Connect with us

Didampingi Erick Thohir Tinjau Sarinah, Megawati: Alhamdulillah Peninggalan Bung Karno dapat Dikembalikan

Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri berbincang usai meninjau Gedung Sarinah, Senin (13/06/2022)

Jakarta – Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri meninjau Gedung Sarinah yang baru rampung direnovasi Kementerian BUMN, Senin (13/6). Mengenakan baju setelan hijau, Megawati tampak menikmati suasana baru Gedung Sarinah yang merupakan salah satu proyek mercusuar Bung Karno. Didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir, Megawati mengucap syukurnya karena warisan seni peninggalan Bung Karno yang tersemat dalam relief di Sarinah berhasil dipugar kembali.

“Setiap lantai memiliki makna-makna tersendiri. Terutama mengenai dipasangnya kembali ornamen relief yang ternyata setelah Bung Karno tidak jadi presiden lagi, relief itu sepertinya dalam tanda kutip disembunyikan. Tapi akhirnya Alhamdulillah dapat dikembalikan,” ujar Megawati kepada sejumlah wartawan di Gedung Sarinah, Senin (13/6/2022).

Saat melihat relief peninggalan Bung Karno di lantai dasar, Megawati berbincang cukup lama dengan Erick Thohir. Beberapa kali Mega menunjuk ke arah relief sambil berbicara. Tak hanya itu, Mega tampak sumringah ketika berfoto dengan relief yang berisi kisah seorang petani bernama Marhaen itu.

Menurut Mega, relief tersebut adalah peninggalan sejarah dan seni yang amat penting bagi Indonesia. Oleh karenanya, dia amat bersyukur dengan hadirnya peninggalan Bung Karno yang kini dapat dinikmati oleh generasi muda yang mengunjungi Sarinah.

“Menurut saya dari sisi seni itu luar biasa sekali karena mungkin anak muda sekarang mungkin belum mengetahui. Jadi dari sisi makna itu bukan main, Indonesia ini punya seniman yang sebetulnya maestro,” ujar Megawati.

Dia mengaku sengaja datang ke Sarinah sekaligus memenuhi undangan Erick Thohir. ” Saya bilang kepada pak Erick memang sebaiknya saya melihat sebelum nanti diresmikan presiden Jokowi pada bulan Juli. Ditunjukkan beberapa flor yang menurut saya sangat bagus sangat indah,” ujar Mega memberi apresiasi.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengakui bahwa Pemugaran Sarinah bukan sekadar pemugaran fisik semata. Lebih dari itu, ini adalah misi besar untuk memulihkan kembali sejarah bangsa yang selama ini agak terlupakan.

“Seperti yang saya sampaikan kepada Ibu Mega dan telah saya laporkan kepada bapak Jokowi saya rasa sarana ini adalah sejarah yang hampir terlupakan. Karena itu kami izin bagaimana kami, kebetulan ini aset BUMN, kita bisa perbaiki. Jangan sampai generasi muda ini terputus dari sejarah. Semoga ini bisa jadi pengingat sejarah pada generasi muda,” ujar Erick.

Erick Thohir dan Megawati selama hampir tiga jam berada di Sarinah. Selain mengelilingi tiap spot lantai, Megawati, Erick Thohir, dan rombongan sempat bersantap siang di Restoran Paviliun. Tampak pula hadir keponakan Megawati yang juga cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, dan eks Kepala Bekraf Triawan Munaf. Mereka tampak antusias melepas petang di Sarinah, sebelum akhirnya Megawati meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.30 WIB.

Sebelum meninggalkan lokasi Megawati dan Erick sempat melewati teras Gedung Sarinah yang kini ramai menjadi lokasi tongkrongan anak muda. Sejumlah milenial tampak antusias menyambut kedatangan Megawati dan Erick Thohir. Mereka melambatkan tangan sambil mengabadikan momen kedatangan Presiden kelima RI itu via ponsel.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya