Cara Singapura Membatasi Jumlah Kendaraan Agar Tak Macet
Jakarta – Singapura merupakan negara yang paling mahal untuk pembelian kendaraan. Selain persyaratannya sangat ketat, negara itu juga menerapkan pajak tinggi bagi warganegaranya yang ingin memiliki kendaraan.
Keruan, jika kota besar di negara-negara Asia Tenggara mengalami masalah kemacetan parah, maka tidak dengan Singapura.
Kendati begitu, Singapura masih tetap berupaya untuk membatasi jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Caranya, jumlah kendaraan yang saat ini ada tidak akan bertambah dalam dua tahun. Artinya, selama dua tahun, takan akan terlihat kendaraan baru berseliweran di Singapura.
Dengan demikian, pertumbuhan pengguna mobil dan motor bisa dipangkas. pertumbuhan pengguna kendaraan di Singapura sendiri, sudah turun 0,25 persen per tahun pada Februari 2017.
Dengan sistem ini, Singapura berupaya mengembangkan jaringan transportasi publik dengan investasi multimiliar dollar AS. Hingga 2020, jika program ini terus dijalankan, akan membantu 5,6 juta warga Singapura terbebas dari kemacetan.
Tentunya, kebijakan pemerintah Singapura ini membuat harga sedan di Singapura lebih mahal empat kali lipat dari harga sedan di AS, yakni sekitar US$80.000 per unit.
Namun, hingga 2016 masih ada sekitar 600.000 pengguna mobil di Singapura yang rela membayar mahal demi kenyamanan mereka.
Kebijakan Singapura ini, terbilang langka di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia.
Di Asia pada umumnya, perkotaan akan sesak dengan kendaraan seiring pertumbuhan aktivitas perekonomian di daerah tersebut.
Di Indonesia yang memiliki sistem transportasi publik yang belum bagus, memiliki mobil selain sebagai sarana transportasi juga sebagai simbol status mapan.
Sementara di Filipina, menurut riset Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan ongkos kemacetan di Manila, ibukotanya, setara dengan empat persen dari PDB negara tersebut.
Ditinjau 2020
Mengutip siaran pers Land Transport Authority (LTA) yang mengatakan, pihaknya memotong tingkat pertumbuhan kendaraan yang diizinkan dari sebelumnya 0,25 persen menjadi 0 persen per tahun. Itu berlaku untuk roda empat dan roda dua. Hasil dari keputusan ini kembali ditinjau pada 2020.
Keputusan terbaru itu, kian memperketat pengendalian populasi mobil. Selain menentukan tingkat pertumbuhan, negeri itu juga mewajibkan warga untuk membeli surat hak kepemilikan kendaraan bermotor, bernama Certificates of Entitlement, sebelum diperbolehkan membeli mobil.
Surat izin itu, dibatasi jumlahnya dan bisa didapatkan dengan sistem lelang. Dengan sertifikat itu, warga bisa memiliki kendaraan selama 10 tahun.
Berdasarkan kajian LTA, 12 persen lahan Singapura saat ini, sudah dijadikan jalanan. Melihat semakin sempitnya lahan dan kompetisi kebutuhan, perluasan jaringan jalan tentu dibatasi. Sedang penduduk di Singapura turut meningkat pesat sejak 2000 dan kini berada di kisaran 5,6 juta jiwa. Dari situ, 600.000 mobil tercatat dimiliki baik pribadi maupun komersial, termasuk mobil yang disewakan untuk jasa taksi online.
Pemerintah tak hanya mencegah populasi kendaraan. Solusi juga diberikan dengan meningkatkan transportasi publik, kereta dan bus. Sebanyak 30 persen jaringan rel kereta, ditambahkan dengan rute dan kapasitas baru.
Seperti diketahui, pemerintah Singapura melanjutkan investasi pada infrastruktur rel baru sebesar Sin$20 miliar. Empat milliar untuk memperbaiki maupun penyegaran aset yang sudah ada, dan 4 miliar lagi untuk subsidi kontrak bus selama lima tahun ke depan.
Di Indonesia, khususnya Jakarta, juga perlu pembatasan laju pertumbuhan mobil. Kian hari, ibukota DKI Jakarta kian padat populasi kendaraannya. Bisakah Indonesia berkaca pada Singapura? Pembangunan infrastruktur MRT dan pengembangan transportasi publik tengah digiatkan. Tinggal peraturan soal kepemilikan kendaraan yang belum ketat.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
