Dengan Berbasis Trisakti, Nawacita Jilid II Beri Efek Elektoral Positif bagi Jokowi-Ma’ruf Amin
Sementara itu untuk misi dari Nawacita II yakni mentransformasi Indonesia dengan 5 Misi Utama dan 4 Misi Penopang. “Lima misi utama yang pertama yakni transformasi menuju manusia Indonesia yang maju, unggul dan sejahtera. Kedua adalah transformasi menuju struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, lalu yang ketiga yakni transformasi menuju pembangunan yang merata dan berkeadilan,” papar Heri.
“Kemudian keempat, transformasi menuju pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan kelima transformasi kebudayaan menuju kepribadian bangsa yang berakhlak mulia dan berbhinneka tunggal Ika,” imbuhnya.
Sedangkan yang dimaksud Empat Misi Penopang, lanjut Heri, adalah transformasi menuju sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, yang kedua yakni transformasi menuju politik luar negeri, sistem pertahanan dan keamanan yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. “Ketiga adalah transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dan keempat transformasi kapasitas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan,” pungkas Heri.
Untuk itu dengan terselenggaranya Rakernas KAPT ini, diharapkan masing-masing Korda dan Komisariat dapat menyampaikan gagasan maupun ide-idenya sehingga hasil rumusan Nawacita II yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi dapat membantu menajamkan langkah-langkah agenda pembangunan dan dapat meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju.
Menurut Koordinator Nasional KAPT Ammarsjah, merujuk rekomendasi seminar yang bertajuk “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah” di Universitas Gajah Mada pada (UGM) 7 Desember 2017 lalu, perlu diprioritaskan pengembangan SDM lokal agar pembangunan infrastruktur yang masif bisa di tangkap oleh daerah dan dapat mengoptimalkan peluang dari terbangunnya infrastruktur untuk kemajuan daerah tersebut.
Kepala Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Sani Roychansyah dalam acara dalam seminar menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur yang masif dan cepat perlu disertai dengan upaya “capitalizing opportunities” oleh pemerintah daerah (local government) di wilayah yang terimbas langsung/tidak langsung oleh keberadaan infrastruktur.
Sedangkan Prof Bakti Setiawan Guru Besar Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, menjelaskan pandangannya konsep Nawacita, kehadiran negara, membangun dari pinggiran yang merupakan gagasan atau ide yang tengah dilakukan oleh Jokowi sudah pas, relevan dan cukup konsisten. Infrastruktur baik fisik maupun sosial, keduanya harus diintegrasikan, disinergikan serta dioptimalkan.
Demi pembangunan infrastruktur agar lebih fokus, Prof Bakti menyarankan target-target pembangunan infrastruktur fisik harus konsisten diwujudkan, lebih selektif dimana yang mendesak diselesaikan dalam 2 tahun mendatang. “Kriteria selektif adalah secara politik, secara ekonomis, paling potensial memicu produktifitas daerah/ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan,” ujarnya.
Selain itu ia menilai pentingnya percepatan peran dan pendampingan pemda-pemda yang pas untuk mengkapitalkan/mengoptimalkan peluang pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi.
Paralel dengan itu, lanjutnya, daerah perlu mengimbangi dengan mengkoneksikan kawasan unggulan daerah sentra-sentra industri, pariwisata, kuliner, pusat pengembangan industri kreatif sehingga daerah mendapat manfaat sebesar-besarnya.
“Pengembangan SDM lokal (local smart people) untuk mengoptimalkan peluang akibat pembangunan infrastruktur yang massive, sehingga daerah bisa mendapat manfaat optimal dari pembangunan itu, tidak sebagai penonton atau lebih tragis lagi dihisap ke pusat-pusat ekonomi lama,” tandas Ammarsjah.
Rakernas KAPT yang berlangsung di Wisma DPR RI Griya Sabha 10-12 Agustus 2018 ini, dihadiri seluruh Kordinator Daerah (Korda) dan Komisariat masing-masing Perguruan Tinggi yang telah terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia.
Yuch
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.