Desy Ratnasari Soroti Urgensi Pembentukan Regulasi Sandang
Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Desy Ratnasari, menyoroti urgensi dibentuknya regulasi khusus terkait sandang di Indonesia, mengingat pangan, papan, dan sandang merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Sementara, tegas Desy, sandang belum memiliki landasan yuridis dari undang-undang yang eksis saat ini.
“Selain itu, saat ini banyak munculnya pakaian impor bekas ilegal, tentu mengganggu perindustrian pakaian di Indonesia dalam tatanan kecil hingga menengah. Banyak sekali keluhan-keluhan yang kami dengarkan, lalu kemudian kami rumuskan bagaimana regulasi terkait sandang bisa kami susun dan dapat memberikan sebuah kenyamanan dan keamanan, dalam konteks perlindungan hukum bagi pelaku industri pakaian atau tekstil, dari pelaku industri kecil, menengah, hingga besar,” papar Desy dalam Kunjungan Kerja Spesifik Baleg DPR RI ke Makasar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/7/2023).
Politisi Fraksi PAN itu menegaskan bahwa Baleg DPR RI tidak hanya ingin memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap terjadinya keberlanjutan konteks industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sandang, tetapi Baleg DPR RI ingin memberikan ekosistem industri tekstil yang memang juga memberikan perlindungan hukum. “Dari hulu ke hilirnya kita juga ingin memberikan perlindungan hukum. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi kami, sebagai legislator, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku industri pakaian dan tekstil, juga ekosistemnya,” tegas Desy.
Hal tersebut, lanjut Desy, bertujuan agar posisi industri pakaian dan tekstil di Indonesia dari hulu ke hilir bisa menjadi lebih kuat, sehingga masyarakat dan seluruh stakeholders yang terlibat di dalamnya merasa terlindungi, aman, dan nyaman dalam memberikan nilai ekonomis di konteks industri pakaian dan tekstil.
“Ke depannya, apabila ada kepastian hukum, investor juga merasa terlindungi untuk kemudian bisa memberikan dampak ekonomi tadi, serta memberikan pekerjaan atau peluang lapangan pekerjaan baru kepada para pekerja di Indonesia. Sehingga meminimalisir pekerja di Indonesia untuk pergi ke luar negeri, sebab sudah banyak lapangan kerja yang diberikan di industri padat karya, seperti industri pakaian dan tekstil,” ujar Desy.
Desy juga turut menyoroti maraknya fenomena impor pakaian bekas ilegal di Indonesia, yang menunjukkan bahwa masyarakat masih mengutamakan harga yang murah dan pakaian yang berkualitas. Untuk itu, Desy menyampaikan bahwa Baleg DPR RI ingin menghadirkan regulasi agar negara mampu untuk menyediakan sandang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menjadi tergantung dari pakaian bekas impor ilegal, apalagi dengan kualitas dan jaminan kesehatan yang belum tentu terjamin,” jelas Desy.
Pertumbuhan industri pakaian dan tekstil, baik dari industri kecil maupun menengah, menjadi sasaran bagi Baleg DPR RI agar memiliki hasil industri yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Desy mengatakan pentingnya regulasi sandang yang mengatur sektor pakaian dan tekstil secara komprehensif, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada bahan baku atau bahan mentah dari impor.
“Menjadi harapan agar Indonesia dapat menghadirkan industri-industri yang menghasilkan efek domino, seperti perkebunan sutra di Indonesia, peternakan ulat sutra, hingga perkebunan kapas yang bisa kita kelola sendiri. Itu mimpi besar yang harus diwujudkan, yang berawal dari dibentuknya undang-undang terkait sandang. Kami berharap, Indonesia dapat membangun ekosistem tekstil yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia,” tutup Desy.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
