Connect with us

Dampak Keberadaan Startup Unicorn Bagi Ekonomi Digital Indonesia

unicorn

Jakarta – Startup bergelar unicorn di Indonesia terus bertambah seiring dengan masuknya Ovo yang memiliki valuasi di atas USD 1 miliar. Apa dampak yang terasa keberadaan startup ini bagi ekonomi digital Indonesia?

“Yang jelas kan, harus kita akui Unicorn itu memberikan lapangan pekerjaan dan bagaimana mekanisme finansialnya itu yang memang harus dimaksimalkan untuk kebutuhan kita juga,” ujar Asisten Deputi Telematika & Utilitas Kementerian Koordinator Perekonomian Eddy Satriya dilansir Detikcom, Rabu (9/10/2019).

Sebagai informasi startup unicorn ini dialamatkan kepada perusahaan rintisan yang memiliki valuasi di atas USD 1 miliar, di mana itu telah dicapai oleh Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan Ovo. Eddy mengatakan kehadiran startup unicorn tersebut perlu disambut positif.

“Unicorn itu kan tampil memberikan salah satu solusi bagaimana enterpreneurship itu dimaksimalkan melalui kemajuan teknologi. Nah, ini yang tentu saja membuka transparansi, jenis layanan yang lebih cepat dalam arti orang, katakanlah langsung transaksi dengan account yang dia punya, itu prinsip prinsip dasarnya dan itu saya pikir sangat mendorong kemajuan dunia perbankan kita,” tuturnya.

Lebih lanjut lagi, Eddy mengungkapkan startup-startup ini turut membuka celah-celah yang tadinya tersumbat karena birokrasi dan regulasi bisnis.

“Katakanlah kita tahu perbankan tuh sekarang aspek security sangat regulated sekali, dan ini kan pelan-pelan dibuka,” pungkas dia

Baca Juga:

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Ucapkan Terima Kasih kepada Ulama dan MUI Ajak Masyarakat Mau Divaksinasi

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para ulama, pimpinan dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (3/3/2021). Menkes Budi Gunadi didampingi Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan melihat proses vaksinasi.

Budi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan pengurus MUI yang telah memberikan contoh kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

“Terima kasih Bapak Ibu MUI bisa memberikan contoh untuk mengajak masyarakat untuk mau divaksinasi,” kata Budi di lokasi.

Budi mengatakan, Indonesia bersyukur bisa mengamankan stok vaksin Covid-19 karena banyak negara yang memperebutkan vaksin.

“Jadi tolong bersabar, sampai Juni ini mungkin baru 20 persen yang bisa divaksin, karena kita berusaha keras untuk mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya nanti di bulan Juli insya Allah bisa sebagian besar rakyat divaksin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi Covid-19 tidak hanya melindungi individu, tetapi melindungi orang terdekat agar terhindar dari penularan virus corona. Budi mengatakan, herd immunity atau kekebalan komunitas tidak akan terjadi jika masyarakat yang divaksin hanya 50 persen.

“Jadi fungsi sosialnya jauh lebih banyak dibandingkan fungsi perlindungan pribadinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lansia dan 16,9 juta petugas pelayanan publik. Kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi tahap kedua ini adalah pedagang pasar, pemuka agama, tenaga pendidik, wakil rakyat, pejabat pemerintah, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Keamanan (TNI-Polri), pariwisata (petugas hotel dan petugas restoran), pelayanan publik (Damkar, BPBD, BUMN, BPJS, Kepala/perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlet dan wartawan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Monitoring Strain Virus Baru

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait ditemukannya strain virus baru Covid-19 yakni B117 di Indonesia. Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penjagaan di pintu masuk Indonesia dengan surveilans terhadap pelaku perjalanan internasional.

“Saat ini pemerintah sudah melakukan surveilans kedatangan dari luar negeri untuk mencegah masuknya strain Covid-19 di pintu masuk Indonesia. Selanjutnya merupakan tanggungjawab kita semua mencegah penularan terjadi di masyarakat dengan disiplin melakukan protokol kesehatan,” Wiku memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Satgas sendiri dalam menetapkan kebijakan pelaku perjalanan internasional, selalu berusaha adaftif dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk perubahan kebijakan jika diperlukan. Saat ini upaya yang akan dilakukan ialah untuk mencegah penularan strain virus baru di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu masyarakat diminta tidak memandang vaksin sebagai solusi mutlak mengatasi pandemi. Meskipun vaksin memang dapat menyelamatkan nyawa, namun perubahan perilaku harus menjadi fondasi utama menghentikan penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Dan ia meminta semua pihak waspada karena berdasarkan analisa terakhir dari World Health Organization (WHO), menyebutkan adanya kenaikan kasus di 4 benua. Yaitu benua Amerika, Asia Tenggara, Eropa dan Mediterania Timur.

