CPNS Setjen DPR RI Diharapkan Mampu Jalankan Tugas Secara Profesional.
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar berharap CPNS Setjen DPR RI akan menjadi PNS yang santun, kompeten dan berkarakter sesuai dengan nilai dasar Pancasila, serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Indra juga menyampaikan bahwa seluruh peserta (latsar) CPNS DPR RI lulus dengan hasil yang memuaskan.
“Lebih lanjut saya berharap dengan berakhirnya latsar CPNS ini maka saudara akan terus mengembangkan pengetahuan dan keahlian serta siap melaksanakan tugas secara fungsional dengan dilandasi kepribadian serta etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan Setjend DPR RI,” ucap Indra saat menutup acara Pelatihan Dasar CPNS Setjen DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin (25/10/2021).
Indra juga menyatakan CPNS Setjen DPR RI harus bisa menjadi agen pembaharuan dan perekat bagi kesatuan bangsa serta wajib memiliki sikap dan semangat pengabdian yang bagus yang berorientasi pada pelayanan, kejujuran, tekun dan tanggung jawab dalam mewujudkan Setjen DPR RI yang professional dan modern dalam mendukung visi DPR RI.
“PNS mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. PNS yang mampu memainkan peranan itu hanyalah mereka yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara memiliki mental dan moral yang baik serta sadar akan tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan mampu menjadi perekat persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk dapat membentuk sosok PNS seperti itu maka pelatihan dasar memiliki peran yang penting guna meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang beroirientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta tanah air. “Latsar ini juga ditunjukan untuk meningkatkan kompetensi teknis, menajerial dan kepemimpinan serta mewujudkan efisensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja,” ungkap Indra.
Dikatakannya, apa yang telah diajarkan dalam latsar tersebut adalah sejalan dengan reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan manajemen perubahan yang bertujuan untuk mewujudkan pegawai Setjen DPR RI yang responsif, progresif, inisiatif dan innovative yang terangkum dalam 4 nilai dasar kinerja, yaitu Religius, Akuntabel, Professional, Integritas (RAPI).
“Ini merupakan satu nilai untuk semua yang bekerja di DPR RI. Sosok pegawai seperti itu akan bisa kita wujudkan manakala kita mampu memperkokoh kemandirian, daya saing dan juga nilai organisasi yang unggul, yakni Innovatif, addabtif dan produktif yang harus kita lakukan secara fundamental dan berkelanjutan,” tuturnya.
Membangun budaya organisasi unggul, sambungnya, merupakan satu keniscayaan untuk mewujudkan sumber daya yang kompeten dengan mengembangkan karakter, semangat dan keuletan. Kesan pertama yang diwujudkan adalah solidaritas dan kepercayaan antar pimpinan dan pegawai. Sedangkan yang kedua menjaga disiplin dan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan pegawai, tata kelola kesekretariatan yang baik dan tidak korupsi.
“Hal ini menjadi tugas kita bersama, khususnya Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) untuk mengembangkan metode pendidikan dan pelatihan guna membangun karakter yang komperehensif serta kreatif dengan mengombinasikan kecerdasan spiritual, emosial dan kecerdasan intelektual dengan materi ajar sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Dituntut untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta kompetensi agar bisa meningkatkan kapasitas diri sehingga tercapai dukungan teknis dan administratif sehingga tidak mengecewakan stakeholder kita tentunya,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
