Connect with us

Bukti DPR Tak Bertanggungjawab

Ilustrasi Sidang DPR

 

Jakarta – Benar salah satu tugas DPR adalah membuat Undang-undang (UU), namun nanti dulu jika DPR harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Coba simak, sepanjang satu semester 2017 ini, DPR baru sekali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab gugatan atas UU.

Mau bukti? Berdasarkan data persidangan yang dihimpun dari website MK, Senin (17/7/2017), satu-satunya sidang yang diikuti DPR pada 2017 adalah sidang gugatan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu terkait PengujianPasal 197 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwaa.
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Duduk sebagai pemohon adalah Juniver Girsang. Nah, yang datang mewakili DPR adalah adiknya yang juga anggota DPR Komisi III, Junimart Girsang.

“Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI,” kata Junimart.

Meski gugatan diajukan pemohon yang notebane kakaknya, tapi Junimart tetap mempertahankan bila UU yang digugat sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana menurut Juniver, Pasal 197 ayat 1 membuat salinan putusan kliennya lama diterima. Akibatnya, honor pengacara pun ikut lambat.

“Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar Junimart.

Sepanjang semester pertama 2017, MK sedikitnya telah menggelar sidang lebih dari 30 persidangan yang dijadwalkan harus diikuti DPR. Berikut sebagian daftar sidang yang tak dihadiri DPR tersebut:

13 Juli 2017

DPR tidak hadir untuk menjelaskan Pasal Makar dalam KUHAP. Pasal terkait digugat oleh sejumlah elemen masyarakat.

“Dari DPR tidak hadir,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

12 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 atas pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

11 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam gugatan kriminalisasi guru. Sejumlah guru menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, karena UU itu membuat mereka kerap berhadapan dengan hukum. DPR lagi-lagi tak datang menjelaskan duduk masalah UU tersebut.

10 Juli 2017

DPR tak hadir saat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara digugat.

14 Juni 2017

DPR lagi-lagi tak hadir saat UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. Ketidakhadiran DPR ini tanpa alasan yang jelas.

“Dari DPR tidak hadir dan tidak ada berita kenapa tidak hadir,” kata Arief.

13 Juni 2017

Sidang gugatan Pasal Makar digelar di MK. Lagi-lagi DPR tak hadir. Kali ini beralasan sedang ada agenda rapat.

“Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 31 Mei yang ditandatangani pimpinan atas nama pimpinan Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal di DPR,” kata Arief.

12 Juni 2017

Sidang kriminalisasi guru digugat, DPR tak hadir.

7 Juni 2017

UU Retribusi Daerah digugat dan DPR tak hadir.

24 Mei 2017

UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. DPR tak hadir menjelaskan posisi terbentuknya UU tersebut.

Nah, bukankah DPR hanya sekedar bisa membuat UU.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi meresmikan AMN Surabaya, Selasa (29/11/2022). (Foto: Humas Setkab/Oji)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya, Selasa (29/11/2022) siang. Asrama yang berlokasi di Desa Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) ini dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di tanah air.

“Di sini ada 410 mahasiswa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya berbaur jadi satu. Tadi saya dibisikin Pak Ka-BIN [Kepala Badan Intelijen Negara], 40 persen dari tanah Papua,” ujar Presiden.

Presiden menceritakan, pembangunan AMN bermula dari usulan 61 tokoh Papua dan Papua Barat saat datang ke Istana Negara, Jakarta pada tahun 2019 silam. Dalam pertemuan tersebut juga dikemukan mengenai banyaknya peristiwa gesekan antarmahasiswa.

“Oleh sebab itu, saat ada usulan itu, langsung saya sampaikan, saya setujui. Kita akan bangun Asrama Mahasiswa Nusantara di provinsi-provinsi, di kota-kota yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Presiden berharap, keberadaan AMN dapat menjadi sarana para mahasiswa dapat saling mengenal kebudayaan masing-masing sekaligus menciptakan kerukunan antarmahasiswa yang berasal dari berbagai daerah tersebut.

“Inilah pentingnya Asrama Mahasiswa Nusantara, agar kita saling mengenal. Kita saling tahu adat budaya kita masing-masing, dan kita bisa rukun dan kompak, karena di Asrama Mahasiswa Nusantara juga diberikan wawasan kebangsaan. Inilah tujuan dari Asrama Mahasiswa Nusantara,” tandasnya.

Presiden menambahkan, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari 714 suku ini harus menjadi kekuatan dan bukan menjadi kelemahan bagi bangsa.

“Keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kelemahan artinya gampang diadu-adu domba. Enggak. Ini adalah kekuatan. Kalau kita bisa kompak, kita bisa rukun, dan kita bisa bersatu,” pungkasnya.

Pembangunan AMN merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara. Berdasarkan Perpres tersebut, AMN akan dibangun di enam kota di lima provinsi, yaitu Surabaya (Jatim), Manado (Sulawesi Utara), Makassar (Sulawesi Selatan), Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Malang (Jatim), dan Jakarta Selatan (DKI Jakarta).

AMN Surabaya sendiri dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 17 September 2021 dan rampung pada 31 Mei 2022. Penghuni AMN Surabaya merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jatim, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Selain meresmikan AMN Surabaya, pada kesempatan itu Presiden juga mencanangkan pembangunan AMN Manado dan AMN Makassar. Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala BIN Budi Gunawan, Plt. Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dari Kalbar, Presiden Jokowi Kunjungi Jatim

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jatim, Selasa (29/11/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Jakarta – Setelah mengunjungi Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara (Bandara) Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada pukul 11.15 WIB.

Tiba di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) pada pukul 12.45 WIB, Presiden dan rombongan disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Plt. Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, dan Kapolda Jatim, Irjen Pol. Toni Harmanto.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jatim yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar.

Dari Bandara Internasional Juanda, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dengan menggunakan mobil.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Sampaikan Progres Pembangunan IKN

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Pontianak, Kalbar, Selasa (29/11/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN). Demikian disampaikan Presiden kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/11/2022).

“Untuk IKN ini kita sudah memulai (pembangunan) untuk infrastrukturnya, dam untuk suplai air baku ke IKN sudah, selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai,” ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menuturkan rasa terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan utamanya suku Dayak terhadap pembangunan IKN tersebut. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku Dayak.

“Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan segera ditentukan lokasinya,” ucap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden akan dimulai.

“Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga (akan dimulai), ini bulan Desember sudah dimulai,” tutur Presiden.

Baca Selengkapnya