Dedi Mulyadi Sebut Karantina Wilayah dan Social Distancing Telah Lama Diajarkan Para Leluhur Indonesia
Purwakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyebut karantina wilayah dan jaga jarak atau social distancing telah diajarkan sejak dulu oleh orang tua dan leluhur Indonesia. Hal itu diungkapkan Dedi saat menggelar sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bersama para tenaga medis dan kepala desa di Kabupaten Purwakarta secara virtual, Selasa (9/6/2020).
Dalam bukunya yang berjudul Purwakarta Spirit Budaya, Dedi sudah meramalkan kondisi saat ini. Di mana, dalam buku tersebut fenomena wabah penyakit akan menyerang seluruh aspek hingga melumpuhkan perekonomian.
Menurut Dedi, ajaran leluhur mengenai tata kelola lingkungan bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemi Virus Corona atau Covid-19. Hal itu dimulai dari lingkungan rumah, bertetangga, hingga ke hal yang lebih luas.
Ia mencontohkan kebiasaan orang Sunda yang membuat tepas atau serambi di setiap rumah, yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Sehingga tamu tidak masuk ke ranah privasi yang ada di dalam rumah.
Kemudian orang masuk ke rumah itu wajib membuka alas kaki, sehingga tidak ada kotoran yang ikut masuk.
“Di atas pintu masuk disimpan bawang putih dan cabai yang dulu katanya penangkal jurig kuris, padahal itu bermanfaat untuk menangkal virus,” katanya.
Sebelum masuk lebih jauh ke dalam rumah, biasanya terdapat tempat cuci kaki dan tangan yang kini mulai orang-orang gaungkan.
“Lalu ada kebiasaan setiap orang atau tamu yang masuk diberi daun sirih untuk dikunyah. Pada saat ini daun sirih digunakan untuk antiseptik alami yang berguna mematikan virus dan kuman,” ucapnya.
Pola kehidupan lainnya yang patut dicontoh adalah mengenai tata letak kamar. Menurutnya tradisi mengajarkan hanya ada satu kamar yang digunakan untuk orang tua. Sementara anak tidur bersama di ruang tengah.
Dedi mengatakan, hal itu dibuat agar seluruh aktivitas anak mulai dari belajar, hobi hingga mengigau saat tidur diketahui oleh orang tuanya. Tidak hanya itu tidur bersama dengan saudaranya yang lain akan menumbuhkan sifat kebersamaan dan gotong royong yang kuat.
“Tapi sekarang kan tidak. Anak bayi pun kadang sudah dibuatkan kamar pribadi. Sehingga kelak orang tuanya sulit untuk mengontrol apa yang dilakukan anak di dalam kamarnya, seperti apa yang dia buka di laptop, apa yang dia baca dan sebagainya,” tutur Dedi.
“Saat ini juga kebiasaan orang, jujur saya sendiri masih seperti itu, yaitu membuat kamar mandi di dalam kamar. Padahal orang tua kita mengajarkan membuat kamar mandi itu terpisah dari rumah karena itu tempat yang kotor dan banyak kuman,” lanjut politisi Partai Golkar itu.
Beralih ke tatanan luar rumah, leluhur pun telah mengajarkan social distancing atau jaga jarak. Hal itu terlihat dari maksimal jumlah rumah di setiap wilayah hanya ada 40 bangunan dan berjarak.
Bahkan antar wilayah atau kampung terdapat perbatasan yang steril dan dijaga, sama seperti pos jaga Covid-19 yang saat ini bermunculan.
“Siapa yang harus berperan di sini, mulai dari para kepala desa. Coba telaah kembali Peraturan Desa Budaya yang pernah saya buat saat jadi bupati. Di sana tata kelola, tata arsitektur, tata lingkungan masyarakat sudah diatur seperti apa yang diajarkan oleh leluhur kita,” katanya.
Pria yang selalu memakai iket putih itu mencontohkan orang baduy yang hingga saat ini berhasil menangkal virus dan bahkan menolak bantuan pemerintah. Mereka berhasil menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan.
“Contoh lainnya adalah masyarakat Bali yang memiliki kemiripan dengan orang Sunda. Kasus Covid-19 di sana minim karena masyarakat sudah terbentuk dengan melakukan karantina wilayah yang dijaga pecalang, ditambah rumah dan lingkungan mereka yang terjaga. Sehingga yang kena (Corona) hanya pendatang atau turis,” ucapnya.
Sejak ia menjadi bupati Purwakarta sudah memiliki konsep balik ka lembur atau pulang ke asal. “Tapi kita belajar mengenai ajaran-ajaran karuhun malah dianggap mistis, kita bicara Sunda Wiwitan malah dianggap bertentangan dengan agama,” ujar Dedi.
Padahal, kata Dedi, dalam ajaran tersebut banyak makna atau filosofi yang terkandung untuk kebaikan. Ia pun meminta hal itu tak hanya dipandang dari sisi mistis atau ketuhanannya.
“Tapi kita lihat kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat untuk saat ini,” katanya.
(chrst)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
