Connect with us

Dedi Mulyadi: Cara terbaik memperbaiki Golkar adalah Munaslub

Dedi Mulyadi meminta Golkar menggelar Munaslub(foto: republika.co.id)

Jakarta – Kisruh kepemimpinan di tubuh Golkar terus bergulir, kendati DPP Golkar telah mengangkat Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golkar. Pertentangan pun terjadi. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penahanan Setya Novanto (Setnov) merupakan bentuk peringatan terhadap partai berlambang pohon beringin.

Penahanan Setya Novanto, menurut Dedi, menunjukkan ada yang salah dalam proses perekrutan pemimpin Golkar. “Saya memandang sekarang Golkar diberi peringatan. Ada yang salah dalam rekrutmen kepemimpinan,” kata dalam Diskusi bertajuk 2019 Paska SetNov: Kontestasi Ketum GOLKAR dan Reposisi Pimpinan DPR di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11).

Dedi menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan langkah terbaik diambil Golkar untuk memilih ketua umum menggantikan Setnov. Lewat Munaslub, Dedi mengatakan, akan terlihat figur-figur yang maju dan dipilih oleh kader yang dianggap sebagai sosok terbaik menjadi orang nomor satu di Golkar.

Munaslub memilih ketua umum baru juga dinilai sebagai momentum menarik simpati warga bahwa Partai Golkar dapat berbenah dengan mencari ketua umum baru dan tak mempertahankan Setnov yang tengah tersandung masalah hukum.

“Ada munaslub di situ ada langkah-langkah tawaran nama. Pada saat itu ada identifikasi nama. Untuk mendorong respon publik itu sendiri. Menurut saya Munaslub langkah terbaik,” ujarnya.

Usai Munaslub, Bupati Purwakarta ini menilai Partai Golkar dapat fokus dalam melakukan perubahan. Dia menilai, selama ini, Golkar cenderung tertutup dengan kader baru yang segar dan lebih mengutamakan ‘kelompok sendiri’ dalam menentukan struktur jabatan maupun keanggotaan.

Kalau rekrutmen dibuka secara terbuka, Dedi menilai, maka Golkar akan kembali jadi partai terbuka dan berpolitik dengan baik. “Golkar adalah partai yang punya masa depan. Karena saham politik Golkar adalah saham seluruh kader. Tak terikat kapasitas perorangan. Kelompok dengan grup. Golkar adalah partai modern. Maka modernisasi harus dilakukan jangka panjang,” tuturnya.

Dukungan Munaslub

Terkait keinginan menggelar Munaslub ini, Dedi mengatakan, telah menghubungi delapan Ketua DPD Partai Golkar di daerah lain melalui sambungan telepon. Hasilnya, kata dia, hampir seluruhnya menginginkan partai menggelar Munaslub.

“Kalau yang sudah bicara dengan saya sih, saya kan belum berkomunikasi dengan banyak orang ya, (tapi) dari delapan yang saya ajak bicara di telepon, ya hampir semuanya sih mendukung ke arah perubahan,” katanya.

Namun, Dedi enggan mengatakan DPD mana saja yang memberikan dukungan supaya Golkar melakukan perubahan di internal termasuk mengupayakan Munaslub. “Nanti kita sampaikan, kita tidak buka dulu ke media,” kata dia.

Yang pasti dukungan untuk menggelar Munaslub Golkar, datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono. Menurutnya, dua per tiga DPD tingkat I Partai Golkar se-Indonesia telah sepakat meminta digelarnya Munaslub. Desakan untuk munaslub tersebut, dilakukan guna mencari pengganti ketua umum yang saat ini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Artinya Setya Novanto harus mundur dari Golkar. “Kita DPD I minimum dua per tiga atau 34 DPD I sudah firm minta Munaslub,” ujar Wisnu usai berdiskusi di Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/11) lalu. Wisnu menuturkan permintaan Munaslub tersebut awalnya diinisiasi oleh delapan DPD tingkat I antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, DKI, Banten, DIY, Sulawesi Barat, dan Bangka belitung.

Delapan DPD tingkat I ini pun telah menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla perihal permintaan dilakukan segera Munaslub tersebut pada Senin (20/11) malam lalu. Hanya saja, DPD 1 Jawa Timur, menarik dukungan untuk Munaslub, pada Jumat (24/11).

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya