Connect with us

BW Jadikan Kasus Pilkada Kotawaringin Barat yang Penuh Saksi Palsu sebagai Yurisprudensi di MK

Gugatan 02 ke MK gunakan cuitan akun buzzer, yurisprudensi, pilkada kotawaringin barat, bw, arsul sani, bni syariah, bank syariah mandiri, pejabat bumn
Tim hukum kubu Prabowo-Sandi menyerahkan dokumen gugatan sengketan Pemilu 2019 ke MK.(Istimewa)

Jakarta – Tim hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melayangkan permohonan gugatan sengketa hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Bambang Widjajanto (BW) yang menjadi ketua tim hukum menggunakan kasus Pilkada Kotawaringin Barat yang penuh saksi palsu sebagai bahan yurisprudensi.

Dikutip dari berkas gugatan ke MK, tim hukum kubu Prabowo melihat bahwa putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat sebagai celah untuk mendiskualifikasi petahana.

“MK telah menerapkan sendiri semangat hukum responsif yang menerobos sekat UU, dan hadir sebagai penjaga konstitusi sebenarnya, muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasikan salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU MK tidak mengatur apa pun memberikan ruang untuk hal tersebut,” demikian bunyi permohonan BW dalam halaman 34.

Perlu diketahui, sengketa Pilkada Kotawaringin Barat terjadi pada 2010. Kala itu, Subrianto Sabran-Eko Sumarno melawan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto untuk memperebutkan kursi bupati.

KPU pun memutuskan Sugianto-Eko sebagai pemenang. Pasangan satunya tak terima. Mereka memakai jasa BW untuk menggugat ke MK.

Baca Juga:

Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat Penuh Saksi Palsu

MK pun memutuskan membatalkan hasil yang diputuskan KPU Kotawaringin Barat. Lebih jauh, MK juga mendiskualifikasi pemenang pilkada dan menetapkan Ujang-Bambang sebagai bupati terpilih.

Sontak, putusan MK bikin geger. Bahkan, sampai bikin kelabakan saat hendak pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Ternyata, kasus gugatan MK dari Ujang-Bambang ini dipenuhi saksi palsu. Kasus tersebut baru terungkap setelah lima tahun berselang.

Polisi mengusut kesaksian palsu tersebut dan Zulfahmi Arsad ditetapkan sebagai terdakwa. Peran Zulfahmi adalah merekrut saksi palsu. Di persidangan, Zulfahmi diputus bersalah dan divonis 7 bulan penjara.

Sugianto Sabran, lawan Ujang, belum puas dengan putusan tersebut. Ia melaporkan BW ke Bareskrim Mabes Polri lantaran BW-lah yang memerintah Zulfahmi.

BW pun ditetapkan sebagai tersangka kasus palsu. Namun. BW membantah keterlibatannya dengan sosok Zulfahmi. “Ini ada rekayasa, mau narik orang namanya Zulfahmi seolah-olah kolega saya dan menyelundupkan nama saya sebagai terdakwa,” kata BW membantah sangkaan polisi kala itu. Status tersangka BW dideponering oleh Jaksa Agung, meski sempat pula digugat ke PN Jaksel, tapi ditolak.

Namun yang pasti, kasus Zulfahmi sudah jelas membuktikan bahwa sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang dijadikan yurisprudensi BW di sengketa Pilpres 2019 penuh dengan intrik saksi palsu.

Anehnya lagi, dalam petitum pemohon, tim hukum kubu Prabowo tak memberikan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi kubu 02. Padahal, dalam Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 sudah jelas disebutkan bahwa petitum untuk membatalkan hasil harus ada perhitungan suara versi pemohon.

Dwi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya