Connect with us

Didi Lionrich: Anies Manipulasi Data, SBY Hanya Bangun Jalan Gratis Sepanjang 64 Km Saja

Jalan Tol Sumut (Ilustrasi)

Jakarta – Belakangan perbincangan publik ramai dengan isu perbandingan pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan.

Namun yang sangat disayangkan Anies Baswedan tidak memperlihatkan data seutuhnya. Anies dituding melakukan manipulasi data oleh netizen bernama Didi Lionrich.

“Anies Bohong, dia tidak menjelaskan soal upgrade dan downgrade jalan, itu ada di SK menteri PUPR tahun 2004 dan 2015, kalo dihitung berdasarkan SK itu SBY cuma membangun jalan gratis cuma 64 km saja,” ujar Didi saat bicara dalam konten videonya yang diposting di akun Twitter @Trending_Issue.

Dalam konten lainnya Didi juga mempertanyakan dimana pembangunan jalan yang dilakukan oleh Presiden SBY karena menurut dia dipedalaman Papua, Sumatera dan Kalimantan masih banyak jalan yang berlumpur dan tidak bisa dilewati kendaraan tertentu.

“Datanya ada, jalannya ngga ada,?” ujar Didi.

Publik tentunya harus diberikan pemahaman seutuhnya jangan sampai dibohongi atau dimanipulasi oleh data-data tidak benar atau tidak utuh yang disampaikan oleh seorang tokoh apalagi yang bersangkutan adalah bakal calon Presiden.

“Baru jadi bakal calon Presiden aja udah manipulasi data begini,” ucap Didi menyesalkan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan ada kesalahpahaman dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kasus perbandingan jalan yang dilakukan Anies Baswedan.

“Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS,” kata Hedy di Gedung DPR RI, Rabu (24/5/2023).

Dia menjelaskan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.

“Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru,” beber Hedy

“Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional,” tambahnya.

Diketahui, Anies Baswedan mulanya memaparkan pembangunan jalan tol di era Jokowi memang besar bahkan 63% jalan tol di Indonesia dibangun selama 2014 hingga sekarang. Totalnya ada sepanjang 1.569 kilometer, dari total 2.499 kilometer jalan tol yang ada di Indonesia.

Sementara itu jalan nasional yang berhasil dibangun Jokowi menurut data yang dia paparkan hanya sepanjang 19.000 kilometer. Anies membandingkan 10 tahun lalu, di zaman SBY menjabat Presiden, ada sekitar 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat dari jalan yang dibangun Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa

Oleh

Fakta News
Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia berharap Lebaran kali ini dijadikan sebagai momen untuk menyulam silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa.

“Selamat Idul Fitri 1445 H. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/4/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun berharap Idul Fitri 1445 H dapat membawa keberkahan untuk Indonesia.

Puan mengajak semua masyarakat untuk memperkuat silaturahmi demi persatuan dan kesatuan di Tanah Air. “Mari menyulam silaturahmi, memutihkan nurani. Semoga segala khilaf dan cela, berangsur sirna dibalut maaf, ikhlas seutuhnya,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Puan mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia agar semakin mengedepankan toleransi. Khususnya toleransi antar umat beragama dan golongan.

“Di hari yang penuh kemuliaan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk semakin memperkuat persaudaraan, bersatu demi keutuhan bangsa Indonesia. Serta, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” ungkapnya.

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Puan mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri. “Selamat merayakan hari kemenangan, mari terus merajut persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Netty Aher: Permudah Prosedur Pengiriman Barang PMI, Waspadai Oknum!

Oleh

Fakta News
Netty Aher: Permudah Prosedur Pengiriman Barang PMI, Waspadai Oknum!
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta, – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam bentuk relaksasi kebijakan pengiriman barang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Relaksasi dan kemudahan bagi PMI yang mengirimkan barangnya ke Indonesia harus dilakukan sebagai apresiasi dan penghargaan bagi para PMI. Langkah ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Perlakukan mereka selayaknya pahlawan devisa yang memberikan kontribusi pada perekonomian negara,” kata Netty dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Selasa (9/4/2024).

Hal ini diutarakan Netty terkait berita terjadinya penumpukan berton-ton barang kiriman para PMI di Tempat Penimbunan Sementara di dua TPS yaitu JKS dan DAM, Semarang, akibat prosedur pemeriksaan bea cukai.

“Barang yang mereka kirimkan ke Indonesia tentunya sebatas oleh-oleh atau hadiah untuk keluarga. Para PMI ini ingin berbagi kebahagiaan jelang lebaran. Jangan sampai para pahlawan devisa ini mengalami kesulitan saat ingin mengirimkan barang tersebut,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah penumpukan barang kiriman PMI di TPS tersebut karena adanya pemeriksaan bea cukai yang berlarut-larut.

“Penyelesaian masalah penumpukan barang ini harus segera dipercepat agar para PMI tenang dan tidak was-was akan nasib barang kirimannya yang sudah berbulan-bulan dikirim. Sebenarnya paket tersebut mereka kirim dengan harapan akan bisa diterima sebelum lebaran. Akibat lama di gudang TPS, PMI juga ikut menanggung biaya penyimpanan yang tentunya akan sangat memberatkan PMI,” katanya.

Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan pemerintah agar waspada pada oknum yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan. “Waspadai para oknum yang ingin menghindari biaya pajak impor barang dengan memanfaatkan perlakuan khusus atau relaksasi bagi para PMI ini. Jangan sampai kemudahaan bagi PMI dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari celah keuntungan secara tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada 10 April 2024

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H/2024 M jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta.

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H, Selasa (9/4/2024).

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia ketinggian hilal berada di antara 4° 52‘ 43“ sampai dengan 7° 37‘ 50“, dan sudut elongasi antara 8° 23‘ 41“ sampai 10° 12‘ 56“,” kata Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1445 H, telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 127 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua, yang tersebar di 127 titik,” ungkap Menag.

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada 20 perukyah yang menyatakan melihat hilal dan telah disumpah,” sambung Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Asrorun Ni’am, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

“Perlu dicatat, dalam menentukan awal bulan Qomariah, Kemenag selalu menggunakan dua metode yang tidak dapat dinegasikan satu sama lain,” ujar Menag.

Pertama, metode hisab yang sifatnya informatif. Kedua, metode rukyat yang sifatnya konfirmatif. “Hal ini juga dilakukan pada sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 H. Hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag telah terkonfirmasi dengan kesaksian para perukyah,” jelas Menag.

Karena dua alasan tersebut, lanjut Menag, Sidang Isbat menyepakati untuk 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Atas nama pemerintah saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1445 H / 2024 M. Taqabalallahu minna wa minkum, minal ‘aidin wal faizin,” ujar Menag.

Baca Selengkapnya