Connect with us

Bupati Batubara Tertangkap Tangan KPK

Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnaen(foto : okezone.com)

Jakarta – Maju terus pantang mundur, barangkali itulah kira-kira prinsip yang dengan keras disandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati kewenangannya kerap dipersoalkan, bahkan ada yang minta dibekukan atau diserahkan ke kejaksaan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) jalan terus. Kali ini, Rabu (13/9/2017) OTT KPK mengamankan tujuh orang dalam kegiatan OTT di wilayah Batubara, Sumatera Utara.

“Kami mengamankan sekitar 7 orang sampai dengan saat ini yang dibawa ke Polda Sumut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2017).  Febri mengatakan, pihak yang diamankan merupakan pejabat daerah, yakni kepala daerah, kepala dinas, dan dari unsur swasta. Dan salah satunya adalah Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen.

Selain itu, lanjut Febri, penyidik KPK juga turut mengamankan barang bukti sejumlah uang. Uang tersebut diduga diterima Bupati Batubara terkait dengan pengurusan sejumlah proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batubara. “Indikasi penerimaan hadiah janji terkait adanya fee pengurusan sejumlah proyek di sana,” katanya.

Semua yang terjaring OTT tersebut, dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. “Sekarang proses pemeriksaan masih dilakukan, pemeriksaan awal. Nanti update lebih lanjut akan kami sampaikan,” ujar Febri.

Selanjutnya, rencananya mereka yang diamankan akan dibawa ke Kantor KPK di Jakarta, untuk proses lebih lanjut. Menurut Febri, KPK punya waktu 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan tersebut.

Sekedar informasi, Arya sudah dua periode memimpin Kabupaten Batubara. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah pada 1956 merupakan bupati pertama di Indonesia yang terpilih dua periode lewat jalur independen masing-masing 2008-2013 dan 2013-2018.

OK Arya juga tokoh di balik pemekaran Kabupaten Batubara dari sebelumnya berada di wilayah administratif Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada 2008. Kala itu, masyarakat di Tanah Bertuah mengenal sosok Arya sebagai bangsawan Melayu yang juga Ketua Partai Golkar di DPD Batubara. Ia juga sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batubara (Gemkarya), saat itu dengan kelompok kerja bernama Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batubara (BP3KB).

Menariknya, OK Arya saat menjadi petahana tetap maju lewat jalur independen kendati memiliki ‎kendaraan politik, Partai Golkar. Alhasil, sejarah kontestasi Pilkada di Indonesia mencatat bahwa OK Arya menjadi satu-satunya kepala daerah yang terpilih dua kali lewat jalur independen tersebut.

OK Arya, ‎sebenarnya sosok yang diharapkan bisa membawa perubahan Kabupaten Batubara yang memiliki garis pantai sepanjang 62 kilometer itu. Apalagi, pemerintah pusat sedang membangun Pelabuhan Sei Mangkei di sana.

Namun, kabar mengejutkan datang. Hari ini orang nomor satu di Batubara itu dicokok petugas KPK.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya