Dedi Mulyadi Sebut Karantina Wilayah dan Social Distancing Telah Lama Diajarkan Para Leluhur Indonesia
Purwakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut karantina wilayah dan jaga jarak atau social distancing telah diajarkan sejak dulu oleh orang tua dan leluhur Indonesia. Hal itu diungkapkan Dedi saat menggelar sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bersama para tenaga medis dan kepala desa di Kabupaten Purwakarta secara virtual, Selasa (9/6/2020).
Dalam bukunya yang berjudul Purwakarta Spirit Budaya, Dedi sudah meramalkan kondisi saat ini. Di mana, dalam buku tersebut fenomena wabah penyakit akan menyerang seluruh aspek hingga melumpuhkan perekonomian.
Menurut Dedi, ajaran leluhur mengenai tata kelola lingkungan bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi Virus Corona atau Covid-19. Hal itu dimulai dari lingkungan rumah, bertetangga, hingga ke hal yang lebih luas.
Ia mencontohkan kebiasaan orang Sunda yang membuat tepas atau serambi di setiap rumah, yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Sehingga tamu tidak masuk ke ranah privasi yang ada di dalam rumah.
Kemudian orang masuk ke rumah itu wajib membuka alas kaki, sehingga tidak ada kotoran yang ikut masuk.
“Di atas pintu masuk disimpan bawang putih dan cabai yang dulu katanya penangkal jurig kuris, padahal itu bermanfaat untuk menangkal virus,” katanya.
Sebelum masuk lebih jauh ke dalam rumah, biasanya terdapat tempat cuci kaki dan tangan yang kini mulai orang-orang gaungkan.
“Lalu ada kebiasaan setiap orang atau tamu yang masuk diberi daun sirih untuk dikunyah. Pada saat ini daun sirih digunakan untuk antiseptik alami yang berguna mematikan virus dan kuman,” ucapnya.
Pola kehidupan lainnya yang patut dicontoh adalah mengenai tata letak kamar. Menurutnya tradisi mengajarkan hanya ada satu kamar yang digunakan untuk orang tua. Sementara anak tidur bersama di ruang tengah.
Dedi mengatakan, hal itu dibuat agar seluruh aktivitas anak mulai dari belajar, hobi hingga mengigau saat tidur diketahui oleh orang tuanya. Tidak hanya itu tidur bersama dengan saudaranya yang lain akan menumbuhkan sifat kebersamaan dan gotong royong yang kuat.
“Tapi sekarang kan tidak. Anak bayi pun kadang sudah dibuatkan kamar pribadi. Sehingga kelak orang tuanya sulit untuk mengontrol apa yang dilakukan anak di dalam kamarnya, seperti apa yang dia buka di laptop, apa yang dia baca dan sebagainya,” tutur Dedi.
“Saat ini juga kebiasaan orang, jujur saya sendiri masih seperti itu, yaitu membuat kamar mandi di dalam kamar. Padahal orang tua kita mengajarkan membuat kamar mandi itu terpisah dari rumah karena itu tempat yang kotor dan banyak kuman,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Beralih ke tatanan luar rumah, leluhur pun telah mengajarkan social distancing atau jaga jarak. Hal itu terlihat dari maksimal jumlah rumah di setiap wilayah hanya ada 40 bangunan dan berjarak.
Bahkan antar wilayah atau kampung terdapat perbatasan yang steril dan dijaga, sama seperti pos jaga Covid-19 yang saat ini bermunculan.
“Siapa yang harus berperan di sini, mulai dari para kepala desa. Coba telaah kembali Peraturan Desa Budaya yang pernah saya buat saat jadi bupati. Di sana tata kelola, tata arsitektur, tata lingkungan masyarakat sudah diatur seperti apa yang diajarkan oleh leluhur kita,” katanya.
Pria yang selalu memakai iket putih itu mencontohkan orang baduy yang hingga saat ini berhasil menangkal virus dan bahkan menolak bantuan pemerintah. Mereka berhasil menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan.
“Contoh lainnya adalah masyarakat Bali yang memiliki kemiripan dengan orang Sunda. Kasus Covid-19 di sana minim karena masyarakat sudah terbentuk dengan melakukan karantina wilayah yang dijaga pecalang, ditambah rumah dan lingkungan mereka yang terjaga. Sehingga yang kena (Corona) hanya pendatang atau turis,” ucapnya.
Sejak ia menjadi bupati Purwakarta sudah memiliki konsep balik ka lembur atau pulang ke asal. “Tapi kita belajar mengenai ajaran-ajaran karuhun malah dianggap mistis, kita bicara Sunda Wiwitan malah dianggap bertentangan dengan agama,” ujar Dedi.
Padahal, kata Dedi, dalam ajaran tersebut banyak makna atau filosofi yang terkandung untuk kebaikan. Ia pun meminta hal itu tak hanya dipandang dari sisi mistis atau ketuhanannya.
“Tapi kita lihat kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat untuk saat ini,” katanya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
