Connect with us

Dalam 5-10 Tahun 1,5 Juta Penduduk Akan Pindah ke Ibu Kota Baru

Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan memindahkan 1,5 juta penduduk dalam 5 hingga 10 tahun.

Bambang menuturkan, rencana penambahan penduduk tersebut berdasarkan rencana pembangunan ibu kota yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan.

Pada 2024, dia memperkirakan ada sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), di antaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.

Bambang melanjutkan, dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.

Proyeksi penambahan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan ibu kota saat ini, DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa. Bambang menilai pembangunan ibu kota baru yang berfokus sebagai pusat pemerintahan patut dilakukan. Ibu kota sebuah negara tidak harus menjadi kota terbesar dan menjadi pusat seluruh kegiatan negara mulai dari pemerintahan hingga ekonomi.

Bambang mencontohkan sejumlah negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan kegiatan lainnya. Amerika Serikat menjadikan Washington DC sebagai pusat pemerintahan dan New York sebagai pusat ekonomi. Selain itu, Australia yang memiliki Sydney sebagai kota terbesar menjadikan Canberra sebagai pusat pemerintahan.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki alternatif sistem-sistem kota yang beragam dan jelas,” ujarnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tetap Berlangsung Sesuai Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mensesneg didampingi Menparekraf saat memberikan keterangan pers di Gedung Utama, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).

Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia akan tetap berlangsung hikmat dengan segala kemeriahannya namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19 dengan lebih banyak menitikberatkan pada aktivitas-aktivitas virtual.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dalam keterangannya kepada pers di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

“Perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Namun, kita lakukan secara sederhana dengan kemeriahan yang tetap, antusiasme masyarakat yang tetap tinggi, kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19,” ujarnya.

Mensesneg sekaligus mengajak masyarakat untuk mulai memeriahkan suasana HUT RI tersebut sejak bulan Juli ini. Pratikno mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memasang logo dan tema HUT RI di jalan-jalan, tempat-tempat umum, sarana prasarana transportasi, dan berbagai saluran media. Kemeriahan tersebut akan semakin disemarakkan pada bulan Agustus atau bulan kemerdekaan dengan pemasangan bendera merah putih di berbagai tempat.

“Jadi tanggal 1 Juli 2020 ini kita maju satu bulan dibanding tahun lalu,” tuturnya.

Pratikno menegaskan bahwa upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan tetap digelar. Namun, untuk mematuhi protokol kesehatan, peringatan tersebut akan dihadiri secara terbatas.

“Kami perlu sampaikan bahwa upacara tentu saja tetap dilaksanakan secara khidmat, tetapi dengan peserta yang terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk misalnya paskibraka akan hadir, tetapi dalam jumlah yang terbatas,” ucapnya.

“Jadi ini tidak berarti kemudian partisipasi masyarakat menjadi terbatas, tidak. Kami justru mengharapkan sebagaimana edaran yang kami sampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia kami sangat harapkan ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut terutama secara virtual,” imbuh Mensesneg.

Nantinya, masyarakat akan dikenalkan kepada sebuah tradisi baru di mana saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan saat upacara peringatan berlangsung, masyarakat diharapkan menghentikan segala kegiatannya sejenak dan berdiri dengan sikap tegak sambil mengikuti lantunan lagu kebangsaan.

“Kemeriahan dan kekhidmatan akan tetap dijaga, keterlibatan masyarakat justru kita maksimalkan di seluruh Indonesia terutama secara virtual,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, menjelaskan secara lebih rinci bahwa dalam upacara peringatan tahun ini, para tamu undangan dipersilakan untuk mengikuti jalannya acara secara virtual. Keputusan ini diambil mengingat suasana pandemi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan masyarakat dan tamu undangan lain dalam jumlah besar serta lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Kami tidak mengundang masyarakat bahwa kondisi kita paham masih adanya PSBB dan kita utamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan,” ucap Heru.

Adapun yang berkaitan dengan tim Paskibraka yang akan bertugas saat upacara berlangsung, telah diputuskan bahwa hanya terdapat tiga orang anggota Paskibraka yang nantinya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di lapangan Istana Merdeka.

“Itu akan kami ambil dari Paskibra 2019 yang pada saat itu tidak naik. Ini ada cadangan di 2019 kami ambil untuk di kegiatan Paskibra di 2020. Sehingga kami melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak merekrut di 2020 karena kita sayangi kesehatan dan nyawa masyarakat serta mengutamakan protokol kesehatan yang harus kita junjung tinggi,” tandasnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Nasihat Kapolri ke Taruna Akpol: Jangan Lupa Kata Tolong, Maaf, Terima Kasih

Oleh

Fakta News
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis saat menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian, dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Polri itu mengingatkan meski lulus dengan pangkat perwira mereka tetap harus menghormati para senior dan anggotanya.

Idham memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti. Tiga hal itu ialah kata tolong, maaf dan terima kasih.

“Ada 3 ilmunya itu. Jangan pernah kau lupa, kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kau sudah pegang semua itu, insyaallah kau akan dihargai anak buah, atasan,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).

Idham mengingatkan agar para lulusan Akpol tidak sombong dengan pangkat yang mereka dapatkan usai lulus. Pangkat yang tinggi tidak boleh membuat mereka bertinggi hati hingga enggan meminta maaf jika berbuat kesalahan.

“Jangan kau sombong. Mentang-mentang perwira remaja, enggak boleh itu. Tidak hina kau kalau kau minta maaf,” kata Idham.

Sebanyak 293 taruna Akpol angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga dinyatakan lulus. Capaja atas nama Ivan Pradipta menjadi lulusan terbaik dan meraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 2020.

Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Gubernur Akpol Irjen Asep Syahrudin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Transisi New Normal, Pemkot Surabaya Akan Berlakukan Jam Malam

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya mengubah Perwali No 28 Tahun 2020 soal transisi new normal. Nantinya, Perwali itu akan mengatur pembatasan aktivitas malam atau jam malam.

Aturan jam malam akan diterapkan mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

“Di mana di situ akan ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, diharapkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Sampai dimulainya aktivitas masyarakat jam 04.00 atau jam 05.00 WIB,” kata Irvan kepada wartawan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin (6/7/2020).

Irvan menambahkan, aturan jam malam berlaku bagi semua masyarakat di Kota Surabaya. Hanya aktivitas kesehatan dan logistik yang nantinya masih boleh berjalan 24 jam.

“Kegiatan yang masih diperbolehkan yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan logistik dan berhubungan dengan pelayanan pokok masyarakat,” imbuh Irvan.

Menurutnya, minimarket yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat masih diperbolehkan buka. Sedangkan untuk tempat rekreasi hiburan malam (RHU), pihaknya menyarankan untuk sementara tidak dibuka.

“Tempat hiburan diusulkan untuk tidak diperbolehkan beraktivitas dulu,” lanjut Irvan.

Ia menjelaskan, penyusunan perubahan Perwali No 28 Tahun 2020 sudah selesai.

“Kita usulkan perubahan Perwali itu, termasuk mengatur sanksi soal itu. Sudah (penyusunan) tinggal mengundangkan saja,” pungkas Irvan.

 

(edn)

Baca Selengkapnya