“Dengan Tol Laut Arus Barang ke Wilayah Timur Indonesia Semakin Lancar”
Program To Laut yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini menunjukkan hasilnya. Dengan lancarnya pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil dan terluar, kini semakin menurunkan disparitas harga antara di Jawa dan di wilayah timur Indonesia, seperti di Papua.
Sebagai contoh, harga satu sak semen di Nusa Tenggara Timur (NTT) turun 15 persen menjadi Rp47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lainnya pun terkerek turun.
“Telah ada perkembangan penurunan harga-harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Mauritz Sibarani kepada fakta.news. Sebelum menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Mauritz pernah menjabat Direktur Kepelabuhanan, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Direktur KPLP Kementerian Perhubungan.
Seperti apa program tol laut dan penunjangnya, seperti program “Rumah Kita”? Dan, seperti apa sarana transportasi laut yang mengarungi jalur-jalur tol laut tersebut? Berikut ini petikan wawancara tertulis fakta.news dengan Mauritz Sibarani, dua pekan lalu.
Terkait program pembangunan tol laut, seperti apa perkembangannya, baik pembangunan infrastruktur pelabuhannya maupun pembangunan sarana transportasinya?
Untuk infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasinya, pemerintah terus berusaha menambah jumlah pelabuhan yang akan melayani serta kapal-kapal laut yang akan melayani trayek-trayek tol laut tersebut.
Beberapa pelabuhan yang melayani tol laut, juga melengkapi sarananya berupa peralatan bongkar muatnya untuk mempercepat pelayanan, misalnya penambahan forklift di pelabuhan-pelabuhan kecil maupun penambahan crane di pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar. Selain itu, saat ini juga dibangun 15 kapal petikemas sebagai sarana yg mendukung program tol laut tersebut.
Dengan tol laut tentunya persoalan arus barang terutama ke wilayah timur akan semakin lancar.
Kapal Perintis yang mengarungi jalur tol laut hingga ke daerah terpencil dan terluar (foto : kumparan.co)
Bagaimana dengan program strategis nasional (PSN) terkait transportasi laut?
Kami sedang fokus untuk merampungkan pembangunan 11 PSN transportasi laut. Ke-11 PSN tersebut, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Secara spesifik, Pelabuhan Kuala Tanjung untuk tahap pertama sudah beroperasi sejak Agustus lalu. Tahap kedua, kami menjalin kemitraan dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan di Indonesia. Keikutsertaan pihak asing, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.
Dalam pengelolaan pelabuhan, persoalan dwelling time masih belum sesuai yang diharapkan?
Kami terus berusaha untuk dapat mengurangi waktu di pelabuhan secara maksimal. Selain itu juga menekan biaya pelayanan di pelabuhan. Berdasarkan catatan di kami, dwelling time sudah 3 hari.
Nah dampaknya terhadap masyarakat seperti apa? Apakah harga barang akan turun misalnya, dan turunnya hingga berapa persen?
Telah ada perkembangan penurunan harga harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita, sebagai contoh harga satu sak semen di NTT turun 15 persen menjadi Rp. 47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lain.
Bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhannya, tentunya kalau di daerah perbatasan atau di daerah terluar kapal-kapalnya tak bisa bersandar karena pelabuhannya kecil-kecil nah untuk mengatasi ini apa yang seharusnya dilakukan?
Untuk pelabuhan didaerah perbatasan yang memiliki pelabuhan kecil, akan diintegrasikan dengan kapal-kapal yang ukurannya kecil seperti kapal pelayaran rakyat, sehingga distribusi barang ke daerah terpencil atau terluar tetap dapat terjangkau dan terdistribusi.
Berapa banyakkah pelabuhan yang seharusnya dibangun? dan pelabuhan seperti apa saja jenisnya?
Idealnya pelabuhan dibangun sesuai dengan daerah pelayanannya (hinterland), dan idealnya karena pelayanan petikemas sudah juga sampai pada daerah-daerah terpencil, maka perlu dibangun pelabuhan multipurpose yang juga dapat menangani kapal-kapal petikemas.
Bagaimana dengan pembangunan konektivitas infrastruktur tol laut tersebut?
