Dampingi Menteri ESDM Cek Kebutuhan BBM, Ganjar Dapati Kenaikan Stok Hingga 78 Persen
Jakarta – Mendekati Idulfitri 1444 H, kebutuhan BBM di Jawa Tengah meningkat hingga 78 persen. Hal itu diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat mendampingi Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, meninjau sejumlah Rest Area dan SPBU di Kabupaten Semarang, Rabu (19/4/2023).
Pada awal masa cuti Lebaran ini, mereka meninjau Rest Area dan SPBU di KM 429 B dan 456. Turut mendampingi, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati.
Pengecekan itu dilakukan Menteri ESDM untuk mengetahui ketersediaan stok BBM di SPBU rest area dan efisiensi pom bensin modular, sebagai upaya mengurai penumpukan antrean di SPBU di rest area. Diketahui, jika mengisi BBM menggunakan SPBU modular hanya butuh waktu sekitar satu menit per 30kL.
“Tadi kami lihat di kilometer 429 ada penumpukan, tapi ya mengalir. Nah, kami coba buka yang kios-kios begini untuk memecah kepadatan,” kata Menteri ESDM.
Arifin mengatakan, tidak menutup kemungkinan evaluasi akan segera dilakukan, yakni dengan menambah stasiun baru. Sehingga kebutuhan BBM untuk para pemudik pada saat arus mudik dan balik tetap lancar.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, hingga hari ini suasana mudik berjalan dengan baik. Ganjar berharap arus lalu lintas tetap lancar, seperti saat dia melakukan pantauan via udara bersama Menteri PUPR, Selasa (18/4/2023) kemarin.
“Yang kedua dari sisi ketersediaan BBM hari ini dicek langsung oleh Pak Menteri ESDM, terima kasih dari Dirut Pertamina datang langsung, kenaikannya (stok) 78 persen,” kata Ganjar di lokasi.
Ganjar menjelaskan, stok BBM yang melimpah ini merupakan layanan prima untuk memastikan terwujudnya mudik yang aman, nyaman, dan berkesan.
Di samping itu, Ganjar juga memastikan antrean pembelian BBM di rest area akan terurai. Sebab, Ganjar juga telah berkoordinasi dengan pertamina untuk menyiapkan SPBU modular.
“Dari sisi ketersediaan cukup, dari sisi kecepatan tadi Pak Menteri ngetes langsung, dan kami butuh pelayanan yang cukup cepat, agar kami tidak membikin bagian dari kemacetan,” kata Ganjar.
Beberapa pemudik yang ditemuinya saat mendampingi Menteri ESDM di rest area dan SPBU, mengaku tidak mengalami kemacetan yang signifikan. Bahkan, beberapa pemudik keluar tol.
“Ada pemudik yang pintar tadi, kalau macet di tol, dia keluar. Terus kemudian masuk lagi, keluar lagi. Artinya, perilaku dari mereka juga sudah bisa menyesuaikan,” ujarnya.
Gubernur Jateng dua periode itu juga menyampaikan apresiasi kepada para menteri, yang turun langsung mengecek situasi mudik.
“Mudah-mudahan kontrol-kontrol ini membikin makin lancar, kita masih standby terus ya sampai beberapa hari jelang Idulfitri ini. Rasa-rasanya masih ada fluktuasi kenaikan angkutan yang masuk,” ujarnya.
Dirut Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, PT Pertamina menyediakan stok yang cukup di puncak arus mudik lebaran hingga Kamis (20/4/2023), khususnya di ruas tol yang melintasi Provinsi Jateng.
“Jawa Tengah ini yang mendapat perhatian khusus karena paling tertinggi (prediksi pemudik). Kalau kita lihat di historical data, ketika mudik itu yang tertinggi karena ada yang mudik juga dari Jawa Tengah,” katanya.
Nicke berharap SPBU modular yang disiapkan di rest-rest area wilayah Jateng, bisa memecah kepadatan dan kemacetan. Di samping itu, Nicke menyebut pihaknya juga menyediakan layanan antar jemput BBM kemasan.
“Untuk memecah kemacetan ataupun atrean SPBU kita menambah SPBU seperti ini yang sifatnya adalah sementara. Kami juga sediakan, ada motoris untuk yang di tengah perjalanan sebelum sampai SPBU sudah butuh BBM,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
