Cawalkot Bandung & Transportasi
Apa yang terjadi di Jakarta –Perseteruan antara pengendara sepeda motor dengan komunitas pejalan kaki dan penolakan dari komunitas bikers terhadap perluasan larangan sepeda motor– adalah salah satu persoalan kota yang perlu dicermati oleh para calon walikota (cawalkot) Bandung yang akan berkompetisi di Pilkada tahun depan. kejadian tersebut sangat mungkin terjadi di Kota Bandung. Serangkaian masalah sosial lainnya bahkan nampak telah muncul di Kota Bandung dan kota-kota yang sangat mengandalkan mobil dan sepeda motor sebagai transportasi warganya. Seperti yang dikatakan Newman & Jennings (2014), serangkaian masalah sosial akan timbul pada kota yang bergantung pada mobil (dan sepeda motor). Saat ini bahkan masalah sosial sudah mencapai kondisi yang lebih buruk yaitu hilangnya rasa saling menghargai antar sesama.
Lebih lanjut Newman dan Jennings mengatakan, Ketergantungan pada mobil (dan sepeda motor) juga akan berakibat pada berkurangnya interaksi spontan warga kota ketika berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum. Vitalitas kota dan keamanan umum terancam karena ranah publik semakin terprivatisasi. Modal sosial berkurang, kesehatan menurun karena kurangnya berjalan kaki, dan polusi udara yang tinggi dari asap kendaraan bermotor. Kehadiran mobil dan motor juga membuat jalan menjadi tidak aman bagi anak-anak.
Saat ini saja, di Kota Bandung diperkirakan terdapat hampir 1,25 juta kendaraan!94%-nya kendaraan pribadi, sementara 72%-nya sepeda motor. Mereka tinggal diantara 645 ribu rumah tangga. Seperti binatang peliharaan. Sementara di Jawa Barat terdapat lebih dari 15 juta kendaraan bermotor, 85% diantaranya atau lebih dari 14 juta adalah sepeda motor. Jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang terbilang tinggi ini tentu berdampak pada kondisi lalu lintas di jalan raya. Salah satunya adalah terjadi kemacetan lalu lintas seperti yang dialami warga Kota Bandung sehari-hari.
Diagnostic Reading
Bila kepemilikan kendaraan bermotor tidak dibatasi, maka jumlah kendaraan bermotor akan terus bertambah. tentu akan bertambah. Untuk membatasi bahkan hingga mengurangi kepemilikan pribadi tentu tidaklah mudah. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi apalagi pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi tentu bukan gagasan yang menarik untuk dikampanyekan; gagasan yang beresiko penolakan dan tidak terpilihnya cawalkot yang mengkampanyekan. Persoalannya telah lama masyarakat memfasilitasi dirinya sendiri dengan kendaraan bermotor pribadi. Sebagai catatan, Selama pemerintah tidak memfasilitasi masyarakatnya dengan transportasi publik yang baik, maka masyarakat akan memfasilitasi dirinya sendiri; memiliki kendaraan pribadi sebanyak yang mereka mampu dan butuhkan.
Untuk itu, agenda perubahan sistem transportasi yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi harus dilakukan dan dimasukkan ke dalam program kerja para Cawalkot Bandung. Para Cawalkot sudah mulai (harus bisa) mengidentifikasi persoalan transportasi Kota Bandung, menstrukturkannya, dan merumuskan solusi dengan tahapan dan capaian yang jelas terukur. Pada saat melakukan “diagnostic reading” yang mencakup identifikasi dan meatrukturkan persoalan, para Cawalkot harus melakukannya dengan baik dan benar –“Diagnostic reading” adalah proses mengdiagnosa gejala-gejala penyakit organisasi dengan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai jabatan dalam rangka merancang perubahan secara tepat (Zaenudin, 2014; Phylopo.com)– Bila tidak cermat melakkan tahapan ini, maka solusi yang dikeluarkan juga akan tudak efektif bahkan salah sama sekali.
Untuk mengurangi pemakain kendaraan pribadi, misalnya. Tidak cukup hanya dengan meminta warga berjalan kaki, naik sepeda, dan beralih menggunakan transportasi umum. “Himbauan” terbilang klasik dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Dan, ini merupakan salah satu contoh solusi yang kurang tepat karena identifikasi persoalan yang juga tidak tepat. Untukbmulai melakukan diagnostic reading, langkah awal yang perlu dilakukan Cawalkot selama masa kampanye adalah melaksanakan diskusi-diskusi akademik dan FGD (Focus Group Discution) agar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program walikota terpilih terjadi sejak dini. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program-program Cawalkot perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi konflik atau penolakan pada saat perencanaan tersebut diimplementasikan dalam program kerja walikota terpilih.
Sebenarnya tidak perlu memikirkan gagasan radikal untuk menyelesaiakan suatu persoalan karena butuh kajian yang mendalam dan memerlukan waktu cukup lama untuk mengimplementasikan. Cukup mengamati, meniru, dan sedikit melakukan modifikasi dari inovasi kota-kota di dunia yang memiliki karakteristik persoalan yang telah berhasil menyelesaikan persoalan transportasinya. Apa yang dilakukan Enrique Peñalosa Walikota Bogotá (1998-2001) –Salah satu walikota di dunia yang berhasil membangun visi kotanya sebagai kota ekologis yang manusiawi– barangkali perlu “ditiru” dan dipertimbangkan masuk dalam program-program kerja Cawalkota Bandung tentu dengan modifikasi. Kenapa harus mempertimbangkan yang dilakukan Enrique Peñalosa? Salah satu lasannya adalah persoalan transportasi yang terjadi di Kota Bandung hampir mirip dengan kondisi Kota Bogotá sebelum dibenahi Enrique Peñalosa.
Sebenarnya tidak harus “belajar” dari Walikota Bogotá, Cawalkot Bandung juga bisa melakukan “diagnostik reading” dari sistem transportasi yang telah dibangun Pemerintah Kota Bandung saat ini. Apabila ada Cawalkot yang bisa mengidentifikasi persoalan dengan benar, merumuskan penyelesaiannya dengan gagasan solutif yang disampaikan dengan baik, maka sangat besar kemungkinan dialah yang akan terpilih sebagai walikota karena memahami persoalan utama Kota Bandung dan menunjukkan kompetensinya sebagai walikota –Terlepas dari metoda dan cara-cara kampanye yang akan dilakukan. ***
Penulis: Lian Lubis/urban designer
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
