Connect with us

Buya Syafii Ajak Pegawai Pemerintah Kenakan Pakaian Nasional

Syafii Maarif

Sleman – Polemik pemakaian celana cingkrang dan cadar di lingkungan perkantoran mendapat tanggapan dari Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Ma’arif. Buya mengajak pegawai untuk memakai pakaian nasional saat bekerja.

“Sesungguhnya dari sudut hak asasi biasa saja ya. Tapi kan itu (pemakaian celana cingkrang dan cadar) sebuah simbol dari sebuah paham yang kalau nggak hati-hati bisa berbahaya,” kata Buya saat ditemui di Jalan Ringroad Barat, Dusun Turusan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Minggu (10/11/2019) malam.

Berbahaya, kata Buya karena terkadang ada ideologi tertentu yang membuat pegawai mengenakan celana cingkrang dan cadar saat bekerja di kantor Pemerintahan. Terlebih, berkaca dari kejadian yang menimpa mantan Menkopolhukam, Wiranto.

“Karena ada ideologi di belakang itu, ideologi itu bisa macam-macam, tapi ndak semua juga (yang mengenakan celana cingkrang menganut ideologi lain), sebagian damai juga. Tapi sebagian lagi seperti yang menikam pak Wiranto itu kan sudah teror, jadi memang kita harus hati-hati,” katanya.

Berkaca dari hal tersebut, Buya mengajak para pegawai yang masih mengenakan celana cingkrang dan cadar di lingkup kantor Pemerintahan untuk mengenakan pakaian yang sudah tertuang pada peraturan setiap instansi.

“Kalau saya, mari pakai pakaian yang nasional saja, tidak macam-macam itu (celana cingkrang dan cadar). Karena kita kan sudah punya kultur sendiri, tradisi sendiri, ndak usah tiru-tiru orang lain lah,” kata Buya. 

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi: Korupsi Itu Tidak Boleh, Sekecil Apa Pun

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019.

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perilaku korupsi, sekecil apa pun bentuknya, tidak diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menyaksikan drama bertema antikorupsi di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

“Tadi anak-anak menangkap semuanya ya, pesan yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, ya? Bahwa yang namanya korupsi itu tidak boleh, sekecil apa pun, itu tetap korupsi, tidak gede, tidak kecil, tidak boleh!” kata Presiden di hadapan para siswa SMK.

Tidak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan perbuatan yang dilarang. Presiden mencontohkan, anak yang masuk diterima di perguruan tinggi karena menggunakan posisi ayahnya sebagai pejabat, tanpa menggunakan aturan yang seharusnya.

“Mau masuk ke perguruan tinggi, mentang-mentang bapaknya pejabat, enggak pake aturan main langsung diterima, itu juga tidak boleh. Kembali lagi, yang namanya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) tidak boleh,” ujarnya.

“Anak-anak sejak dini harus tahu mengenai ini, karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita, kehidupan rakyat kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi. Drama tersebut diperankan oleh tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Selain itu tampil juga seniman Bedu dan Sogi.

Dalam drama tersebut diceritakan siswa yang hendak menggunakan uang pentas seni (pensi) untuk kepentingan pribadinya, yaitu membeli bakso. Bedu yang menampilkan peran tersebut kemudian mendapat nasihat dari Erick Thohir yang berperan sebagai penjual bakso di sekolah tersebut.

“Jadi contoh yang bisa kita ambil dari drama tadi adalah ya satu, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita, benar? Tadi kan uang kas yang akan dipakai untuk Pensi (pentas seni), dipakai beli bakso, enggak boleh. Sekecil apa pun tidak boleh karena itu uang bersama dari anak-anak yang sudah dikumpulkan secara gotong royong, hati-hati hal-hal seperti itu. Korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini,” jelas Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden PKS Berharap Bisa Bertemu Megawati Empat Mata

Oleh

Fakta News
Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Sohibul, Megawati satu-satunya ketua umum partai politik di Indonesa yang belum pernah dia temui secara khusus empat mata.

