Digelar Terbatas, Erick Thohir Hadiri CGM Bogor Street Festival 2022
Jakarta – Perayaan Cap Go Meh (CGM) Bogor Street Festival Tahun 2022 masih dilangsungkan dalam kondisi pandemi Covid-19. Dengan standar protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan digelar secara terbatas, namun tak mengurangi kekhidmatan festival tahunan di kota hujan ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pun menyempatkan hadir digelaran dalam rangka Hari Raya Imlek di Vihara Dhanagun, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (15/2/2022) malam. Menteri Erick juga didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
“Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Karena memang kita lihat perjalanan bangsa kita ini perjalanan luar biasa. Indonesia adalah kekuatan, dimana perbedaan kita menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa,” kata Erick Thohir dalam sambutannya.
Pun dengan kekuatan melawan pandemi Covid-19. Kata Erick, banyak negara di luar sana mengatakan bahwa Indonesia tak mampu melawan pandemi. Namun karena kekuatan pemerintah, tokoh masyarakat dan agama, dan masyarakat itu sendiri bisa membuktikan bahwa perkataan itu salah.
“Justru kita bisa membuktikan bahwa dengan gotong royong kita bisa menjadi negara terbaik di dunia dalam melawan Covid-19. Bangsa kita juga bisa membuktikan bahwa kita bangsa yang besar, bisa bangkit dari hal hal yang memang justru banyak negara lain mempertanyakan,” tegasnya.
Dengan pluralisme yang ada, sudah seharusnya tak diperdebatkan lagi. Akan tetapi, perbedaan tersebut menjadi sebuah persamaan dan kekuatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia.
“Kami dari Kementerian BUMN terus mendorong dan terus memastikan program-program BUMN yang pro rakyat. Kami, pemerintah berusaha keras mengintervensi kesenjangan – kesenjangan yang ada,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, meskipun CGM Bogor Street Festival di Kota Bogor dilangsungkan secara sederhana, penghormatan terhadap keberagaman tetap dilakukan.
“Jadi tidak ada arak-arakan, tidak ada kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi semata mata dalam rangka penghormatan saja kepada perayaan CGM ini,” kata Dedie.
Pesan dan apresiasi Menteri BUMN Erick Thohir kepada Kota Bogor, diamini Dedie. Sebagai perwakilan pemerintah pusat, kata Dedie, Menteri BUMN juga bersama – sama memberikan penghormatan dalam rangka perayaan CGM di Kota Bogor.
“Perayaan CGM ini sebagai salah satu potensi untuk membangun kebersamaan. Jadi bukan hanya dari salah satu suku saja, tapi semua dilibatkan. Dan tujuannya kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah bangsa yang beragam. Bangsa yang sangat multikultural dan itu menjadi modal besar bangsa kita untuk maju ke depan,” katanya.
Rangkaian CGM Bogor Street Festival 2022 juga menggaungkan doa bersama lintas agama. Doa bersama itu sebagai simbol dari keberagaman yang ada di Kota Bogor.
Secara virtual, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dan Wali Kota Bogor, Bima Arya juga memberikan pesan dan kesan terhadap CGM Bogor Street Festival 2022 ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
