Dapat Teguran Lisan dari PDI Perjuangan, Ganjar Akan Perbaiki Komunikasi Politik dan Taat Putusan Partai
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan akan memperbaiki komunikasi setelah partai politik tempatnya bernaung, PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi lisan kepada dirinya. Ganjar menerima teguran lisan setelah mengaku siap menjadi Capres 2024 dalam sebuah wawancara yang ditayangkan stasiun televisi.
“Tadi diberikan sanksi lisan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Alumnus UGM itu menyebut ke depan akan tetap setia dengan keputusan partainya menyangkut Pilpres 2024 yang menjadi kewenangan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ganjar Pranowo bahkan mengatakan itu sembari memamerkan kemeja yang dikenakannya saat berada di kantor DPP PDI Perjuangan.
Adapun dia datang ke kantor DPP PDI Perjuangan dengan mengenakan kemeja berkelir merah dengan logo banteng bermoncong putih di bagian dada kiri.
“Lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum. Jadi, semua pasti akan mengikuti,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Selain bakal memperbaiki komunikasi, Ganjar ke depan memilih fokus turun ke bawah demi mengendalikan inflasi dan mengatasi masalah kekurangan gizi.
“Kami coba bereskan di luar stunting tadi, makanan pendamping beras dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan Indonesia terjadi suatu krisis, di daerah, kami, sudah siap. Ini yang sedang kami kerjakan,” tutup Ganjar Pranowo.
Untuk diketahui Kader PDI Perjuangan yang juga dikenal sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dipanggil ke DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Senin (24/10) sore.
Ganjar pun datang dan diklarifikasi terkait pernyataannya yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang. Saat tiba di kantor DPP PDI Perjuangan, Ganjar menemui Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
Komarudin menjelaskan keputusan DPP PDI Peejuangan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.
“Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader,” ucap Komarudin. Dia mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.
Ganjar, di tempat yang sama, langsung memberikan responsnya dan berbicara kepada media. Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya akan taat terhadap aturan Partai PDI Perjuangan (PDIP) soal Capres 2024.
Berikut pernyataan lengkap Ganjar Pranowo:
“Saya terima kasih kepada Pak Sekjen, Dewan Kehormatan, yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan tentu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lisan. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki.
Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya (memakai baju partai berwarna merah), semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum. Jadi semua pasti akan mengikuti.
Dan saya orang yang setuju.
Dan tadi sudah disampaikan bahwa mesti turun ke bawah, mengurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional. Apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan, untuk bersama-sama membereskan itu.
Tadi ada fungsi lain yang diperingatkan ketum (Megawati Soekarnoputri,red) yang kami coba bereskan di luar stunting tadi, ada juga soal makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan. (Sehingga,red) nanti seandainya tahun depan kita terjadi suatu krisis daerah, kita sudah siap. Ini yang sedang kita kerjakan.
Dan kami dari Jateng juga sudah menyiapkan BRIDA sebagai mitra BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yg disampaikan Pak Sekjen coba kita terjemahkan lah yang ada di bawah. Termasuk siaga bencana yang saat ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto,” demikian Ganjar.
“Berarti pernyataan siap nyapres diralat?” Tanya wartawan.
“Oh gini. Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut,” jawab Ganjar.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
