CCCC Mengincar Proyek Pelabuhan dan Jalan di Indonesia
Jakarta – Setidaknya 10 proyek infrastruktur di Indonesia, kini tengah dijajaki China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Proyek tersebut antara lain bergerak di sektor pembangunan jalan, bandara, railway, tol laut, real estate dan pelabuhan. “Kami masih belum bisa jelaskan lebih jauh karena masih dalam proses. Tapi salah satunya adalah pembangunan jalan senilai US$1,2 juta,” ujar Peng Dapeng Vice President CCCC, di Beijing, Jum’at (22/09/2017).
Proyek yang paling diincar dan menarik bagi perusahaannya di Indonesia, menurut Peng, adalah pembangunan pelabuhan dan pembangunan jalan. Meski demikian, ada beberapa kendala dalam pelaksanannya. Misalnya saja soal lambannya proses pembebasan lahan sehingga membuat tersendatnya pembangunan.
Peng mencontohkan lambannya proses pembangunan jalan tol Kualanamu Binjai yang hanya berjarak 9 kilometer, karena proses pembebasan tanahnya tertahan cukup lama. Namun, Peng menambahkan, saat ini proses investasi di Indonesia sudah cukup dimudahkan dari sisi perizinan investasi sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Wang Zhangqi Deputy Bussiness Manager of Marketing Department of CCCC International mengatakan, di Indonesia pihaknya mulai ekspansi tahun 1996 dan kini sudah membangun proyek Suramadu pada 2009 lalu dengan nilai kontrak US$308 juta. Sementara proyek yang sedang digarap saat ini, adalah pembangunan real estate berupa apartemen New Garden Jakarta.
Yao Yanmin, Director of Party Work Office and General Manager of Corporate Culture Department CCCC mengatakan, CCCC memiliki beberapa anak usaha seperti CHEC, CRBC, ZPMC yang telah ekspansi ke luar negeri. Beberapa proyek yang telah dibangun perusahaan antara lain Shanghai Yangshan Deepwater Port Project, Sutomh Yangtze River Bridge, Colombl Port City di Srilanka, Shantou East Coast New City Project, Chaotianmen bridge, Guiyang Duyun Expressway, Jamaica North South Highway BOT Project.
Reputasi CCCC, tercatat sebagai perusahaan dengan peringkat 3 di ENR ngineering news record dari 250 top. Sedangkan jumlah proyek yang telah digarap sebanyak 72 proyek di 58 kota dengan nilai kontrak US$37 miliar. Proyek tersebut mayoritas berada di Asia yakni sebanyak 200 proyek dan 72 di Afrika dan beberapa proyek di kawasan Amerika dan Eropa.
Adapun lima lini bisnis CCCC, adalah sektor Equipment manufacturing instalation, planning and design, project financing, operational service, dan konstruksi.
Masalah Lahan
Pemerintah, tampaknya memang masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam mengejar target pembangunan infrastruktur. Selain ‘enggan’nya swasta untuk berkecimpung dalam pembangunan proyek tersebut, tidak adanya konektivitas antara dana pemerintah daerah dan rencana pembangunan infrastruktur pun turut menjadi hambatan pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan, salah satu alasan mengapa swasta enggan berpartisipasi adalah dikarenakan proses pengadaan lahan yang memakan waktu cukup lama. Hal itu terlihat dari minimnya penggunaan skema Public Private Partnership (PPP) dalam perkembangan infrastruktur.
“Baru satu dua proyek PPP berkembang di Indonesia,” kata Hadiyanto dalam seminar nasional Pengadaan Tanah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, lama proses pengadaan lahan pun lantas berdampak pada harga tanah yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Pasalnya, proses pengadaan tanah yang cukup memakan waktu membuat harga tanah terus melambung tinggi seiring dengan munculnya para makelar tanah. “Proses pengadaan tanah masih berlarut-larut, sehingga membuat swasta tak berminat,”katanya.
Pasalnya, pemerintah hanya menyiapkan sekitar Rp4.700 triliun untuk membangun infrastruktur dalam jangka waktu 5 tahun. Nilai tersebut pun diprediksi hanya bisa membiayai sekitar 40% dari total proyek pemerintah. Sementara itu, dalam RAPBN 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp409 triliun untuk infrastruktur. Nilai tersebut meningkat tipis jika dibandingkan dengan APBNP 2017 senilai Rp401,1 triliun dan APBN 2017 senilai Rp387,3 triliun.
“Jumlah ini besar untuk satu RAPBN yang masih bergelut dengan tantangan penerimaan. Tapi ini komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan karena proyek-proyek infrastruktur mangkrak di tahun-tahun lalu sudah mulai bergerak, salah satunya proyek SPAM Umbulan,” jelas Hadiyanto.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
