Connect with us
Tragedi Red Flag

Dianggap Berbahaya Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Sempat Dilarang Masuk Amerika Serikat

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat dilarang masuk Amerika(foto: tribunnews.com)

Jakarta – Pelarangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk masuk ke Amerika Serikat, seolah menampar wajah militer Indonesia. Karena itu, hingga kini Pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Amerika Serikat (AS) atas inisiden ditolak masuknya Panglima TNI Jenderal Gatot ke AS, kendati Kedutaan Besar AS telah mengajukan permintaan maaf.

Secara resmi, seperti diakui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia telah menerima permintaan maaf dari Kedubes AS. Pemerintah Indonesia juga sudah menerima laporan bahwa Gatot telah diperbolehkan masuk ke negeri “Paman Sam” itu. Retno juga mengatakan persoalan telah diselesaikan  seusai dia bertemu dengan Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin McKee. Hanya saja, saat ini pihak Kementerian Luar Negeri RI akan terus mengawal kejadian ini agar segera mendapat penjelasan secara rinci terkait kejadian yang melanda pemimpin tertinggi TNI tersebut, dari pemerintah AS.

“Mereka (Kedubes AS) sedang berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan bea cukai AS, untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pihak Kedubes AS juga menjamin, bahwa larangan masuk tersebut sudah tidak ada lagi alias dicabut,” kata Retno, Senin (23/10/2017).

Adapun, Gatot sendiri telah diundang oleh Pemimpin Angkata Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford, untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs). Acara tersebut dijadwalkan digelar pada 23 dan 24 Oktober di Washington DC. Namun, pada Sabtu (21/10) Gatot diberikan informasi bahwa dia tidak diperbolehkan masuk ke AS oleh Kantor Imigrasi dan Bea Cukai AS. Hal itu secara otomatis membuat Pemimpin tertinggi TNI itu juga dilarang naik pesawat Emirates.

Langkah mengejutkan AS ini dinilai cukup kontroversial. Pasalnya, kendati Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terpadat di dunia, Tanah Air  belum dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, dalam pernyataan permintaan maafnya kepada Indonesia dan Gatot, Kedutaan Besar AS menyatakan, tetap siap untuk memfasilitasi perjalanan Panglima TNI tersebut selama di AS.

“Kami tetap berkomitmen untuk Kemitraan Strategis kami dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran bagi bangsa dan masyarakat kita,” tulis Kedubes AS dalam keterangan resminya.

Menyusul larangan ini, Gatot sendiri telah melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, penolakan itu disampaikan oleh pihak maskapai Emirates yang akan membawa delegasi Panglima TNI. Belum diketahui alasan jelas mengapa CBP menolak masuk Jenderal Gatot.

CBP sendiri adalah “penjaga gerbang masuk” Amerika Serikat. Setiap orang atau barang yang ingin memasuki negara itu harus terlebih dulu mendapatkan izin dari CBP. Menurut situs resminya, CBP adalah lembaga penegakan hukum terbesar yang berada di bawah payung Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Tugasnya sebagian besar adalah meregulasi dan memfasilitas perdagangan internasional, mengumpulkan bea cukai, dan menegakkan peraturan imigrasi AS.

Tugas inti CPBm adalah melindungi rakyat AS dengan menjaga perbatasan dari masuknya orang-orang dan benda-benda yang dianggap berbahaya, seperti teroris dan senjata mereka.

“Untuk mengamankan perbatasan Amerika dan melindungi publik dari orang-orang dan barang-barang berbahaya, di saat yang sama meningkatkan daya saing ekonomi global AS dengan membantu perdagangan dan perjalanan yang sah,” bunyi misi CBP.

Badan ini, memiliki lebih dari 60 ribu karyawan untuk menjaga wilayah udara, darat, dan laut AS. Staf terbanyak ditempatkan di sepanjang garis perbatasan Meksiko sepanjang 3.100 km dan Kanada dengan panjang 8.000 km. Ada lebih dari 21 ribu staf ditempatkan di pos ini.

 Pos kedua dengan staf terbanyak, adalah bagian pemeriksaan penumpang dan kargo di 300 pintu masuk AS. Ada juga staf anjing pelacak yang bertugas mendeteksi teroris dan penyelundupan narkotika.

Setiap harinya rata-rata CBP memeriksa hampir 1 juta pengunjung ke AS, lebih dari 67 ribu kargo, menangkap lebih dari 1.100 orang, dan menyita hampir 6 ton narkotika. Setiap tahunnya, CBP memfasilitas perdagangan yang nilainya mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS.

Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui alasan CBP mencekal Jenderal Gatot masuk AS.

Hal yang Sama Pernah Dialami 7 Pati

Larangan yang dikeluarkan CBP itu, juga mengingatkan kasus serupa beberapa tahun lalu. Paling tidak adanya tujuh jenderal yang pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat. Di antara ketujuh jenderal itu terdapat nama Prabowo Subianto, Sjafrie Syamsudin, Wiranto, Pramono Edhie, dan Zacky Anwar Makarim karena persoalan HAM.

Prabowo hanya satu dari tujuh jenderal yang ditolak AS. Ada tujuh jenderal yang di-blacklist, tidak hanya Prabowo. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta, meski tidak tertulis, tidak akan memberikan visa masuk ke Amerika Serikat terhadap nama-nama jenderal yang kabarnya diblacklist negara tersebut.

Kini, kita menunggu, akankah pihak AS memberikan penjelasan resmi dan terbuka soal pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke AS? Atau, semuanya akan diselesaikan lewat cara-cara diplomatis yang tidak membuat AS bakal kehilangan muka?

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memberi pandangannya terkait penolakan US Custom and Border Protection (CBP) terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Meutya mengatakan, jika merujuk pada situs CBP, orang-orang yang ditolak masuk AS dianggap berbahaya.

“Karena kalau US Border atau apa namanya itu, Custom Border Protection kalau nggak salah namanya ya, katanya ini lembaga yang melarang. Saya juga cek websitenya untuk bisa dapatkan informasi ya. Nah, Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi,” ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dalam situs cbp.gov, dijelaskan mengapa lembaga ini eksis:

MISSION STATEMENT

Why CBP exists…

To safeguard America’s borders thereby protecting the public from dangerous people and materials while enhancing the Nation’s global economic competitiveness by enabling legitimate trade and travel.

Penolakan AS terhadap Jenderal Gatot, menurut Meutya, perlu disikapi serius. Penjelasan resmi dari pemerintah AS diperlukan,  agar masyarakat tak berspekulasi. “Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut,” sebut Meutya.

“Kita nggak tahu apa namanya ya, tapi intinya kalau yang dikatakan tidak boleh masuk karena ini, nah inilah yang mereka jaga. Apakah ada Panglima kita dianggap dangerous people atau membahayakan atau apa, itu kan serius dan disebutkan bahwa yang melarang adalah US Border and Protection,” imbuh Meutya.

Indonesia sendiri telah mengirim nota diplomatik kepada AS terkait hal ini. Meutya meminta pemerintah AS serius menyikapinya.
“Kalau ada nota diplomatik dikirim, maka ada balasannya, tak hanya dari kedubes di sini. Karena itu dilayangkan ke Kemenlu AS, jadi seyogyanya ada balasannya,” tegas Meutya.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya