Cegah Longsor, Presiden Jokowi Instruksikan Kepala BNPB Tanam Akar Wangi di Area-Area Gundul
Bogor – Sudah dalam perjalanan menuju lokasi bencana tanah longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu (5/1) pagi, namun gagal mendarat karena cuaca berubah ekstrem, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan kesempatan perjalanannya dengan helikopter Super Puma L-2 AS-332 untuk mendiskusikan pencegahan terhadap longsor.
Tenaga Ahli Bidang Media Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Egy Massadiah, mengungkap diskusi antara Presiden Jokowi dengan Kepala BNPB Doni Monardo mengenai langkah-langkah pencegahan longsor.
“Pak Doni, apa yang harus dilakukan (untuk mencegah longsor),” kata Presiden.
Spontan Kepala BNPB Doni Monardo menjawab, “Kembalikan fungsi lahan dengan menanam vertiver, Pak Presiden.”
Vertiver adalah jenis tanaman yang dikenal dengan nama akar wangi atau narwastu. Tanaman ini adalah sejenis rumput yang berasal dari India. Tumbuhan ini termasuk dalam famili Poaceae, dan masih sekeluarga dengan sereh atau padi.
Sekalipun berjenis rumput, tetapi memiliki akar yang menghunjam hingga kedalaman dua sampai dua-setengah meter. Tak pelak, vertiver menjadi pilihan terbaik untuk ditanam di lahan bekas HGU (Hak Guna Usaha) yang telah digunduli, tanpa reboisasi.
“Ribuan lokasi bekas HGU, pohonnya sudah ditebangi dan ditinggal begitu saja,” ungkap Doni.
Bercampur kebisingan suara baling-baling helikopter, mantan Komandan Paspampres itu menyampaikan ke Presiden bahwa sisa-sisa akar pohon yang ditebang, kemudian membusuk dan saat musim hujan tiba dengan curah yang tinggi mengakibatkan rongga tanah rentan longsor. Rumah rumah penduduk pun dengan mudah dan singkat dilumat arus lumpur longsoran yang deras.
Akar wangi, atau vertiver, lanjut Kepala BNPB itu, adalah pencegah longsor terbaik. “Bioteknologi vertiver sudah diujicoba dan mendapat pengakuan World Bank bahkan PBB. Di banyak tempat dan negara, tanaman ini sudah dikenal luas sebagai tanaman pencegah longsor,” ujar Doni, fasih.
Presiden menarik napas panjang. Ia tampak lega mendapat solusi dari Doni. Sejurus kemudian, Presiden memerintahkan Kepala BNPB Doni Monardo segera melakukan penanaman vertiver di area gundul, utamanya di lereng-lereng pegunungan.
Untuk itu, Doni diminta melibatkan anggota TNI yang punya kualifikasi panjat tebing, termasuk kelompok Wanadri kelompok pendaki gunung yang memiliki keahlian mendaki. Doni tak kalah lega. Ia pun menarik napas panjang penuh antusias.
“Tahap awal saya siapkan seratus-ribu bibit akar wangi, Bapak Presiden,” ujarnya.
Tak pelak, Doni mendapat PR agar menanam di daerah dengan tingkat kemiringan tertentu yang dalam kondisi gundul, dan rawan longsor.
Menurut Doni, bukan satu-dua lokasi saja, melainkan terdapat ribuan titik rawan longsor di Tanah Air. Itu semua diawali dengan pemberian HGU kepada perusahaan tanpa kontrol serta kewajiban menghijaukan kembali lahan HGU diabaikan dan telah digunduli semena mena.
Penggundulan itu sudah terjadi 10 hingga 20 tahun yang lalu, dan tahun-tahun ini baru berdampak longsor. Dengan adanya instruksi presiden untuk menanam akar wangi tadi, diharapkan ke depan tragedi longsor bisa dikurangi, atau bahkan dicegah sama sekali.
“Di sela-sela tanaman akar wangi, akan diseling tanaman keras seperti sukun, aren, dan alpukat. Selain punya nilai ekologis, juga punya nilai ekonomis,” ujar Doni.
Begitulah, pembahasan vetiver di atas helikopter pun menjadi sesuatu yang kongkrit. Helikopter pun tiba di Lanud Atang Sanjaya. Para penumpang VVIP dan VIP pun turun dengan wajah yang lebih cerah, berkat vetiver calon penyelamat rakyat dari bencana longsor.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
