CSIS Rilis Kajian tentang Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia
Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia mengeluarkan kajian karakteristik dan persebaran Covid-19 di Indonesia. Kajian ini dikerjakan berdasarkan data perkembangan kasus virus corona Covid-19 yang dirilis dari Kementerian Kesehatan, mulai dari 1 Maret-1 April 2020.
Dari pengumpulan data-data tersebut didapati pemetaan karakter epidemiologi dari Covid-19 yang terjadi di Indonesia.
Pola Penyebaran Kasus
Pada awal periode infeksi, beberapa kasus melibatkan warga negara asing (WNA) seperti yang terjadi pada kasus 1 dan kasus 2. Kemudian mulai ditemukan imported cases juga seperti pada kasus keenam yang merupakan warga Indonesia anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya di karantina selama 14 hari di Jepang karena berpenumpang positif Covid-19.
Saat itu juga mulai ditemukan banyak imported cases lain, dari warga Indonesia yang pulang dari bepergian ke luar negeri.
Namun jumlah pasien Covid-19 Warga Negara Asing (WNA) menurun di periode kedua penelitian, yakni setelah Pemerintah menyatakan status darurat di 14 Maret 2020.
“Sebetulnya walau proporsi penderita warga negara asing di minggu awal relatif tinggi (awal Maret), tapi seiring waktu proporsinya menurun,” ujar Direktur Eksekutif CSIS Indonesia; Head, CSIS Disaster Management Research Unit, Philips Vermonte saat dihubungi, Jumat (10/4/2020).
Kemudian, hingga mencapai jumlah kasus 1.000 secara nasional, lebih dari 50 persen kasus positif berada di Jakarta. Di antara penambahan kasus baru sebesar 153 orang pada tanggal 27 Maret 2020 saat angka kasus positif di Indonesia melampaui titik 1000 kasus, 83 di antara kasus baru tersebut ditemukan di DKI Jakarta.
Setelah itu, mulai teridentifikasi kluster-kluster besar lain, di mana proses infeksi virus ini diduga terjadi bahkan sebelum kasus pertama diumumkan. Kluster-kluster ini berasal dari forum-forum pertemuan yang melibatkan banyak orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Infeksi Lokal
Padahal sebelumnya, Philips menyebut pihak Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat beranggapan virus corona ini secara geografis letaknya jauh dari Indonesia, sehingga tidak dijadikan sebagai sebuah ancaman serius.
“Waktu awal-awal itu buat kita itu sepertinya adanya di luar negeri, pandangan pemerintah, pandangan masyarakat lainnya, kejadiannya jauh, di China, di Eropa, dan lain-lain,” sebut Philips.
Namun, tidak dengan yang terjadi hari ini, penularan sudah terjadi di tengah masyarakat dari anggota masyarakat itu sendiri. Buktinya, jika melihat dari sisi wilayah yang paling banyak terjadi interaksi dengan WNA adalah Pulau Bali, namun jumlah infeksi di sana jauh lebih rendah dari yang terjadi di Jakarta.
Dari data yang dianalisis, jumlah kasus di Jakarta mencapai 892 kasus atau 49 persen dari total yang tercatat secara nasional. Sementara di Bali, yang dianggap berpotensi besar karena banyak terdapat WNA, kasus hanya ada di angka 25 pasien atau 1,4 persen dari kasus secara nasional.
“Dugaan awal ini masalah real ada di dalam (masyarakat) dan transmisi antar komunitas di Indonesia itu yang menyebabkan tingginya angka persebaran itu,” sebutnya.
Kelompok Usia Paling Banyak Terinfeksi
Dari hasil pengolahan data yang dilakukan CSIS, rentang usia yang paling banyak terinfeksi virus corona ini adalah kelompok usia 50-59 tahun. Philips menyebutkan jumlahnya mencapai lebih dari 20 persen, ini tertinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.
“Komposisi terbesarnya di Indonesia rentang usia 50-59 tahun, itu jumlahnya 20,7 persen dari total kasus positif covid-19 di Indonesia sampai 1 April 2020. Walaupun ada variasi, tapi angka range 50-59 ini cukup konsisten dengan faktor risiko yang ditemukan di negara lain, seperti Italia, di Lombardi,” jelas dia.
Dari data yang diolah, jumlah infeksi di kelompok usia itu sebanyak 374 pasien dari total 1.790 pasien yang sudah terkonfirmasi ketika itu. Di bawah kelompok usia 50-59 tahun, prosentase yang paling banyak terinfeksi adalah rentang usia 60-69 tahun yakni 12,5 persen.
Kecepatan Penularan
Temuan ketiga yang didapatkan CSIS dari uji data yang dilakukan adalah bahwa jarak penularan virus yang terjadi di Indonesia relatif lebih pendek dibandingkan dengan di negara lain. Hal itu melihat dari jarak antara kasus pertama di Jakarta-Jawa Barat hingga Banten dan Jawa Tengah adalah sekitar 10-12 hari.
Dalam kasus Italia, penelitian menunjukkan bahwa gejala Covid-19 muncul sekitar 16,1 hari setelah berinteraksi dengan individu penular.
Dalam kasus Indonesia, dengan memasukkan faktor keterlambatan dalam uji sampel dan pelaporan, kemunculan gejala dari sejak terpapar virus Covid-19 diperkirakan lebih pendek, setidaknya lebih pendek dari 10-12 hari.
“Namun demikian, dengan keterbatasan data yang kami miliki, kami belum mampu untuk mengestimasi secara tepat durasi antara saat terpapar hingga menunjukkan gejala Covid-19. Data dan informasi terkait ini sangat penting untuk menentukan lama inkubasi dan angka penyebaran Covid-19 ini. Salah satu hal yang bisa jadi menjadi alasan mengapa penularan bisa berlangsung lebih cepat adalah mobilitas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Namun, Philips menyebut data akan terus bergerak, sehingga terbuka kemungkinan-kemungkinan lain atau perubahan dari temuan yang saat ini sudah ada.
Tranparansi Data dan Kerjasama
Philips menyebut untuk mengatasi wabah penyakit yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia ini dibutuhkan kerja bersama, baik dari sisi medis maupun non-medis.
Dari sisi medis tentu pada dokter dan ahli melakukan penanganan terhadap pasien-pasien yang sudah teridentifikasi. Sementara dari sisi non-medis bisa dilakukan sejumlah upaya sebagai bentuk preventif.
Misalnya yang saat ini digalakan Pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), physical distancing, wajib mengenakan masker di luar rumah, imbauan larangan mudik, dan sebagainya.
“Tetapi pangkalnya adalah kita harus datanya transparan, sehingga kita bisa memahami bagaimana pola persebaran virus ini di Indonesia,” kata Phipips menjelaskan betapa pentingnya keberadaan data yang transparan.
“Tanpa ada data yang reliable, akan sangat sulit untuk merumuskan intervensi-intervensi non-medik itu,” lanjutnya.
(mjf)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
