Cawalkot Bandung & Transportasi
Apa yang terjadi di Jakarta –Perseteruan antara pengendara sepeda motor dengan komunitas pejalan kaki dan penolakan dari komunitas bikers terhadap perluasan larangan sepeda motor– adalah salah satu persoalan kota yang perlu dicermati oleh para calon walikota (cawalkot) Bandung yang akan berkompetisi di Pilkada tahun depan. kejadian tersebut sangat mungkin terjadi di Kota Bandung. Serangkaian masalah sosial lainnya bahkan nampak telah muncul di Kota Bandung dan kota-kota yang sangat mengandalkan mobil dan sepeda motor sebagai transportasi warganya. Seperti yang dikatakan Newman & Jennings (2014), serangkaian masalah sosial akan timbul pada kota yang bergantung pada mobil (dan sepeda motor). Saat ini bahkan masalah sosial sudah mencapai kondisi yang lebih buruk yaitu hilangnya rasa saling menghargai antar sesama.
Lebih lanjut Newman dan Jennings mengatakan, Ketergantungan pada mobil (dan sepeda motor) juga akan berakibat pada berkurangnya interaksi spontan warga kota ketika berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum. Vitalitas kota dan keamanan umum terancam karena ranah publik semakin terprivatisasi. Modal sosial berkurang, kesehatan menurun karena kurangnya berjalan kaki, dan polusi udara yang tinggi dari asap kendaraan bermotor. Kehadiran mobil dan motor juga membuat jalan menjadi tidak aman bagi anak-anak.
Saat ini saja, di Kota Bandung diperkirakan terdapat hampir 1,25 juta kendaraan!94%-nya kendaraan pribadi, sementara 72%-nya sepeda motor. Mereka tinggal diantara 645 ribu rumah tangga. Seperti binatang peliharaan. Sementara di Jawa Barat terdapat lebih dari 15 juta kendaraan bermotor, 85% diantaranya atau lebih dari 14 juta adalah sepeda motor. Jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang terbilang tinggi ini tentu berdampak pada kondisi lalu lintas di jalan raya. Salah satunya adalah terjadi kemacetan lalu lintas seperti yang dialami warga Kota Bandung sehari-hari.
Diagnostic Reading
Bila kepemilikan kendaraan bermotor tidak dibatasi, maka jumlah kendaraan bermotor akan terus bertambah. tentu akan bertambah. Untuk membatasi bahkan hingga mengurangi kepemilikan pribadi tentu tidaklah mudah. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi apalagi pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi tentu bukan gagasan yang menarik untuk dikampanyekan; gagasan yang beresiko penolakan dan tidak terpilihnya cawalkot yang mengkampanyekan. Persoalannya telah lama masyarakat memfasilitasi dirinya sendiri dengan kendaraan bermotor pribadi. Sebagai catatan, Selama pemerintah tidak memfasilitasi masyarakatnya dengan transportasi publik yang baik, maka masyarakat akan memfasilitasi dirinya sendiri; memiliki kendaraan pribadi sebanyak yang mereka mampu dan butuhkan.
Untuk itu, agenda perubahan sistem transportasi yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi harus dilakukan dan dimasukkan ke dalam program kerja para Cawalkot Bandung. Para Cawalkot sudah mulai (harus bisa) mengidentifikasi persoalan transportasi Kota Bandung, menstrukturkannya, dan merumuskan solusi dengan tahapan dan capaian yang jelas terukur. Pada saat melakukan “diagnostic reading” yang mencakup identifikasi dan meatrukturkan persoalan, para Cawalkot harus melakukannya dengan baik dan benar –“Diagnostic reading” adalah proses mengdiagnosa gejala-gejala penyakit organisasi dengan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai jabatan dalam rangka merancang perubahan secara tepat (Zaenudin, 2014; Phylopo.com)– Bila tidak cermat melakkan tahapan ini, maka solusi yang dikeluarkan juga akan tudak efektif bahkan salah sama sekali.
Untuk mengurangi pemakain kendaraan pribadi, misalnya. Tidak cukup hanya dengan meminta warga berjalan kaki, naik sepeda, dan beralih menggunakan transportasi umum. “Himbauan” terbilang klasik dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan, ini merupakan salah satu contoh solusi yang kurang tepat karena identifikasi persoalan yang juga tidak tepat. Untukbmulai melakukan diagnostic reading, langkah awal yang perlu dilakukan Cawalkot selama masa kampanye adalah melaksanakan diskusi-diskusi akademik dan FGD (Focus Group Discution) agar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program walikota terpilih terjadi sejak dini. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program Cawalkot perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi konflik atau penolakan pada saat perencanaan tersebut diimplementasikan dalam program kerja walikota terpilih.
Sebenarnya tidak perlu memikirkan gagasan radikal untuk menyelesaiakan suatu persoalan karena butuh kajian yang mendalam dan memerlukan waktu cukup lama untuk mengimplementasikan. Cukup mengamati, meniru, dan sedikit melakukan modifikasi dari inovasi kota-kota di dunia yang memiliki karakteristik persoalan yang telah berhasil menyelesaikan persoalan transportasinya. Apa yang dilakukan Enrique Peñalosa Walikota Bogotá (1998-2001) –Salah satu walikota di dunia yang berhasil membangun visi kotanya sebagai kota ekologis yang manusiawi– barangkali perlu “ditiru” dan dipertimbangkan masuk dalam program-program kerja Cawalkota Bandung tentu dengan modifikasi. Kenapa harus mempertimbangkan yang dilakukan Enrique Peñalosa? Salah satu lasannya adalah persoalan transportasi yang terjadi di Kota Bandung hampir mirip dengan kondisi Kota Bogotá sebelum dibenahi Enrique Peñalosa.
Sebenarnya tidak harus “belajar” dari Walikota Bogotá, Cawalkot Bandung juga bisa melakukan “diagnostik reading” dari sistem transportasi yang telah dibangun Pemerintah Kota Bandung saat ini. Apabila ada Cawalkot yang bisa mengidentifikasi persoalan dengan benar, merumuskan penyelesaiannya dengan gagasan solutif yang disampaikan dengan baik, maka sangat besar kemungkinan dialah yang akan terpilih sebagai walikota karena memahami persoalan utama Kota Bandung dan menunjukkan kompetensinya sebagai walikota –Terlepas dari metoda dan cara-cara kampanye yang akan dilakukan. ***
Penulis: Lian Lubis/urban designer
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
