Bupati Tabanan Angkat Kuwir Jadi Ikon Kuliner
Tabanan— “Siapa yang tahu masakan kuwir?” tanya Indra Herlambang kepada ratusan pengunjung. Artis yang menjadi pembawa acara Tanah Lot Kreatifood & Art Festival ini lantas menunjuk seorang anak muda yang sepertinya berasal dari luar Tabanan yang membaur dalam kerumunan. “Tidak tahu,” jawab anak muda tersebut spontan.
Diselingi gelak tawa, Indra mencoba menanyakan hal yang sama ke pengunjung lainnya—yang kali ini mengaku dari Tabanan. “Mmm… tidak tahu,” jawabnya sama. Tawa sukaria pun semakin pecah karena pemuda asal yang notabene berasal dari Tabanan pun tak bisa menjawabnya. Meskipun tak lama setelah itu, sayup-sayup dari kerumunan ada yang menjawab entok. “Nah, siapa itu yang jawab… Benar, kuwir itu entok ya..atau sejenis bebek. Ya saya juga baru tahu, sih,” kelak Indra bercanda.
Suasana penuh ria itu terjadi pada hari ketiga pelaksanaan Tanah Lot Kreatifood & Art Festival yang diadakan Kabupaten Tabanan yang bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), 7-9 Juli 2017. Pada hari ketiga yang jatuh pada hari Minggu tersebut, diadakan acara Demo Memasak yang dipimpin Chef Juna kepada ratusan ribu pengunjung Tanah Lot. Dalam acara tersebut, chef yang besar di Bali itu mempresentasikan memasak kuwir, yang merupakan panganan khas Tabanan.
“Saya melihat masih banyak generasi muda Tabanan yang tidak mengetahui makanan khas daerahnya sendiri. Hal ini tidak terlepas dari tingginya serbuan makanan asing. Atas dasar itulah festival ini dibuat dan acara memperkenalkan kuwir sebagai ikon kuliner Tabanan kami adakan,” sahut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Minggu (9/7).
Kuwir sendiri sebenarnya sudah lama menjadi makanan khas Bali, termasuk Tabanan. Biasanya warung-warung makan tradisional Tabanan menyajikannya bersama nasi Lawar atau yang biasa disebut lawar kuwir. Makanan khas ini juga menjadi makanan pilihan banyak orang yang tidak bisa memakan babi—karena biasanya nasi lawar kerap disajikan bersama daging babi. Namun karena mayoritas masyarakat Bali memang beragama Hindu, lawar kuwir ini menjadi kurang populer dianggap masih kalah nikmat bila disuguhkan dengan dagin.
“Kuwir itu tidak hanya bisa disajikan dengan lawar kuwir saja, tapi bisa juga dipepes. Ada banyak varian yang bisa kita buat dengan bahan utama kuwir,” ujar Chef Juna kepada pengunjung yang juga dipadati sejumlah pelaku usaha warung makan itu. Lebih lanjut, Chef Juna kemudian mencoba mempresentasikan salah satu varian masakan dengan kuwir yang dinilai bisa menambah nilai jual dan citarasa makanan yang menjadi ikon kuliner khas Tabanan tersebut.
“Kita bisa buat Tum Kuwir, ini termasuk pepes khas Bali juga—yang identik dengan kekuatan bumbunya seperti lengkuas, sereh, dan banyak lagi. Bumbu genep,” lanjut Chef Juna sambil menunjukkan berbagai macam bumbu lengkapnya. “Atau bisa juga kita buat tuwir goreng bumbu kacang kelapa,” sambungnya lagi menyebutkan varian lainnya.
Seperti diketahui, kekuatan makanan Bali pada umumnya memang terletak pada cita rasa bumbunya. Warga setempat menyebutnya “bumbu genep” yang kurang lebih berarti bumbu lengkap dalam artian menggunakan banyak jenis bumbu. Sedangkan dipilihnya menu tuwir goreng bumbu kacang kelapa tak terlepas dari kebanyakan makanan Bali yang memang menggunakan komposisi kelapa. ”Jadi ada banyak pilihan dan varian yang bisakita kreasikan. Yang terutama, dalam memasak kuwir, pastikan dagingnya jangan terlalu matang agar tidak terlalu keras. Saat memotongnya, upayakan berlawanan dengan garis serat dagingnya,” lanjutnya lagi.
Selesai memasak, hasil variasi kuwir karya Chef Juna pun jadi rebutan pengunjung. Hampir semua tak menyangka bahwa kuwir pun bisa tetap sangat enak meski tidak disajikan menjadi nasi lawar kuwir.
“Meski demikian, banyak makanan khas Tabanan lainnya yang bisa dibilang bisa menjadi ikon kuliner Tabanan. Tahun ini kita perkenalkan kuwir sebagai ikon. Tahun-tahun berikutnya kita kenalkan yang lain. Hal ini karena begitu kayanya, makanan khas Tabanan yang bercita rasa bintang lima,” tutup Bupati Eka yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
