Connect with us
Parlemen

Calon Menteri Harus Profesional dan Berintegritas

Calon Menteri Harus Profesional dan Berintegritas
Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Imam Suroso. Foto: DPR RI

Jakarta – Pembentukan kabinet tinggal menunggu waktu. Pengumuman para calon menteri yang masuk kabinet sedang dinanti publik. Diharapkan para menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama menjalankan roda pemerintahan periode 2019-2024 nanti adalah orang-orang yang profesional dan berintegritas.

“Bagus sekali orang-orang profesional dan berintegritas masuk kabinet. Selain itu, menteri yang masuk kabinet harus mau berlelah-lelah mengikuti ritme kerja Pak Jokowi sebagai Presiden,” kata Anggota F-PDI Perjuangan DPR RI Imam Suroso saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Dan kaum profesional yang berintegritas itu, kata Imam, banyak pula yang berasal dari partai politik.

Para menteri, seru Imam, harus pula mengusai bidang kerjanya masing-masing. Tantangan ke depan yang tidak mudah menuntut para menteri bekerja ekstra keras merealisasikan program-program pro rakyat. “Yang penting juga semangat kerjanya harus tinggi. Syukur bila latar keahliannya sesuai penempatannya. Menteri yang ditunjuk harus tahu yang dikerjakan. Ini untuk kemajuan bangsa dan negara,” urai legislator dapil Jateng III itu.

Sementara mengomentari kaum muda yang akan diakomodir oleh Presiden Jokowi dalam kabinet nanti, pria asal Pati, Jateng ini, mengatakan, kaum muda bisa saja masuk kabinet asal mampu bekerja. Namun, akhirnya tergantung Presiden Jokowi jua, karena ia punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya.

“Mudah-mudahan parpol bisa mengirim orang-orang profesional yang memiliki rekam jejak sangat baik, bebas dari korupsi. PDI-Perjuangan juga punya banyak tokoh profesional. Apalagi PDI-Perjuangan sudah bekerja maksimal mengusung Jokowi-Ma’ruf menjadi pemimpin nasional,” tutup Anggota Komisi IX DPR periode 2014-2019 itu. (mh/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 2.576 Sertifikat Hak Atas Tanah di Bireuen

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/02/2020)

Bireun – Sebanyak 2.576 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Lapangan Futsal Galacticos Cot Gapo, Kabupaten Bireuen, pada Sabtu, 22 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Aceh.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke kampung, selalu disampaikan soal sengketa tanah. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat tidak pegang sertifikat. Tanahnya ada, sertifikatnya enggak ada. Ini konflik sengketa lahan dimulai dari situ,” ujar Presiden.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 1.256 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Bireuen, 600 sertifikat untuk (penerima dari) Kabupaten Aceh Utara, 600 sertifikat untuk Kota Lhokseumawe, dan 120 sertifikat untuk Kabupaten Bener Meriah.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Memang di seluruh Indonesia ini harusnya yang pegang sertifikat itu ada 126 juta, tetapi di 2015 yang pegang baru 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Itu kenapa sengketa di mana-mana,” ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa di Provinsi Aceh diperkirakan terdapat kurang lebih 3,2 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, baru 1,2 juta bidang tanah yang telah bersertifikat.

“Insyaallah sesuai petunjuk Bapak Presiden kita akan upayakan seperti di daerah lain agar seluruh tanah di Aceh akan kita daftarkan paling lambat tahun 2024,” kata Sofyan.

Hadir dalam acara penyerahan tersebut di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Progres Pembangunan Jalan Tol, Presiden: Masyarakat Aceh Ingin Infrastruktur Segera Selesai

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menyapa warga yang hadir dalam acara Kenduri Kebangsaan Sekolah Sukma Bangsa, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2).

Bireuen – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi saat meninjau progres perkembangan pembangunan jalan tol yang memiliki kecepatan luar biasa karena baru 14 bulan dikerjakan sejak groundbreaking di Banda Aceh.

“Pembebasan lahan hampir di atas 90% telah selesai, ini menunjukkan yang saya baca ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk agar infrastruktur ini segera selesai,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Kenduri Kebangsaan Sekolah Sukma Bangsa, di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu (22/2).

Menurut Presiden, semua provinsi selalu masalah dan problem pada pembebasan lahan yang menghambat proses konstruksi, tapi di Aceh sudah hampir 90% selesai.

“Kemarin Dirutnya Hutama Karya menyampaikan pada saya, “Pak, ini hampir 90% pembebasan selesai sudah 60 kilo, tapi kami baru mengejar 15 kilo, artinya Pak ini harus ditambah untuk urusan konstruksinya. Kalau pembebasannya di luar dugaan kami kecepatan yang luar biasa,” tutur Presiden menceritakan percakapan dengan Dirut PT. Hutama Karya.

Ini, menurut Presiden, patut disyukur karena infrastruktur di seluruh tanah air telat dibangun. “Harus ngomong apa adanya secara terbuka kalau terlambat. Stok infrastruktur kita dibanding negara-negara sekitar kita juga masih jauh, sehingga kecepatan mobilitas orang, Kecepatan mobilitas barang,” katanya.

Kecepatan logistik dari provinsi-provinsi yang lain, sambung Presiden, dari kabupaten satu kabupaten yang lain menjadi semuanya terhambat sehingga daya saing, competitiveness menjadi kalah.

“Apapun sekarang ini, antarnegara persaingan, antarnegara saling kompetisi, dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kaya dulu, dulu negara kaya dan negara miskin, negara besar mengalahkan negara kecil, bukan,” urai Presiden.

Sekarang, lanjut Presiden, zaman sudah berubah, yang cepat akan mengalahkan yang lambat, dan Indonesia harus lebih cepat dari negara-negara lain.

“Sebab itu pekerjaan infrastruktur. Betul keinginan kita percepat. Seluruh tanah air dan khususnya, wabilkhusus di Aceh,” tutur Kepala Negara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Harapkan Penggunaan Anggaran Provinsi Aceh Bermanfaat untuk Rakyat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu, 22 Februari 2020.

Bireuen – Aceh merupakan salah satu provinsi penerima anggaran terbesar di Indonesia. Selain APBD yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, Aceh juga memperoleh dana otonomi khusus yang untuk tahun 2020 ini ditetapkan sebesar kurang lebih Rp8,3 triliun di mana hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan anggaran yang ada tersebut dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, penggunaan anggaran tersebut juga harus tepat sasaran.

“Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting. Bagaimana tata kelolanya. Apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dan dirasakan oleh rakyat,” ujarnya dalam acara Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Sabtu, 22 Februari 2020.

Secara khusus, Kepala Negara menyampaikan keinginannya agar anggaran yang dimiliki Provinsi Aceh dapat diprioritaskan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Sebab, meski mendapat kucuran anggaran yang besar, angka kemiskinan di Aceh masih cukup besar.

“Saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur agar gunakan secara fokus, berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka kemiskinan 14 persen itu besar,” kata Presiden.

“Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14 persen itu lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan,” imbuhnya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya