Jakarta – Persoalan data tidak akurat, tentu dampaknya akan merugikan. Seperti data pelanggan PLN yang tidak akurat, membuat banyak pelanggan listrik terpaksa tidak mendapatkan subsidi biarpun mereka masih berhak menerima subsidi dari pemerintah.

Karena itu, tak heran jika PT PLN (Persero) terpaksa harus membayarkan subsidi kepada pelanggan yang ternyata berhak mendapatkan subsidi. Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Andy N Sommeng mengatakan, hingga Agustus 2017 sudah ada 123.000 jumlah pengaduan dari pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi listrik padahal mereka seharusnya berhak disubsidi.

Dengan begitu, PLN harus membayar kembali subsidi kepada pelanggan tersebut. “Pada waktu sebulan lalu ada laporan PLN membayar kembali Rp 80 miliar – Rp 90 miliar secara bertahap,” kata Andy pada Selasa (19/9/2017).

Sementara itu, PLN sendiri telah melakukan survei untuk memverifikasi pelanggan yang berhak mendapat subsidi. Total survei yang dilakukan PLN sudah mencapai 99,89%. “Sekitar 3.000 lagi pelanggan yang akan diverifikasi,”ujar Andy.

Masalah Laten

Persoalan data tidak akurat, rupanya memang sudah menjadi masalah laten bagi PLN.  Pada November 2016, muncul pernyataan dari PLN terkait data pelanggan PLN. Disebutkan, berdasarkan hasil verifikasi  dari Januari – Maret 2016, terdapat  4,1 juta  juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA yang dinilai layak subsidi. Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar atau tidak, agar subsidi tidak salah sasaran pada masyarakat yang sudah mampu.

Data yang dicek kebenarannya oleh PLN berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K menyusunnya berdasarkan data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Dari 40% masyarakat termiskin di Indonesia itu, diperoleh adanya 4,1 juta pelanggan listrik 900 VA.

“Kami menerima data 4,1 juta rumah tangga miskin dari TNP2K lengkap dengan nama dan alamat. Kami cek satu-satu, kami datangi ke lapangan mulai Januari-Maret 2016. Perintah Presiden, jangan sampai ada orang miskin yang tidak dapat subsidi,” kata Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun saat itu dalam coffe morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, November 2016.

Setelah dicek oleh PLN, ternyata hanya 2,89 juta pelanggan yang akurat datanya. Sisanya lebih dari 1 juta data TNP2K tidak cocok dengan kenyataan di lapangan.

Dari 4,1 juta pelanggan itu, sebanyak 196 ribu pelanggan tidak ditemukan. Lalu sebanyak 534 ribu ternyata bukan 900 VA. Kemudian ada 513 ribu yang bukan pelanggan listrik PLN. Sebanyak 101 ribu belum berlistrik, dan 12 ribu berlistrik swadaya. Total ada 1,04 juta data pelanggan yang tidak akurat.

“Ada 196.521 yang tidak ditemukan dari 4,1 juta data yang diberikan, teridentifikasi 3,942 juta. Yang sesuai kriteria hanya 2,89 juta, di luar kriteria 1,04 juta. Yang 1,04 juta ini 534 ribu pelanggan 450 VA, 513 ribu di luar 450 dan 900 VA. Ada 101 ribu belum berlistrik, 12.048 listrik swadaya,” papar Benny.

Hasil verifikasi data pelanggan 900 VA telah diserahkan PLN kepada pemerintah. Kini pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 untuk pelaksanaan subsidi tepat sasaran per 1 Januari 2017.

Benny menyatakan, pihaknya siap saja kalau pemerintah mengesahkan data itu dan diperintahkan memulai pencabutan subsidi terhadap 18,7 juta pelanggan R-1 900 VA di pembukaan 2017.

“Kalau data sudah disahkan pemerintah, kami tandai yang per 1 Januari naik tarifnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel saat itu mengklaim bahwa data TNP2K sudah relatif akurat. Menurutnya, dibanding beberapa negara seperti Chili, Meksiko, dan Honduras yang juga membuat data serupa, data TNP2K lebih dapat dipercaya.

“Data ini akurat nggak sih? Kalau misalnya ada 100.000 data bermasalah, masih bisa kita bilang akurat nggak? Secara statistik masih akurat. Secara keseluruhan, statistik kita lebih baik dari negara lain. Chili, Meksiko, Honduras juga membuat data 40% penduduk termiskin, kita lebih baik akurasinya,” katanya.

 

Mengembalikan Subsidi

Menariknya, pada Juni 2016 juga ada kejadian terhitung langka, dan sekaligus membuktikan ketidakakuratan data PLN. Saat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut sebanyak 78 pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) secara sukarela mengembalikan subsidinya ke pemerintah. Pelanggan-pelanggan tersebut mengaku tidak berhak untuk mendapat subsidi dari pemerintah.

Staf Khusus bidang Komunikasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi M Djuraid mengatakan, ini merupakan fenomena menarik di tengah ramainya masyarakat yang mengadu bahwa subsdinya telah dicabut. “Padahal, nama mereka masuk ke dalam daftar yang berhak menerima subsidi. Kami sebut, 78 pelanggan ini benar-benar meresapi jargon ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ dibanding pihak-pihak yang berkoar-koar subsidinya dicabut padahal sebenarnya masuk golongan masyarakat mampu,” ujar Hadi  saat itu.

Hadi menjelaskan, 78 pelanggan tersebut mengembalikan subsidinya dalam waktu enam bulan terakhir, atau sejak pemerintah mengumumkan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Ke depan, ia berharap makin banyak masyarakat yang memiiki kesadaran bahwa subsidi memang hanya layak diberikan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Hal tersebut juga telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
Nah itulah persoalan data pelanggan PLN, hingga kini ternyata belum akurat juga.

 

M Riz