Saat ini sedang digodok konsep konektivitas tol laut dan tol udara, terutama untuk melayani daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya di Papua.
Untuk melayani tujuh lintasan tol laut yang ada sekarang, apa saja yang dilakukan pemerintah? Dan bagaimana dengan peran swasta?
Hingga kini, tol laut melayani 13 trayek dimana 7 trayek dilaksanakan oleh PT Pelni dan 6 trayek oleh Perusahaan Pelayaran Nasional (Swasta).
Berapa lama waktu tempuh di tujuh lintasan tol laut tersebut?
Waktu tempuh untuk 13 trayek tol laut tersebut, tergantung jarak tempuh masing-masing trayeknya. Paling cepat waktu tempuhnya yaitu 13 hari, dengan trayek Tanjungpriok – Enggano – Mentawai – Enggano – Tanjungpriok dengan jarak tempuh 1252 mil laut. Lintasan itu dilayani oleh kapal bertonase 2500 DWT atau 2000 ton.
Sedangkan lintasan paling panjang dengan waktu tempuh 34 hari, yaitu lintasan Tanjung Perak – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak dan balik lagi ke Tanjung Perak sesuai rute tersebut, dengan jarak tempuh satu putaran 4.068 mil laut. Lintasan ini, dilayani kapal bertonase 3300 DWT atau 115 TEUS. Pelabuhan awal dari semua lintasan itu, yaitu dari dua pelabuhan besar, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), dan Tanjung Perak (Surabaya).
Berapa banyak kapal yang mengarungi 13 jalur tol laut tersebut?
Paling tidak seperti program yang dijalankan, Kemenhub akan mengadakan sebanyak 103 unit kapal berbagai ukuran selama tahun 2015-2019, di mana nantinya kapal-kapal ini akan digunakan untuk melayani jalur-jalur perintis.
Hingga 2016, sudah ada 33 kapal perintis yang rampung. Tiga kapal perintis sudah jadi di tahun 2015, 30 di tahun 2016 dan 70 kapal diharapkan rampung di tahun 2017 ini. Untuk trayek kapal perintis, tahun 2017 ada 96 trayek. 96 trayek tersebut lebih banyak ke wilayah timur Indonesia.
Dari 70 kapal yang akan rampung dibangun pada 2017 ini, satu di antaranya, Kapal Perintis tipe 1.200 gross ton (GT) pesanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub yang Juni lalu, diluncurkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal yang diberi nama Sabuk Nusantara 106 itu, merupakan buatan dari Samudera Shipyard, lini bisnis dari Samudera Indonesia yang bergerak di bidang galangan kapal.
Kapal perintis ini, nantinya akan digunakan untuk menghubungkan daerah yang tidak mampu dijangkau kapal-kapal besar sebagai angkutan penumpang. Di samping itu juga, untuk menggantikan kapal-kapal kargo swasta yang selama ini justru digunakan sebagai angkutan penumpang.
Dengan peluncuran kapal perintis itu, antara satu pulau dengan pulau lainnya bisa terkoneksi. Selain itu, mampu menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, terutama yang pulau terpencil.
Kapal Sabuk Nusantara 106 saatakan diluncurkan pada Juni lalu (foto : oceanweek.co.id)
Sebenarnya berapa target pembangunan kapal baru pada 2017 ini?
Selama ini angkutan penumpang menggunakan kapal kargo yang bukan peruntukkannya. Dengan kapal perintis ini, bisa menggantikan kapal kargo. Targetkan, sampai 2017 bisa terbangun 100 kapal berbagai ukuran, di 2016 kemarin sudah ada 30 kapal dan sekarang tinggal menyelesaikan sisanya. Artinya sisanya tahun ini sebanyak 70 kapal.
Bagaimana dengan pelaksanaan program Rumah Kita yang terintegrasi dengan tol laut tersebut?
Program “Rumah Kita” ini adalah ide dari ibu Rini Soewandi – Menteri BUMN dan bapak Budi Karya – Menteri Perhubungan. Program ini, tak lain adalah program yang kami buat untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita”. Rumah Kita ini terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan kami menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bisa dibangun swasta.
Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dari daerah yang disinggahi di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita yang ada sekarang ini dimana saja?
Di antaranya, ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
(***)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
