Catat 54,41 Poin, Indeks Demokrasi Sumbar Terburuk Di Indonesia
Padang – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) merilis angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan Sumbar pada tahun 2016 masuk kategori buruk. Provinsi itu, berada pada posisi 54,41 poin dari skala 0 sampai 100 atau turun 13,05 poin dibandingkan 2015 yang mencapai 67,46 poin. Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks diatas 80 poin, sedang dengan indeks 60 sampai 80 poin dan buruk dengan angka di bawah 60 poin.
Sumbar menduduki posisi paling buntut, lebih rendah dari Papua Barat dengan skor 60,35 atau kategori ‘sedang’, Lampung dengan skor 61,00 atau ‘sedang’, Papua dengan skor 61,02, dan NTB dengan skor 65,41. Kelima provinsi tersebut bertengger di 5 terbawah dengan nilai IDI terendah.
“Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, IDI tertinggi diperoleh oleh provinsi Bangka Belitung dengan skor 83 poin dan yang terendah adalah Sumbar sebesar 54,41 poin,” kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Jumat dalam pemaparan berita resmi statistik.
Sukardi menjelaskan, IDI adalah indikator komposit menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.
Metodologi yang digunakan dalam menghitung IDI menggunakan empat sumber data, yaitu hasil pengumpulan bahan dari surat kabar lokal, pengumpulan dokumen berupa perda, pergub dan lainnya, fokus grup diskusi dan wawancara mendalam. Penilaian indeks demokrasi tidak secara khusus menyasar pada kinerja Pemerintah Provinsi saja. Namun, seluruh poin-poin penilaian juga mencakup perilaku masyarakatnya dalam berdemokrasi.
“Indeks demokrasi ini bukan hanya berdasarkan kinerja pemerintah, namun juga kinerja masyarakat. Seperti aksi mogok. Mogok, demo, terus kalau ada kekerasan, itu kan peran masyarakat. Jadi penilaian ini menyasar pemerintah dan masyarakat,” ujar Sukardi.
Di Sumatra Barat, lanjut Sukardi, perhitungan indeks demokrasi juga memperhatikan 11 variabel dan 28 indikator. Beberapa pertimbangan penilaian yang dipakai adalah kebebasan berpendapatan, kebebasan berkeyakinan, hak memilih dan dipilih, peran DPRD, peran partai politik, dan peran birokrasi pemerintah.
Menurut Sukardi turunnya IDI Sumbar 2016, karena terjadinya penurunan pada aspek kebebasan sipil disebabkan meningkatnya hambatan kebebasan dan diskriminasi. “Salah satu indikatornya adalah adanya sejumlah aksi demonstrasi yang menggunakan kekerasan dan itu adalah peran masyarakat bukan pemerintah,” ucapnya.
Kemudian indikator lain yang mengalami penurunan angka dibandingkan 2015, adalah partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, peran patai politik, dan serta birokrasi pemerintah daerah. Berikutnya, Sukardi menyampaikan, pada 2016 terjadi penurunan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.
“Tidak hanya itu, dari sisi lembaga demokrasi juga terjadi penurunan kinerja peran partai politik ditandai dengan berkurangnya perda inisiatif oleh DPRD dan kurang transparan penyediaan informasi APBD,” ujarnya.
Sumatra Barat tergolong daerah yang memiliki indeks demokrasi fluktuatif. Pada 2009 lalu, indeks demokrasi Sumbar pernah bertengger di rentang ‘sedang’. Kemudian pada 2013, skor Sumbar menurun ke kategori buruk dengan nilai 54,11.
Meski sempat naik di tahun 2015 dengan skor 67,46 dan kembali masuk ke kategori ‘sedang’, tahun 2016 nilai Sumbar kembali anjlok ke 54,41 dan memaksa Sumbar masuk ke kategori ‘buruk’. “Turunnya IDI ini akibat ketiga aspek yang mengalami penurunan semua,” kata Sukardi. Ia menambahkan, angka ini merupakan bahan koreksi bagi semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kehidupan demokrasi di Sumbar.
Menanggapi hal ini Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sumbar Syahaluddin menilai data IDI punya metodologi tersendiri yang secara prinsip merupakan persepsi tim ahli. “Saya melihat ada keterbatasan metodologi dalam melihat realitas yang ada di lapangan jadi tidak menyeluruh,” ujarnya.
Akan tetapi ia mengatakan akan memperkuat aspek aspek yang dinilai lemah seperti transparansi anggaran dan kebijakan lainnya.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
