Covid-19 Terkendali, Ekonomi Membaik, Pemerintah Lanjutkan Komitmen Mengembangkan Industri Hijau
Jakarta – Setelah berbagai upaya dilakukan di masa pandemi, kini perekonomian Indonesia berangsur membaik. Bahkan dengan diperbolehkannya masyarakat untuk melakukan mudik ketika Idulfitri, ekonomi tumbuh diiringi dengan kasus Covid-19 yang tetap melandai. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengatakan bahwa penggunaan masker tetap wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan booster vaksinasi yang terus didorong.
“Alhamdulillah penanganan Covid-19 sudah landai. Walaupun yang mudik lebih dari 80 juta orang, namun dari indikasi yang dimonitor sampai hari ini tidak ada lonjakan kasus,” tutur Menko Airlangga dalam acara Green Economy Indonesia Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, Rabu (11/05/2022).
“Lesson learn dari Covid-19 adalah 3 kunci yang kita harus siap, terutama untuk penyakit yang berbasis paru-paru, yaitu masker, social distancing dan bagaimana men-deploy vaksin secepat-cepatnya nya,” tegas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa hasil dari dua tahun menangani pandemi yang salah satunya dengan mengakselerasi vaksinasi adalah pada kuartal pertama tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dari berbagai negara lain termasuk China dan Amerika Serikat.
“Salah satu yang menjadi engine of growth ekonomi kita di Q1 yang menggembirakan adalah tidak lagi dari belanja Pemerintah tetapi dari kegiatan ekspor, impor, dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sektor produksi terus melakukan ekspansi dan kita lihat PMI nya positif,” ungkap Menko Airlangga.
Terkait industri hijau, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa potensi energi baru terbarukan cukup besar yaitu 442 giga watt untuk pembangkit listrik.
“Salah satu yang sedang didorong Pemerintah adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pengembangan PLTS di Jawa berbasis factory, roof top, sedangkan yang di luar Jawa berbasis PLTS yang sekarang disiapkan di Kepulauan Riau. Ini nantinya dapat digunakan untuk daerah Kepri itu sendiri bahkan bisa dieskpor ke negara lain. PLTS ini pasar nya ada dua, satu dari pasar tenaga listrik itu sendiri dan yang kedua karbon kredit. Dengan mempunyai PLTS, Indonesia bisa menjual dua produk listrik dan pasar karbon,” jelas Menko Airlangga.
Di sektor transportasi, Pemerintah komitmen untuk terus mendorong program mandatory biodiesel yang mendorong penurunan energi setara dengan 23,3 juta ton CO2equivalent. Adanya program tersebut diharapkan juga mendorong sektor industri berbasis mobil listrik yang secara ekosistem Pemerintah tengah menyiapkan mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
“Industri hijau menjadi tujuan utama di masa transisi energi dan tentunya ini pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi itu sendiri. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir secara langsung dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
