Connect with us

Chatib Basri Ditunjuk Jabat Wakil Komut Bank Mandiri

Isu Utang
Chatib Basri

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Muhammad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penunjukan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 ini akan diresmikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Senin (9/12/2019).

“Saya bersyukur pak Chatib Basri mau masuk dalam jajaran Komisaris Bank Mandiri, Mantan Menteri dengan reputasi yang sangat baik mau berkeringat ikut membenahi BUMN dan semoga menjadi sinyalemen positif bagi Bank Mandiri,” ujar Erick Thohir dalam keterangan pers, Minggu (8/12/2019).

Dengan masuknya Chatib dalam jajaran pimpinan Bank Mandiri, Erick berharap mampu meningkatkan kinerja Bank Mandiri secara nasional serta menjadikannya sebagai pemain financial services yang disegani di Asia Tenggara.

Sementara itu Chatib Basri mengaku bahagia karena diberi kepercayaan dan ditunjuk langsung oleh menteri.

“Ini sebuah kehormatan buat saya, menjadi Wakil Komisaris Utama di bank besar bukan merupakan hal yang mudah. Saya berharap kinerja Mandiri terus meningkat dan disegani dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi,” ucap mantan menkeu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Chatib sendiri pernah menjadi Dewan Komisaris di berbagai perusahaan seperti PT Astra International, PT Indika Energy, dan Axiata Group Bhd Malaysia.

Chatib juga pernah menjadi konsultan di Bank Dunia, USAID, AUSAID, OECD dan UNCTAD, Asian Development Bank serta menjadi anggota Asia and Pacific Regional Advisory Group dari Dana Moneter Internasional (IMF). 

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

IDI Paparkan Cara Penularan Virus Corona

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng Mohammad Faqih menyebut ada beberapa cara virus corona 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV menular. Mulai dari batuk, bersin bahkan sampai lewat makanan.

“Dari cairan dari air liur, kemudian kalau kena batuk di makanannya kemudian termakan juga itu bisa menular,” kata Daeng kepada dikutip dari ANTARA, Jakarta, Minggu, 26 Januari 2020.

Daeng menyebut virus yang pertama kali menyebar di Wuhan, Tiongkok ini memang tidak hanya dari hewan penyebarannya. Tapi juga melalui kontak dengan pasien atau orang yang terjangkit virus itu.

Untuk penularan melalui kontak fisik dengan penderita bisa lewat pernapasan, percikan ludahnya, terkena nafas atau batuk dari orang yang positif terjangkit virus corona itu. Bahkan bisa hanya menyentuh langsung ke makanan yang dimakan orang terinfeksi virus itu.

“Salah satu untuk mencegah terinfeksi virus itu yakni jangan melakukan kontak dengan penderita,” tutur Daeng.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke tempat terjadinya penyakit itu. Upaya pencegahan lain yakni menggunakan masker, melakukan pola hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan.

Ia pun mengingatkan agar masyarakat tetap tenang. Tidak perlu terlalu panik, pasalnya hingga saat ini tidak ditemukan kasus pasien positif terinfeksi virus korona itu di Tanah Air.

“Karena penularan virus ini bisa ke jaringan mukosa di badan, maka jangan gampang mengucek mata, hidung pakai tangan, dan kalau bisa tangannya selalu bersih, misalnya mau kucek mata dan hidung, mau makan, maka tangan sebaiknya dibersihkan dulu,” ungkapnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkot Parepare, RS Ainun Habibie Bakal Segera Diresmikan

Oleh

Fakta News
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Makassar – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan APBD itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.

“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan di tingkat daerah, sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita telah peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan,” katanya.

Bahkan sekarang ini, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan, salah satu rumah sakit regional Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Parepare, dalam waktu dekat ini juga akan diresmikan bersama, yaitu RS Hasri Ainun Habibie.

“Saya bersama dengan Pemerintah Kota Parepare dan stakeholder yang ada, telah berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional pertama di luar Kota Makassar nantinya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah berkolaborasi dalam percepatan pembangunan,” pungkas dia.

Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang merupakan pembangunan RS regional pertama di luar Makassar, merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Ini bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan RS Regional pertama di luar Makassar tersebut, dan ini tentunya bagian dari pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tana Toraja tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini ke depannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa kabupaten Kota lagi,” ujar Taufan.

Walikota bergelar doktor hukum ini meminta kepada pengurus dan anggota DPD ADHI Sulsel, agar bersama-sama berpikir untuk kemajuan Provinsi Sulsel, dan khususnya kemajuan Kota Parepare ke depannya.

“Saya meminta agar hadirnya organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang besar, terkhusus dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu ADHI ini hadir untuk berdiskusi bersama pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, menuturkan, pemerintah hari ini harus berpikir bagaimana untuk penyederhanaan birokrasi (Reformasi Birokrasi) yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Tujuan kita sangat jelas dengan penyederhanaan birokrasi maka kemudian akan berdampak pada baiknya sistem pelayanan yang ada di daerah, dan itu yang kemudian diharapkan masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Underpass Kemayoran Banjir, Kasetpres: Bukan Sekadar Bantu, Sudah Sepatutnya Jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI Jakarta

Oleh

Fakta News
Kasetpres Heru Budi Hartono

Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan, semestinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak hanya membantu dalam menangani banjir di underpass Kemayoran, tetapi juga bertanggung jawab penuh menanggulanginya.

“Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada dibawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” tanya Heru melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Ia menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan Pemprov DKI telah membantu menangani banjir di underpass Kemayoran meskipun itu merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekadar membantu,” ucap Heru.

Karena itu, Heru mengatakan, sedianya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, salah satu tugas Pemprov DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja mereka yant mencukup seluruh wilayah Jakarta.

Heru mengatakan, semula di Pemprov DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tata air. Namun, tugasnya cukup berat sehingga dibentuklah Dinas Sumber Daya Air (DSDA).

Heru menilai pembentukan DSDA menunjukkan bahwa Pemprov DKI memahami benar bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan dan pada beberapa tahun yang lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir.

“Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” papar Heru.

Ia pun mengajak Pemprov DKI beserta pemerintah pusat bersinergi dalam menangani banjir di Jakarta “Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” ucap Heru.

 

Chrst

Baca Selengkapnya