Cegah Karhutla Terus Terjadi, Legislator Dorong Pendekatan Kearifan Lokal
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan pengawasan di tingkat pemerintah daerah, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi. Ia menekankan pentingnya edukasi yang masif oleh perangkat kerja di daerah dengan pendekatan kearifan lokal.
“Daerah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik setempat, ketersediaan sumber daya, serta hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi kunci dalam mencegah Karhutla,” kata Daniel dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (27/6/2023).
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat luas Karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2022 periode Januari-Desember sebesar 204.894 hektare (Ha). Angka kebakaran ini turun seluas 253.973 Ha atau setara dengan 42,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat seluas 358.867 ha.
Meski terjadi penurunan, Daniel tetap meminta Pemerintah menyelesaikan masalah Karhutla mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan. “Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar,” papar Politisi Fraksi PKB itu.
Dengan efek Karhutla yang meluas, Daniel menilai perlu adanya pencegahan sejak dini yang dapat dilakukan secara rutin dengan memberikan sosialisasi, imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan dari unsur sosial budaya juga harus dipertimbangkan.
“Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat daerah lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Perlu juga persuasi dari sisi kearifan lokal,” ucap Daniel.
Selain itu, peningkatkan upaya pengendalian Karhutla seperti dalam hal status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, dan pembuatan hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dinilai juga harus semakin digalakkan. Daniel pun menekankan pentingnya operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini.
“Kolaborasi ini juga menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah,” jelas legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini.
Seperti diketahui kasus Karhutla kembali terjadi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel), luas total sementara Karhutla di daerah tersebut mencapai 163,15 hektare. Data itu dihimpun hingga Sabtu (24/6).
Dari kebakaran itu diketahui ada 2.168 titik api yang menyebar di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan seperti di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Daniel pun mendorong penanganan yang cepat dan efektif dari karhutla di Kalsel. Ia juga meminta aparat berwajib menyelidiki penyebab dan pelaku karhutla. Menurutnya, diperlukan tindakan serius dan tegas agar menimbulkan efek jera kepada pelaku pembakaran.
“Harus ada upaya serius dan tegas. Upaya penghancuran hutan dan lahan adalah praktik menghancurkan aset negara dan masa depan bangsa yang harus diperhatikan serius oleh aparat berwajib,” tegas Daniel.
Daniel juga meminta petugas gabungan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir penyebaran titik api. Dengan begitu, karhutla tidak akan meluas ke berbagai daerah lain.
“Upaya penanggulangan titik api agar tidak meluas juga penting. Jangan sampai kebakaran meluas berhektar-hektar yang malah sulit dipadamkan. Kita tidak bisa berharap bantuan hujan terus menerus, jika ingin kebakaran hutan tidak meluas,” ujarnya.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan Pemerintah pusat untuk memiliki strategi seakurat mungkin saat menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penanganan karhutla.”Termasuk mengenai kewenangan dalam menetapkan aturan yang tegas terkait pengelolaan hutan dan lahan,” pungkas Daniel.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