Hal ini sangat disayangkan mengingat, seminggu sebelumnya WHO menyatakan bahwa infeksi baru Covid-19 telah turun di seluruh dunia selama 6 Minggu berturut-turut atau pertamakalinya penurunan berkelanjutan sejak pandemi dimulai.

“Besar kemungkinan kenaikan kasus global ini terjadi karena disiplin protokol kesehatan di banyak negara mulai mengendur karena terlena dengan kedatangan vaksin,” lanjutnya.

Disiplin protokol kesehatan harus terus digalakkan. Dan penanganan Covid-19 di Indonesia hanya dapat dilakukan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat bersedia bahu membahu menjadi bagian dari solusi penanganan pandemi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menko PMK: Penanganan Kemiskinan Kunci Penurunan Stunting

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy saat meresmikan Gedung Penanggulangan Gizi Terpadu di Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukakang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3/2021)

Bantaeng – Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memeroleh gizi yang cukup.

“Memang tidak semua orang miskin anaknya stunting. Tapi sebagian besar stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Dan karena itu kemiskinan itu yang harus ditangani,” ujar Menko PMK di Gedung Penanggulangan Gizi Terpadu di Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukakang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Dalam kesempatan itu Menko PMK didampingi Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Bantaeng Ilham Azikin, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Anggota Komisi IX DPR RI Alyah Mustika Ilham.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, kaitan antara kemiskinan dan munculnya stunting pada anak sangat erat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus agar kemiskinan bisa teratasi. Seperti program Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Ini sangat penting. Karena itu kita mengupayakan jangan sampai ada keluarga miskin baru bertambah,” tuturnya.

Menko PMK menerangkan, pencegahan stunting juga harus dimulai sejak dini sebelum pernikahan. Pada remaja putri, menurut dia, sekolah bisa mengajarkan kesehatan reproduksi, dan soal pemenuhan gizi yang baik.

“Saya sangat percaya biaya penanganan stunting akan lebih murah kalau pencegahan lebih diutamakan. Pendekatan kesehatan (health approach) akan lebih murah dari pendekatan pengobatan (treatment approach),” terangnya.

Resmikan Gedung Pusat Gizi Terpadu

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kesempatan itu juga sekaligus meresmikan gedung Pusat Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng. Dia memberikan apresiasi pendirian gedung sebagai inovasi penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng.

“Saya mengapresiasi inisiatif dan prakarsa dari Bupati Bantaeng dan seluruh masyarakat Bantaeng yang telah membangun gedung pusat layanan gizi terpadu,” tuturnya.

Dia mengatakan, keberadaan gedung Pusat Gizi Terpadu ini adalah sebuah inovasi yang sangat baik untuk menangani terintegrasi dan komprehensif. Dia juga mengajak daerah lain untuk ikut meniru inovasi dari Kabupaten Bantaeng.

“Ini saya kira pertama di Indonesia. Dan ini patut dikembangkan dan direplikasi di tempat-tempat lain,” ungkapnya.

Sementara, pelaksana tugas Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan apresiasi adanya gedung Pusat Gizi Terpadu sebagai upaya peningkatan SDM di Bantaeng.

Dia mengatakan, Sulawesi Selatan akan terus berupaya untuk membangun sinergitas dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kebutuhan gizi.

“Ini perlu kita galakkan bersama. Dan kami dari provinsi siap untuk mendukung program-program dari BKKBN dan Pak Menko untuk menjadikan pilot project di Kabupaten Bantaeng ini untuk penanganan stunting,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada dua orang KPM PKH Graduasi Mandiri di Kabupaten Bantaeng berupa hadiah tabungan senilai Rp. 2.000.000,- dan kepada pendamping PKH berupa e-money senilai Rp. 500.000,-.

Baca Selengkapnya