Connect with us

Dibantu Ganjar, Mimpi Bonawi dan Munawir Miliki Rumah Layak Huni Bakal Terwujud

Jepara – Mimpi Bonawi (44), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk memperoleh rumah layak huni bagi keluarga kecilnya selangkah lagi terwujud. Hal itu setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi gubuk bambu miliknya, dan menyerahkan bantuan untuk membangun rumah layak huni, Kamis (12/5/2022) sore.

Saat ditemui Ganjar di rumahnya, Bonawi dan istrinya, Ulfatun, tampak malu-malu. Tapi senyum lebar tersungging di wajah keduanya begitu Ganjar dengan sangat hangat mengajak keduanya berdialog. Beberapa candaan sempat dilontarkan Ganjar saat bertemu Bonawi.

“Tidurnya di mana? Di sini (rumah), ya tidak ada pintunya begitu? Kok tidak tinggal sama orang tua saja,” tanya Ganjar saat melihat kondisi rumah Bonawi.

Bonawi yang ditemani istrinya pun bercerita kepada Ganjar tentang kondisi rumah yang sudah dihuni selama sembilan tahun itu.

“Ya seperti inilah, apa adanya. Sudah sembilan tahun tinggal di sini sama istri. Menempati darurat dulu saya pikir waktu itu, daripada tinggal sama orang tua. Lebih nyaman pisah karena sudah berkeluarga,” ujar Bonawi, yang bekerja sebagai finishing mebel itu.

Bonawi bercerita, kondisi ekonomi keluarganya belum cukup untuk membuat rumah yang lebih layak. Penghasilan dari finishing mebel ditambah penghasilan istri sebagai penggiling atau pemintal benang tenun, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya kerjanya menggulung benang. Segulung benang dihargai seribu rupiah, sehari bisa dapat Rp15.000,” tambah Ulfatun, sembari mempraktikkan menggulung benang dj hadapan Ganjar.

Keluarga Bonawi bukan satu-satunya warga yang rumahnya tidak layak huni. Tepat di sebelah rumah Bonawi, ada tetangganya, yakni Munawir (40), dengan kondisi rumah tidak jauh berbeda. Berdinding bambu dan berlantai tanah.

Saat ditemui Ganjar, Munawir yang bekerja sebagai kuli bangunan itu mengaku sudah tinggal dua tahun di rumah itu. Ia tinggal sendiri karena sudah berpisah dengan istrinya. Kondisi ekonomi Munawir juga tidak jauh beda dengan keluarga Bonawi.

“Saya kerjanya kuli bangunan Pak. Tinggal di rumah ini sudah dua tahun. Sendirian,” ujarnya kepada Ganjar.

Setelah melihat dua rumah tidak layak huni itu, Ganjar kemudian menyerahkan bantuan senilai masing-masing Rp 20 juta untuk merenovasi rumah. Baik Bonawi maupun Munawir mengaku sangat berterima kasih karena dengan bantuan tersebut keinginan untuk mendapatkan rumah layak huni bisa diraih.

“Sangat senang dengan bantuan ini, terima kasih,” kata Bonawi dan Munawir.

Gubernur Ganjar mengatakan, kedatangannya ke Troso memang untuk menyerahkan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Dikatakan, dari data yang ada, di Desa Troso masih sekitar 20-an keluarga yang rumahnya tidak layak huni. Ia berharap kepala desa bisa dengan cepat mendata dan menggunakan dana desa, untuk menanggulangi kemiskinan di Troso. Alokasi dana dari kabupaten dan provinsi akan diberikan untuk mendukung program itu.

“Sebenarnya kalau ini kan bukan rumah tidak layak huni, tapi ini bukan rumah, maaf ya ini terlihat kaya kandang ternak. Makanya kalau ini 20 (rumah) ini bisa kita dorong, akan sangat bagus,” katanya.

Pada 2022 ini, target renovasi RTLH di Jawa Tengah 11.417 unit di 19 kabupaten/ kota, termasuk intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data hingga April, capaian renovasi RTLH secara keseluruhan yang dilakukan Ganjar pada 2022 sudah mencapai 6.650 unit. Sementara pada 2021, capaian renovasi RTLH yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai 11.152 unit. Ganjar mengatakan, capaian tersebut belum termasuk renovasi RTLH yang juga dilakukan oleh Baznas, perusahaan negara maupun swasta serta filantropis.

Ganjar meminta keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membantu warga melalui program CSR. Bantuan itu akan mendukung program pemprov dan Baznas yang selama ini sudah berjalan.

“Perusahaan lewat CSR diharapkan bisa membantu, nanti ditambah dadi pemprov dan Baznas maka akan lebih cepat tuntas. Jadi yang sudah masuk daftar APBD dan APBN bisa segera dieksekusi. Kalau untuk di lapangan seperti ini, kami kerja sama dengan Baznas,” jelasnya.

Ia menambahkan beberapa waktu lalu ada anak-anak mudah yang menawarkan untuk membantu mereka yang tidak bis berobat, sekolah, dan sebagainya. Kemudian Ganjar menawarkan apakah mau membantu rumah tidak layak huni. Respons mereka adalah ingin mengumpulkan dan siap bantu.

“(Rehab) RTLH ini penting sekali. Ini mendorong masyarakat untuk layak. Nanti kan ada ikutannya seperti MCK, air bersih, dan penerangan. Kalau bisa dilakukan bersamaan, maka penurunan ekstrem bisa kita percepat. Mereka nanti akan paparan ke saya soal tawaran itu,” tandas Ganjar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya