Connect with us
DPR RI

Daniel Johan Harap Pemerintah Pertimbangkan Program Bantuan Jangka Panjang Buntut Kenaikan BBM untuk Nelayan

Daniel Johan Harap Pemerintah Pertimbangkan Program Bantuan Jangka Panjang Buntut Kenaikan BBM untuk Nelayan
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap pemerintah mempertimbangkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan pelaku industri kelautan. Hal ini menyusul kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga BBM Pertalite yang semula Rp7.650 kini naik menjadi Rp10.000 per liter, solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

“Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi Nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para Nelayan, khususnya Nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut,” kata Daniel dalam keterangan pers kepada Parlementaria, pada Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Inisiatif di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar. Kenaikan harga BBM pun membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Keadaan ini tentunya menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut itu dihabiskan untuk membeli BBM.

Tak hanya itu, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap Nelayan juga masih ditemukan, mengingat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, Nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi. Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat Nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.

“Sementara banyak dari permukiman Nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para Nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan Nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” jelas Daniel.

Tentunya, keadaan ini menjadi ironi mengingat kendaraan pribadi dapat membeli solar bersubsidi tanpa ada syarat administrasi yang cukup rumit. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti data dari KNTI yang menyebut ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk Nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.

“Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi. Jadi bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos, tapi masalah utamanya juga harus dibenahi. Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar Nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia,” ucap Daniel.

Di sisi lain, Daniel menyebut DPR siap mengawal distribusi bantalan sosial dari pemerintah untuk nelayan. Termasuk untuk program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM yang dikelola pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja untuk perlindungan sosial selama Oktober hingga Desember 2022. Pemda diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, seperti pemberian bansos bagi Nelayan, sopir ojek, pelaku UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan/ atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

“Kami di DPR akan terus mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Dana Transfer Umum tersebut. Karena kita ketahui, kenaikan inflasi akan terjadi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Pendataan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak kenaikan harga BBM harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai mereka yang berhak mendapatkan bantuan malah terlewatkan,” tegasnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I itu menambahkan, perluasan jangkauan distribusi penyaluran program penanganan dampak inflasi pun perlu betul-betul berdasarkan kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. Pemerintah diminta juga turut memperhatikan para pekerja sektor informal dan pekerja lepas di sektor-sektor kelautan dan perikanan, termasuk pekerja pariwisata bahari.

“Dana bantalan sosial bisa didistribusikan untuk menjaga daya beli bahan bakar solar untuk melaut, atau pendukung pelaku bisnis UMKM sektor bahari lainnya. Pemerintah harus bisa menjangkau mereka untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi maupun kenaikan inflasi,” tutur Daniel.

Lanjutnya, apalagi akibat kenaikan harga BBM telah menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melaut akibat kesulitan biaya perbekalan kapal. Sejumlah Nelayan juga mengeluhkan mulai terlilit utang. “Di beberapa pelabuhan perikanan sekarang banyak kapal nelayan bersandar tidak bisa melaut karena terhambat masalah BBM. Oleh karenanya, bansos bagi nelayan kita harapkan bisa cepat disalurkan,” tutup Daniel.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya