Digitalisasi Layanan Kesehatan, Lompatan Transformasi Yankes DPR RI
Jakarta – Hadir sebagai ujung tombak layanan kesehatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Yankes) DPR RI melakukan lompatan transformasi melalui upaya digitalisasi dan peluncuran aplikasi seluler. Peluncuran Sistem Digitalisasi Layanan (Sidilan) dan Aplikasi Digikes sendiri diselenggarakan pada Rabu, (1/11/2023) di Hotel Sheraton Grand, Jakarta.
“Teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat mengikuti perubahan zaman diikuti oleh perkembangan teknologi digital dan kami mengantisipasi hal tersebut dalam sistem pelayanan medik. Transformasi digital ini memungkinkan pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang sehingga memungkinkan pasien memiliki kemudahan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait kondisi kesehatan,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar dalam sambutannya.
Sidilan adalah sistem digitalisasi layanan kesehatan berupa rekam medis elektronik. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi, hingga pengambilan obat dan/atau layanan rujukan yang semuanya telah terdigitalisasi dan paperless. Sedangkan Digikes sendiri adalah aplikasi pelayanan kesehatan melalui perangkat telepon genggam.
Lebih lanjut Indra menjelaskan bahwa transformasi digital ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses oleh banyak orang sehingga pasien dapat memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih baik terkait kondisi kesehatan. Ia pun mencontohkan layanan telemedicine atau konsultasi medis jarak jauh melalui video dan aplikasi yang memungkinkan pasien mendapatkan bantuan medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan fisik. Indra pun menegaskan bahwa hal tersebut tentu saja bermanfaat, terutama dalam situasi darurat.
Selain itu, transformasi digital memungkinkan pengelolaan data pasien lebih efisien dan akurat. Rekam medis elektronik memungkinkan berbagai informasi lebih cepat antara dokter, perawat petugas medis lainnya. Hal ini berarti diagnosa dan perawatan dapat lebih cepat sehingga bisa menyelamatkan nyawa dalam kasus-kasus gawat darurat. Tak lupa, Indra juga menyinggung masalah ketersediaan obat-obatan.
“Dalam hal pengadaan dan manajemen obat-obatan, transformasi digital dapat membantu memantau persediaan obat dengan lebih efisien sehingga mengurangi resiko kekurangan obat atau kelebihan persediaan” lanjutnya.
Menutup sambutannya Indra menyampaikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kesehatan memiliki manfaat dan tak sekadar meningkatkan efisiensi. Dikatakannya, digitalisasi dalam layanan kesehatan juga tentang penyelamatan nyawa, meningkatkan akses dan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik kepada semua orang.
“Mengingat manfaat besar yang diberikan oleh transformasi digital dalam pelayanan kesehatan, dengan semangat inovasi dan komitmen untuk menghadapi bersama tantangan transformasi digital di bidang pelayanan kesehatan termasuk juga untuk integrasi sistem ‘Satu Sehat’ maka integrasi seluruh sistem pelayanan kesehatan di Indonesia akan mampu meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia,” tutupnya.
Upaya transformasi digital di Yankes DPR RI telah dimulai sejak awal tahun 2023 lalu dengan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI maupun unit kerja terkait di lingkungan Setjen DPR RI seperti Pusat Teknologi Informasi DPR RI.
“Proses membangun digitalisasi ini dilakukan secara bertahap dimulai dari perencanaan melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lintas unit kerja di DPR RI yang sudah dilakukan pada Februari 2023. Pembahasan rekam medis elektronik mulai dilakukan di bulan Maret, training user di bulan Mei sampai Juli 2023, sampai tahap simulasi dan evaluasi di bulan Agustus. Di bulan September dan Oktober 2023 adalah tahap simulasi akhir di Deputi Administrasi,” papar Kepala Biro Umum, Rudi Rochmansyah dalam laporannya.
Upaya transformasi digital dalam pelayanan kesehatan ini tentu bukan tanpa alasan, disampaikan oleh Rudi bahwa hal ini merupakan salah langkah mendukung upaya kebijakan Setjen DPR RI dalam transformasi menuju parlemen yang modern. Tak hanya itu, penggunaan ‘Sidilan’ juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI yang menyatakan sebelum 30 Desember 2023 semua fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan rekam medis elektronik
Kepada Parlementaria, Rudi menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan pada aplikasi-aplikasi yang diluncurkan. Saat ini aplikasi Digikes masih terbatas pada pengguna perangkat dengan sistem Android, kedepannya ia berharap aplikasi tersebut juga tersedia untuk sistem operasi lainnya sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengguna.
“Aplikasi ini tentu akan terus dikembangkan lebih kepada yang sifatnya memberikan early warning. Jadi pemantauan kesehatan mulai dari yang bersifat promotif dan juga bersifat preventif. Tentu tidak hanya terbatas dengan Android nanti berharap juga ke depan yang menggunakan iOS. Jadi nanti bisa digunakan dengan berbagai media komunikasi,” ungkapnya.
Acara peluncuran Sistem Digitalisasi Pelayanan Kesehatan (Sidilan) dan Aplikasi Digikes ini juga dihadiri oleh beberapa anggota dewan, antara lain; Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso, Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah serta Wakil ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Selain itu turut hadir perwakilan Kementerian Kesehatan RI, pimpinan beberapa rumah sakit di Jakarta serta jajaran Kesekjenan DPR RI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
