Bupati Jayawijaya: Terimakasih Presiden Jokowi Kini Harga BBM Sudah Sama dengan di Jawa
Wamena – Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, mengaku, sangat mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini di tanah Papua. Ia begitu senang dengan kemajuan yang dialami provinsi Papua belakangan ini. Hal tersebut, dikatakannya saat dirinya menerima kunjungan Menteri BUMN, Rini Soemarno ke Wamena.
Perubahan ekonomi, menurut Wempi, dialami juga oleh Wamena. “Wamena itu jantungnya Papua, jika Wamena tidak maju maka provinsi Papua belum maju. Jadi Wamena adalah barometer kemajuan di Papua,” ujar Wempi Wetipo saat menerima Rini Soemarno di Wamena, Selasa (22/8/2017).
Ia menjelaskan kenapa Wamena merupakan jantung Papua, karena posisinya yang berada di tengah-tengah pulau Papua terlebih lagi Wamena merupakan kabupaten yang memiliki penduduk paling banyak di provinsi Papua. Jadi, sangat wajar jika wilayahnya menjadi barometer untuk provinsi Papua. “Ibarat manusia jika jantungnya sakit maka seluruh tubuh akan sakit,” ujarnya.
Hanya saja dimasa pemerintahan Presiden Jokowi, imbuh Wempi, masyarakat kabupaten Jayawijaya baru merasakan artinya berbangsa dan bernegara, di masa sekaranglah masyarakat Jayawijaya mengenal presidennya. Ditambah lagi, dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, juga sudah terjadi di wilayahnya. Salah satunya disampaikan Wetipo adalah proyek jalan TransPapua.
Presiden sudah tiga kali ke Papua, dan banyak terobosan yang sudah dibuat untuk membantu masyarakat Jayawijaya, yaitu adanya kebijakan menurunkan harga BBM menjadi sama dengan di Jawa. “Sebelumnya, harga BBM di Kabupaten Jayawijaya bisa mencapai Rp 30.000 per liter tetapi saat ini harga sudah sama dengan di Jawa yakni Rp 6.500 per liter, demikian juga harga semen, Kemudian, harga semen sebelumnya mencapai Rp 580 ribu, saat ini menjadi Rp 370 ribu per sak. Demikian juga kebijakan dana desa (kampung) dan pembangunan jalan Trans Papua,” tutur Wempi.
Memang untuk sampai di Wamena, lanjut Wempi, harus melalui udara, jadi mahal. “Itu biasa bagi kami, kalau makan di Wamena harga Rp 300 ribu itu biasa, kalau di Jawa makan Rp 300 ribu luar biasa,” tambah Wempi.
Mendengar uraian yang disampaikan Bupati Jayawijaya, Menteri BUMN, Rini Soemarno sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan masyarakat kabupaten Jayawijaya terhadap kebijakan Presiden Jokowi bagi Papua.
“Saya tadi sudah dari Puncak Jaya di mana saya melakukan pengecekan harga semen dengan Rp 500 ribu, sedangkan di Wamena Rp 370 ribu per sak. Ini adalah perintah Presiden Jokowi dalam mengatasi kesulitan yang dirasakan masyarakat di wilayah Papua,” kata Rini, mengawali sambutannya dalam pertemuan dengan pemerintah kabupaten Jayawijaya di Wamena, Selasa (22/8/2017).
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, bahwa salah satu fungsi BUMN sebagai perusahaan milik negara adalah membantu masyarakat, dimana BUMN sangatlah berbeda dibanding kementerian yang lain. Apalagi kalau dilihat dari anggarannya yang bukan dari APBN. BUMN sendiri adalah sumber pendapatan bagi negara, “Ccontohnya pada tahun lalu, BUMN memberikan deviden kepada negara sebesar Rp 40 trilyun dan menyumbang pajak sebesar Rp 200 trilyun per tahun bagi negara,” ujarnya.
Mengenai kebijakan penurunan harga BBM dan harga semen di Papua, Rini mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang melakukan subsidi silang dari keuntungan Pertamina dan hasill keuntungan perusahaan Semen Tonasa dan Semen Indonesia.
” Jadi inilah cara pemerintah untuk membagikan hasil keuntungan yang diperoleh BUMN kepada masyarakat, untuk itu mari kita sama-sama mendukung presiden kita,” ucap Rini.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
