CCCC Mengincar Proyek Pelabuhan dan Jalan di Indonesia
Jakarta – Setidaknya 10 proyek infrastruktur di Indonesia, kini tengah dijajaki China Communications Construction Company Ltd (CCCC). Proyek tersebut antara lain bergerak di sektor pembangunan jalan, bandara, railway, tol laut, real estate dan pelabuhan. “Kami masih belum bisa jelaskan lebih jauh karena masih dalam proses. Tapi salah satunya adalah pembangunan jalan senilai US$1,2 juta,” ujar Peng Dapeng Vice President CCCC, di Beijing, Jum’at (22/09/2017).
Proyek yang paling diincar dan menarik bagi perusahaannya di Indonesia, menurut Peng, adalah pembangunan pelabuhan dan pembangunan jalan. Meski demikian, ada beberapa kendala dalam pelaksanannya. Misalnya saja soal lambannya proses pembebasan lahan sehingga membuat tersendatnya pembangunan.
Peng mencontohkan lambannya proses pembangunan jalan tol Kualanamu Binjai yang hanya berjarak 9 kilometer, karena proses pembebasan tanahnya tertahan cukup lama. Namun, Peng menambahkan, saat ini proses investasi di Indonesia sudah cukup dimudahkan dari sisi perizinan investasi sehingga memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Wang Zhangqi Deputy Bussiness Manager of Marketing Department of CCCC International mengatakan, di Indonesia pihaknya mulai ekspansi tahun 1996 dan kini sudah membangun proyek Suramadu pada 2009 lalu dengan nilai kontrak US$308 juta. Sementara proyek yang sedang digarap saat ini, adalah pembangunan real estate berupa apartemen New Garden Jakarta.
Yao Yanmin, Director of Party Work Office and General Manager of Corporate Culture Department CCCC mengatakan, CCCC memiliki beberapa anak usaha seperti CHEC, CRBC, ZPMC yang telah ekspansi ke luar negeri. Beberapa proyek yang telah dibangun perusahaan antara lain Shanghai Yangshan Deepwater Port Project, Sutomh Yangtze River Bridge, Colombl Port City di Srilanka, Shantou East Coast New City Project, Chaotianmen bridge, Guiyang Duyun Expressway, Jamaica North South Highway BOT Project.
Reputasi CCCC, tercatat sebagai perusahaan dengan peringkat 3 di ENR ngineering news record dari 250 top. Sedangkan jumlah proyek yang telah digarap sebanyak 72 proyek di 58 kota dengan nilai kontrak US$37 miliar. Proyek tersebut mayoritas berada di Asia yakni sebanyak 200 proyek dan 72 di Afrika dan beberapa proyek di kawasan Amerika dan Eropa.
Adapun lima lini bisnis CCCC, adalah sektor Equipment manufacturing instalation, planning and design, project financing, operational service, dan konstruksi.
Masalah Lahan
Pemerintah, tampaknya memang masih dihadapkan pada sejumlah kendala dalam mengejar target pembangunan infrastruktur. Selain ‘enggan’nya swasta untuk berkecimpung dalam pembangunan proyek tersebut, tidak adanya konektivitas antara dana pemerintah daerah dan rencana pembangunan infrastruktur pun turut menjadi hambatan pemerintah pusat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan, salah satu alasan mengapa swasta enggan berpartisipasi adalah dikarenakan proses pengadaan lahan yang memakan waktu cukup lama. Hal itu terlihat dari minimnya penggunaan skema Public Private Partnership (PPP) dalam perkembangan infrastruktur.
“Baru satu dua proyek PPP berkembang di Indonesia,” kata Hadiyanto dalam seminar nasional Pengadaan Tanah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur, Selasa (19/9/2017).
Menurutnya, lama proses pengadaan lahan pun lantas berdampak pada harga tanah yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Pasalnya, proses pengadaan tanah yang cukup memakan waktu membuat harga tanah terus melambung tinggi seiring dengan munculnya para makelar tanah. “Proses pengadaan tanah masih berlarut-larut, sehingga membuat swasta tak berminat,”katanya.
Pasalnya, pemerintah hanya menyiapkan sekitar Rp4.700 triliun untuk membangun infrastruktur dalam jangka waktu 5 tahun. Nilai tersebut pun diprediksi hanya bisa membiayai sekitar 40% dari total proyek pemerintah. Sementara itu, dalam RAPBN 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp409 triliun untuk infrastruktur. Nilai tersebut meningkat tipis jika dibandingkan dengan APBNP 2017 senilai Rp401,1 triliun dan APBN 2017 senilai Rp387,3 triliun.
“Jumlah ini besar untuk satu RAPBN yang masih bergelut dengan tantangan penerimaan. Tapi ini komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan karena proyek-proyek infrastruktur mangkrak di tahun-tahun lalu sudah mulai bergerak, salah satunya proyek SPAM Umbulan,” jelas Hadiyanto.
M Riz
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
