Bandara Internasional Silangit Bakal Menjadi Magnit Kedatangan Wisman ke Sumatera Utara
Siborong-Borong – Strategi menggenjot kedatangan wisatawan manca negara (wisman) ke suatu daerah, salah satunya yaitu membuka jalur penerbangan langsung dari suatu negara asal wisman ke daerah tempat tujuan wisata di Indonesia. Seperti harapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang berharap wisman akan berdatangan ke daerahnya setelah Ban dar Udara (Bandara) Silangit resmi menjadi bandara Internasional.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B Panjaitan meminta para bupati di sekitar Danau Toba, untuk aktif berpartisipasi mengembangkan wilayah itu sebagai destinasi pariwisata utama di Sumut, seiring status Bandara Silangit yang resmi menjadi bandara internasional.
“Sekarang Silangit sudah menjadi bandara internasional. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara harus diikuti dengan pengembangan intrastruktur, bandara, pelabuhan, hotel, dan termasuk sumber daya manusia,” kata Luhut, usai meresmikan Bandara Silangit sebagai bandara berskala internasional, di Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sabtu (28/10/2017).
Pada kesempatan itu Menko Maritim didampingi Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, dan Direktur Badan Otorita Danau Toba Arie Prasetyo menyaksikan kedatangan penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Bandara Changi, Singapura yang mendarat di Bandara Silangit, tepat pukul 13.30 WIB.
Para bupati, menurut Luhut, juga harus mempersiapkan mental seluruh masyarakat agar bersama-sama merasa memiliki tanggung jawab mengembangkan industri pariwisata di daerahnya.
“Masyarakat pun perlu dipersiapkan. Jangan justru sampai menimbulkan masalah sosial, tetapi harus terbuka dan bersama-sama memajukan pariwisata,” ujarnya.
Dengan status Bandara Silangit sebagai bandara internasional, Luhut memastikan, jumlah wisatawan mancanegara akan meningkat, dengan catatan harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur lainnya jalan, hotel, restoran dan termasuk pelayanan dan produk-produk wisata kepada para turis.
Tujuh kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo dan Kabupaten Tapanuli Utara.
“Jumlah turis yang datang ke Sumatra Utara ditargetkan sebanyak 1 juta per tahun, dari saat ini baru sekitar 300.000 per tahun,” ucapnya.
Jadi tambah Luhut, perilaku juga sudah harus diubah bagaimana Danau Toba ditata dengan baik. “Harus semua merawatnya, jangan sampai kebersihan tidak dijamin. Tidak bisa lagi asal menanam yang menimbulkan limbah mencemari Danau Toba,” ujarnya, menegaskan.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan menyambut baik status internasional yang disandang Bandara Silangit.
“Bandara Silangit merupakan yang pertama selesai dibangun dalam program destinasi 10 Bali Baru. Di saat daerah lain bandaranya sedang dibangun, Bandara Silangit justru sudah berstatus internasional. Ini prestasi tersendiri,” tegas Arief.
Dengan begitu tambahnya, target satu juta wisatawan sangat dimungkinkan tercapai dalam waktu tidak lama lagi, karena wisatawan asing nantinya tidak lagi hanya dari Singapura, tetapi juga dari negara lain yang terkoneksi dari Singapura, seperti dari China, dan Timur Tengah.
Pada kesempatan itu Arief juga memberi masukan, bahwa satu destinasi wisata internasional harus memiliki tiga hal, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenities.
Dari sisi bandara internasional Silangit, sudah menjadi satu terobosan utama tinggal menambah kualitas dan panjang landasan pacu agar bisa diterbangi peswat berbadan lebar.
Selanjutnya adalah atraksi, yaitu menyuguhkan daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan manusia seperti festival atau pentas seni berskala internasional.
Sedangkan amenities yaitu fasilitas untuk memperoleh kesenangan, memberikan layanan akomodasi, kebersihan dan keramahtamahan. “Strategi ini yang diterapkan Singapura, di mana penduduk dengan hanya 5 juta jiwa, namun mampu mendatangkan wisatawan asing higga 15 juta per tahun,” tuturnya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
