Connect with us
Kasus e-KTP

Dari Kacamata ICW, Setya Novanto Bakal Dimenangkan Hakim

Hakim Cepi Iskandar hakim sidang praperadilan Setya Novanto(foto : Republika)

Jakarta – Sidang lanjutan permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, pada Jumat (29/9/2017) di PN Jakarta Pusat, agendanya membacakan putusan. Pengacara Novanto mengungkap adanya 17 alasan penetapan tersangka Novanto harus batal.

Sebaliknya, selama persidangan Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan dan menemukan beberapa kejanggalan. Berikut poin-poin kejanggalan yang dipublikasikan ICW Jumat (29/9/2017).

1. Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP.

Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.
Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan Novanto.

Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan.

2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.

Pada sidang 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi e-KTP.

Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi e-KTP. Ahli dihadirkan, untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi e-KTP. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya.

3. Hakim menolak eksepsi KPK.

Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan Novanto, yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK, sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan.

Selain itu, Hakim Cepi Iskandar, juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan Novanto sudah masuk dalam pokok perkara. Novanto menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan Novanto sebagai tersangka.

4. Hakim abaikan permohonan Intervensi, dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara.

Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut, dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara.

Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017.

5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK, yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan.

Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan.

6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan.

Kuasa Hukum Novanto membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK.

Dengan enam kejanggalan tersebut, tampaknya ICW optimis bahwa putusan hakim akan mengabulkan permohonan Novanto. Artinya terbebas dari status tersangka.

Nah, apakah upaya hakim itu bisa disebut upaya terstruktur untuk memenangkan Novanto? Bisa jadi iya.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PWNU Sumut Laksanakan Peringatan 1 Abad NU pada Tiga Lokasi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 M bertepatan dengan 16 Rajab 1444 H, PWNU Sumut akan menggelar pelaksanaan zikir dan sholawatan pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda.

Lokasi pertama akan dilaksanakan di kampus UIN SU Medan, kedua di Asrama Haji Medan dan yang ketika dilaksanakan di kantor PWNU Sumut.

“Kita sudah membentuk 3 kepanitiaan berbeda untuk melaksanakan kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU ini, untuk lokasi di UIN dipimpin oleh Bapak Dr. Maraimbang Daulay, kemudian kepanitiaan Asrama Haji diketuai oleh Bapak H. Qosby Nasution dan untuk lokasi di kantor PWNU Jln. Sei Batanghari diketuai oleh Bapak M. Adyan Simanjuntak,” kata H. Marahalim Harahap, Ketua PWNU Sumut.

Pembentukan kepanitiaan telah dilaksanakan melalui rapat PWNU pada Rabu, 25 Januari 2023 di kantor PWNU yang dihadiri seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua PWNU Sumut.

Tiga titik lokasi kegiatan peringatan 1 Abad NU ini dimaksudkan untuk memeriahkan Harlah NU yang berbeda dengan biasanya karena dilaksanakan sekali seabad. “PWNU Sumut tidak akan melewatkan momen 1 Abad ini begitu saja, sebab untuk peringatan 1 Abad berikutnya belum tentu kita bisa lagi menikmatinya,” jelas Sekretaris PWNU Sumut, H. Zulkifli Sitorus.

Kemudian H. Zulkifli menerangkan bahwa peringatan yang dilaksanakan ini serentak dengan pelaksanaan Harlah 1 Abad yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan Harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia akan terhubung secara virtual mulai pukul 07.00-11.00 WIB dengan lokasi Sidoarjo yang terpusat di Stadion Delta.

Zulkifli juga berharap agar seluruh banom dan Lembaga di lingkungan NU Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan Harlah secara mandiri agar bergabung dengan ketiga lokasi yang dilaksanakan oleh PWNU Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU Gandeng Garin Nugroho Bikin Film Dokumenter Rangkaian Acara Peringatan Satu Abad NU

Oleh

Fakta News
Garin Nugroho dan PBNU membahas penggarapan film dokumenter jelang 1 Abad NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rencananya bakal membuat film documenter dalam menyambut puncak peringatan 1 Abad NU. Rencananya film dokumenter ini akan digarap oleh sutradara kawakan Tanah Air, Garin Nugroho.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan film tersebut akan merangkum rangkaian acara peringatan 1 abad NU.

“Satu abad ini momentum yang luar biasa dan semangat warga NU cukup besar. Jutaan orang akan hadir, sayang kalau tidak dijadikan film dokumenter yang menjadi pelajaran ke depannya,” kata Rahmat Hidayat Pulungan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Adapun 9 kegiatan tersebut meliputi Religion 20 atau R20, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Festival Tradisi Islam Nusantara, gerakan kemandirian ekonomi NU, NU Tech, Pekan Olahraga dan Seni NU atau Porseni NU, Anugerah Tokoh An-Nahdlah, NU Women, dan puncak acara 1 Abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang.

“Film dokumenter ini akan mengambil dari rangkaian acara 1 Abad NU yang sudah jalan,” katanya.

Melalui film dokumenter tersebut, Rahmat menambahkan pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa andil NU dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah heterogenitas Indonesia.

“Bahwa ada organisasi sangat besar tapi dia bisa menjadi atau mengambil peran positif dalam pertumbuhan bangsa dan negara yang sangat plural,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Garin Nugroho mengatakan film yang akan memuat rangkaian 9 acara besutan NU menuju 1 Abad itu bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai NU. Lebih dari itu, Garin juga menyebut bahwa dokumenter merupakan representasi pandangan NU dalam membaca peradaban dan meletakan komitmen masa depan.

“Materi sudah ada. Sembilan pemikiran dan komitmen PBNU. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluruh pemikiran yang diwujudkan 9 acara. Maka, peristiwa tidak hanya direkam tapi rekaman itu menjadi sosialisasi kita semua,” jelas Garin.

Nama Garin beredar setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam Sepotong Roti (1990) yang langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 1991. Sementara film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), membawanya ke panggung perfilman internasional. Sejak itu, Garin kian melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Baca Selengkapnya