Di Forum MIKTA, Puan Bicara Soal Arsitektur Sistem Internasional Hadapi Tantangan Global
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri pertemuan forum Parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) yang digelar di Turki. Pada forum tersebut, Puan berbicara mengenai pentingnya arsitektur sistem internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Puan kemudian mengingatkan mengenai berlanjutnya ketidakpastian dunia global. Puan menyinggung mengenai perang di Ukraina, meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar, terjadinya masalah kerawanan pangan dan energi hingga tingginya inflasi. Di saat bersamaan, dampak pemanasan global menjadi lebih sering dan lebih buruk.
“Semua masalah tersebut saling terkait dan akan semakin berdampak negatif, jika tidak ditangani secara cepat. Permasalahan global memerlukan solusi global yang hanya bisa didapatkan melalui kerja sama multilateral,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Jumat, (10/3/2023).
Namun, sambung Puan, di saat dunia global memerlukan langkah bersama, sejumlah tantangan perpecahan pun timbul. Mulai dari perbedaan sistem politik, decoupling ekonomi, disrupsi mata rantai global, hingga terbelahnya teknologi digital. Sistem multilateral yang ada saat ini pun disebut merupakan peninggalan masa berakhirnya Perang Dunia II.
PBB, tutur Puan, terutama Dewan Keamanan, IMF, dan Bank Dunia sebagai representasi sistem multilateral dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi abad 21. Oleh karena itu, tegas Cucu Bung Karno ini, tantangan yang dihadapi saat ini memerlukan arsitektur sistem internasional yang dapat menjawab semakin kompleksnya tantangan tersebut.
Puan menyatakan, situasi internasional telah berubah sejak Perang Dunia II akibat kemajuan pembangunan ekonomi, dekolonisasi, demografi yang berubah, kemajuan teknologi, serta dampak dari tumbuhnya kekuatan politik dan ekonomi baru. “Karenanya saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, kita perlu merevitalisasi sistem multilateral agar tetap relevan dalam mengatasi berbagai masalah dunia Abad 21,” tutur Puan.
Puan menegaskan, sistem multilateral harus ter-deliver dan bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, sistem multilateral dinilai juga harus dapat berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti mengatasi perang, kemiskinan, pandemi, dan masalah ekonomi.
“Kedua, berbagai kawasan telah memiliki organisasi regional yang berperan efektif. Karenanya sistem multilateral juga perlu memberi tempat dan mendorong penyelesaian berbagai masalah antar negara pada tingkat regional. Sehingga tidak semua isu perlu diselesaikan pada tingkat global,” terang Puan.
Menurut Puan, hal tersebut sejalan dengan seruan Sekjen PBB untuk membentuk networked multilateralism yang merupakan jaringan antara PBB, lembaga ekonomi keuangan, dan organisasi regional untuk memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.
Sebagaimana diketahui, Forum 8th MIKTA Speakers’ Consultation yang dihadiri Puan di Turki digelar di Sepetçiler Kasrı, Gedung Bersejarah di Istanbul. MIKTA sendiri dibentuk pada 2013 untuk memperkuat kerja sama di antara kelima negara itu untuk berkontribusi dalam menjawab berbagai masalah global.
Acara 8th MIKTA Speakers’ Consultation dibuka oleh Speaker of the Grand National Assembly of Türkiye Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kamis (9/3/2023). Agenda forum konsultatif lima parlemen negara itu kali ini bertemakan ‘Multilateralism, Global Interdependence and Parliaments’. Turut hadir Delegasi Parlemen Indonesia yang mengikuti agenda MIKTA di Turki bersama Puan yakni Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