“Sampai hari ini ketua umum partai yang saya belum pernah bicara langsung secara formal itu kan dengan Ibu Mega,” kata Sohibul dilansir Tempodalam wawancara dengan Tempo Senin, 9 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Sohibul saat ditanya ihwal upaya PKS mendapatkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan para ketua-ketua umum partai yang punya perwakilan di DKI Jakarta, kecuali dengan Megawati.

Sohibul mengatakan, dirinya hanya bertemu mantan presiden kelima itu di forum-forum formal kenegaraan. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk berkunjung Megawati.

Permintaan itu terakhir kali disampaikan saat bertemu Megawati dalam perayaan ulang tahun Partai Nasdem di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 November lalu. Anak Megawati yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani yang menjawab permintaan Sohibul itu.

“Yang merespons Mbak Puan. ‘Iya mas, kita udah lama enggak ketemu’. Kalau dengan Mbak Puan kan saya sering ketemu. Saya bilang, saya menunggu dari Ibu Mega kapan ada waktu. ‘Iya nanti kita cari waktu’ (kata Puan),” ujar bos partai dakwah bercerita.

Politikus PDIP Effendi Simbolon, kata Sohibul, juga berjanji memediasi pertemuan dengan Megawati itu. Sohibul dan Effendi pernah sama-sama duduk sebagai anggota Komisi Energi DPR pada periode 2009-2014.

“Dia sahabat saya waktu di Komisi tujuh. Senang hati saya bilang, kalau Anda membantu saya,” kata Sohibul. Dia mengaku PKS siap berkomunikasi dengan partai mana pun.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Larangan Bagi Suvenir di BUMN, Komisi VI Ingin Erick Tak Sekadar Gimmick

Oleh

Fakta News
olimpiade, olahraga, internasional, erick
Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta – Komisi VI DPR mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu dinilai seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

“Saya baru dengar kalau selama ini ternyata banyak pembagian suvenir setiap RUPS. Kita dukung Menteri BUMN yang ingin ada kode etik seperti itu. Seharusnya sudah sejak dulu dilakukan,” kata Ketua Komisi VI Faisol Riza kepada wartawan, Senin (9/12/2019).

Faisol menilai semangat Erick untuk membawa budaya swasta ke lingkungan BUMN sangat positif. Namun demikian, politikus PKB itu tak melihat larangan ini sebagai langkah Erick untuk bersih-bersih perusahaan pelat merah.

“Saya tidak melihat seperti itu. Ini code of conduct yang biasa saja dan memang sudah waktunya diterapkan. Semangat Pak Erick untuk membawa culture swasta ke BUMN sangat positif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung juga menilai positif langkah Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir. Namun, Martin berharap perbaikan BUMN lebih serius dan bukan sekadar gimmick semata.

“Menurut saya larangan tersebut baik saja, tetapi lebih baik lagi agar memperhatikan hal-hal yang lebih mendasar terkait good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sehingga perbaikan BUMN bukan hanya yang sifatnya gimmick,” ungkap Martin.

“Itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Bisa jadi gimmick kalau tidak dilanjutkan sampai yang mendasar,” sambungnya.

Martin lalu merinci hal mendasar di BUMN yang menurutnya perlu dilakukan pembenahan, di antaranya soal restrukturisasi perusahaan, pembenahan manajemen yang lebih akuntabel, strategi bisnis perusahaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan penerimaan negara, serta seleksi personalia. Politikus Partai NasDem itu juga menyinggung kasus penyelundupan komponen Harley Davidson yang berujung pencopotan Dirut Garuda Indonesia, Ari Askara.

“Contohnya, masalah di Garuda kan banyak, termasuk soal laporan keuangan yang bermasalah, bahkan harga tiket pesawat yang masih mahal. Kejadian kemarin (soal ‘moge’) itu hanya puncak dari gunung es permasalahan. Perlu perhatian yang serius,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melarang BUMN membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya.

Dalam surat yang ditetapkan tanggal 5 Desember 2019 itu disebutkan, maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

“Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang balk (good corporate governance), setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan souvenir atau sejenisnya kepada siapapun,” bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12). 

 

Chrst

Baca Selengkapnya