“Dengan Tol Laut Arus Barang ke Wilayah Timur Indonesia Semakin Lancar”
Program To Laut yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini menunjukkan hasilnya. Dengan lancarnya pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil dan terluar, kini semakin menurunkan disparitas harga antara di Jawa dan di wilayah timur Indonesia, seperti di Papua.
Sebagai contoh, harga satu sak semen di Nusa Tenggara Timur (NTT) turun 15 persen menjadi Rp47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lainnya pun terkerek turun.
“Telah ada perkembangan penurunan harga-harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita,” kata Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Mauritz Sibarani kepada fakta.news. Sebelum menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Mauritz pernah menjabat Direktur Kepelabuhanan, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Direktur KPLP Kementerian Perhubungan.
Seperti apa program tol laut dan penunjangnya, seperti program “Rumah Kita”? Dan, seperti apa sarana transportasi laut yang mengarungi jalur-jalur tol laut tersebut? Berikut ini petikan wawancara tertulis fakta.news dengan Mauritz Sibarani, dua pekan lalu.
Terkait program pembangunan tol laut, seperti apa perkembangannya, baik pembangunan infrastruktur pelabuhannya maupun pembangunan sarana transportasinya?
Untuk infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasinya, pemerintah terus berusaha menambah jumlah pelabuhan yang akan melayani serta kapal-kapal laut yang akan melayani trayek-trayek tol laut tersebut.
Beberapa pelabuhan yang melayani tol laut, juga melengkapi sarananya berupa peralatan bongkar muatnya untuk mempercepat pelayanan, misalnya penambahan forklift di pelabuhan-pelabuhan kecil maupun penambahan crane di pelabuhan-pelabuhan yang lebih besar. Selain itu, saat ini juga dibangun 15 kapal petikemas sebagai sarana yg mendukung program tol laut tersebut.
Dengan tol laut tentunya persoalan arus barang terutama ke wilayah timur akan semakin lancar.
Kapal Perintis yang mengarungi jalur tol laut hingga ke daerah terpencil dan terluar (foto : kumparan.co)
Bagaimana dengan program strategis nasional (PSN) terkait transportasi laut?
Kami sedang fokus untuk merampungkan pembangunan 11 PSN transportasi laut. Ke-11 PSN tersebut, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan KEK Maloy, inland waterways di Cikarang, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Makassar New Port, Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Secara spesifik, Pelabuhan Kuala Tanjung untuk tahap pertama sudah beroperasi sejak Agustus lalu. Tahap kedua, kami menjalin kemitraan dengan Port of Rotterdam dan Dubai untuk turut membangun dan mengelola pelabuhan di Indonesia. Keikutsertaan pihak asing, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjalin kerjasama dengan beberapa operator yang berkapasitas internasional, agar fungsi internasional HUB bisa lebih baik.
Dalam pengelolaan pelabuhan, persoalan dwelling time masih belum sesuai yang diharapkan?
Kami terus berusaha untuk dapat mengurangi waktu di pelabuhan secara maksimal. Selain itu juga menekan biaya pelayanan di pelabuhan. Berdasarkan catatan di kami, dwelling time sudah 3 hari.
Nah dampaknya terhadap masyarakat seperti apa? Apakah harga barang akan turun misalnya, dan turunnya hingga berapa persen?
Telah ada perkembangan penurunan harga harga di beberapa daerah yg dilayani tol laut maupun rumah kita, sebagai contoh harga satu sak semen di NTT turun 15 persen menjadi Rp. 47.500, harga semen dari Rp 2 juta menjadi Rp 500 ribu per sak di Papua, serta beberapa komoditas seperti beras, garam dan lain-lain.
Bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhannya, tentunya kalau di daerah perbatasan atau di daerah terluar kapal-kapalnya tak bisa bersandar karena pelabuhannya kecil-kecil nah untuk mengatasi ini apa yang seharusnya dilakukan?
Untuk pelabuhan didaerah perbatasan yang memiliki pelabuhan kecil, akan diintegrasikan dengan kapal-kapal yang ukurannya kecil seperti kapal pelayaran rakyat, sehingga distribusi barang ke daerah terpencil atau terluar tetap dapat terjangkau dan terdistribusi.
Berapa banyakkah pelabuhan yang seharusnya dibangun? dan pelabuhan seperti apa saja jenisnya?
Idealnya pelabuhan dibangun sesuai dengan daerah pelayanannya (hinterland), dan idealnya karena pelayanan petikemas sudah juga sampai pada daerah-daerah terpencil, maka perlu dibangun pelabuhan multipurpose yang juga dapat menangani kapal-kapal petikemas.
Bagaimana dengan pembangunan konektivitas infrastruktur tol laut tersebut?
Saat ini sedang digodok konsep konektivitas tol laut dan tol udara, terutama untuk melayani daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya di Papua.
Untuk melayani tujuh lintasan tol laut yang ada sekarang, apa saja yang dilakukan pemerintah? Dan bagaimana dengan peran swasta?
Hingga kini, tol laut melayani 13 trayek dimana 7 trayek dilaksanakan oleh PT Pelni dan 6 trayek oleh Perusahaan Pelayaran Nasional (Swasta).
Berapa lama waktu tempuh di tujuh lintasan tol laut tersebut?
Waktu tempuh untuk 13 trayek tol laut tersebut, tergantung jarak tempuh masing-masing trayeknya. Paling cepat waktu tempuhnya yaitu 13 hari, dengan trayek Tanjungpriok – Enggano – Mentawai – Enggano – Tanjungpriok dengan jarak tempuh 1252 mil laut. Lintasan itu dilayani oleh kapal bertonase 2500 DWT atau 2000 ton.
Sedangkan lintasan paling panjang dengan waktu tempuh 34 hari, yaitu lintasan Tanjung Perak – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak dan balik lagi ke Tanjung Perak sesuai rute tersebut, dengan jarak tempuh satu putaran 4.068 mil laut. Lintasan ini, dilayani kapal bertonase 3300 DWT atau 115 TEUS. Pelabuhan awal dari semua lintasan itu, yaitu dari dua pelabuhan besar, Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), dan Tanjung Perak (Surabaya).
Berapa banyak kapal yang mengarungi 13 jalur tol laut tersebut?
Paling tidak seperti program yang dijalankan, Kemenhub akan mengadakan sebanyak 103 unit kapal berbagai ukuran selama tahun 2015-2019, di mana nantinya kapal-kapal ini akan digunakan untuk melayani jalur-jalur perintis.
Hingga 2016, sudah ada 33 kapal perintis yang rampung. Tiga kapal perintis sudah jadi di tahun 2015, 30 di tahun 2016 dan 70 kapal diharapkan rampung di tahun 2017 ini. Untuk trayek kapal perintis, tahun 2017 ada 96 trayek. 96 trayek tersebut lebih banyak ke wilayah timur Indonesia.
Dari 70 kapal yang akan rampung dibangun pada 2017 ini, satu di antaranya, Kapal Perintis tipe 1.200 gross ton (GT) pesanan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub yang Juni lalu, diluncurkan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal yang diberi nama Sabuk Nusantara 106 itu, merupakan buatan dari Samudera Shipyard, lini bisnis dari Samudera Indonesia yang bergerak di bidang galangan kapal.
Kapal perintis ini, nantinya akan digunakan untuk menghubungkan daerah yang tidak mampu dijangkau kapal-kapal besar sebagai angkutan penumpang. Di samping itu juga, untuk menggantikan kapal-kapal kargo swasta yang selama ini justru digunakan sebagai angkutan penumpang.
Dengan peluncuran kapal perintis itu, antara satu pulau dengan pulau lainnya bisa terkoneksi. Selain itu, mampu menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, terutama yang pulau terpencil.
Kapal Sabuk Nusantara 106 saatakan diluncurkan pada Juni lalu (foto : oceanweek.co.id)
Sebenarnya berapa target pembangunan kapal baru pada 2017 ini?
Selama ini angkutan penumpang menggunakan kapal kargo yang bukan peruntukkannya. Dengan kapal perintis ini, bisa menggantikan kapal kargo. Targetkan, sampai 2017 bisa terbangun 100 kapal berbagai ukuran, di 2016 kemarin sudah ada 30 kapal dan sekarang tinggal menyelesaikan sisanya. Artinya sisanya tahun ini sebanyak 70 kapal.
Bagaimana dengan pelaksanaan program Rumah Kita yang terintegrasi dengan tol laut tersebut?
Program “Rumah Kita” ini adalah ide dari ibu Rini Soewandi – Menteri BUMN dan bapak Budi Karya – Menteri Perhubungan. Program ini, tak lain adalah program yang kami buat untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita”. Rumah Kita ini terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan kami menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bisa dibangun swasta.
Rumah Kita adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dari daerah yang disinggahi di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita yang ada sekarang ini dimana saja?
Di antaranya, ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
(***)
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
