DEWG G20, Menkominfo: Momentum Tentukan Arah Ekonomi Digital Dunia
Jakarta – Selama lebih dari dua tahun terakhir, kegiatan perekonomian digital telah menjadi salah satu penopang utama pemulihan Indonesia dan dunia akibat pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan momentum Presidensi G20 Indonesia menjadi kesempatan bersejarah bagi Indonesia menjadi bagian dalam menentukan arah perkembangan ekonomi digital global.
“Dalam memantapkan posisi strategis menavigasikan arah perkembangan lanskap perekonomian digital dunia,” tandasnya saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) di Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Menurut Menteri Johnny, pembahasan yang akan berlangsung sepanjang bulan Maret hingga September 2022, sekaligus menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memandu diskusi antar negara dalam isu tata kelola ekosistem digital global.
“Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG juga telah dan akan terus melakukan streamlining isu digital lintas Working Groups dan Engagement Groups untuk menghadirkan kolaborasi dan kerja sama sinergis lintas sektor untuk isu digital,” jelasnya
Bertajuk “Recover Together, Recover Stronger”, Presidensi G20 Indonesia hadir mengangkat tiga agenda prioritas yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan
Secara spesifik, pembahasan agenda transformasi berbasis digital menjadi agenda yang dibahas setidaknya oleh 12 Working Group dan 10 Engagement Groups di bawah Sherpa Track. Digital Economy Working Group (DEWG) sendiri akan membahas tiga isu prioritas yaitu: (1) Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, (2) Digital Skills and Digital Literacy, dan (3) Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust.
“Ketiganya merupakan isu yang menjadi prasyarat utama dalam optimalisasi transformasi berbasis digital, termasuk ekonomi digital,” jelas Menkominfo.
Transformasi Digital Merata
Menurut Menteri Johnny, kegiatan perekonomian digital menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan baik secara valuasi, maupun partisipasi masyarakat sehingga mendorong transformasi digital yang merata.
Di tahun 2022 ini, diperkirakan terdapat 4,9 Miliar pengguna internet dunia termasuk 204 juta pengguna internet di Indonesia. Terdapat lalu lintas dan konsumsi data sebesar 64,2 Zettabyte pada tahun 2020 dan diprediksi bertumbuh 3 kali lipat sebesar 181 Zettabyte pada tahun 2025.
“Global Data Consumption diproyeksikan akan bertambah dengan CAGR sebesar 26,9% sejak tahun 2020 sampai dengan 2025,” jelas Menkominfo.
Mengutip data Kementerian Perdagangan (2021), Menteri Johnny menyatakan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital terus berkembang dengan Gross Merchandise Value sebesar USD70 Miliar Dolar Amerika Serikat pada 2021 dan diproyeksikan sebesar USD315.5 Miliar pada tahun 2030.
“Pertumbuhan konsumsi data yang besar dan cepat secara masif akan mendorong pembangunan pusat data (cloud computing) dan pertumbuhan ekonomi digital dunia,” ungkapnya.
Menkominfo menekankan optimalisasi potensi ekonomi digital melalui pembangunan cloud computing dan ICT Infrastructure mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan dan inklusif.
“Pemerintah Indonesia di bawah direktif Presiden Bapak Joko Widodo terus melakukan penggelaran pembangunan infrastruktur hulu digital (upstream ICT Infrastructure), baik jaringan tulang punggung Fiber Optic, Microwave Link, High Throughput Satellite dan Base Transceiver Station yang merata di seluruh wilayah Tanah Air,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mendorong pembangunan infrastruktur digital hilir (downstream ICT Infrastructure) dengan teknologi Cloud Computing. Hal itu dilakukan agar infrastruktur digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi.
“Baik rencana pembangunan Government Cloud (Pusat Data Nasional) dan terus mendorong pembangunan Private Cloud (Pusat Data Privat) baik oleh Perusahaan Nasional Indonesia maupun investasi asing,” ungkap Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, pembangunan upstream dan downstream ICT infrastructure tersebut merupakan jawaban langsung atas kemajuan dan pemanfaatan ruang digital yang terus tumbuh.
“Baik di sektor ekonomi, keuangan, perdagangan digital, teknologi pendidikan, teknologi kesehatan, dan pemerintahan digital,” tuturnya.
Etalase Kemajuan Indonesia
Menteri Johnny menyatakan, DEWG G20 akan menjadi ajang showcase kemajuan transformasi digital Indonesia, DEWG menghadirkan berbagai side events yang beresonansi dengan ketiga isu prioritas yang dibahas di meja perundingan.
“Salah satunya adalah G20 Digital Innovation Network (DIN) yang memfasilitasi jalinan kerja sama antara pemerintah dan pelaku inovasi digital swasta skala global sebagai katalisator pemulihan ekonomi dunia pascapandemi Covid-19 melalui utilisasi teknologi digital,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan dalam side event Digital Transformation Expo (DTE). Kementerian Kominfo akan menyajikan perjalanan transformasi berbasis digital multisektoral di Indonesia yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan akan ditampilkan.
“DTE akan menyampaikan satu pesan penting bagi dunia, bahwa bara semangat transformasi digital Indonesia tidaklah padam di tengah tantangan pandemi Covid-19, bahkan terus melesat maju dan dapat dilihat dari lahirnya unicorn startups baru di masa pandemi ini, seperti J&T Express, OnlinePajak, Xendit, Ajaib, dan Kopi Kenangan,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan DTE akan dilaksanakan secara bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada bulan November mendatang.
Menkominfo mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyiapan penyelenggaraan pertemuan DEWG. “Melalui pertemuan DEWG, kita akan terus memfasilitasi agar tercapai kesepakatan strategis yang termanifestasi secara konkret pada rangkaian kegiatan DEWG secara keseluruhan,” ungkapnya.
Menteri Johnny mengajak semua pihak mendukung dan menyukseskan agenda DEWG dalam Presidensi G20 Indonesia. “Mari kita hadirkan pemulihan Indonesia dan dunia yang lebih resilient dengan mendorong terwujudnya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. Recover Together Recover Stronger,” tandasnya.
Dalam acara itu hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir secara daring Menteri Koordinator Bidang Perekonomianm Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi; Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), Houlin Zhao; dan Wakil Sekretaris Jenderal United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana.
Hadir pula Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Rebeca Grynspan; Chair dan Alternate Chair Digital Economy Working Group (DEWG) 2022 serta Pejabat Pimpinan Madya Kementerian Kominfo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
