Connect with us

Bukti DPR Tak Bertanggungjawab

Ilustrasi Sidang DPR

 

Jakarta – Benar salah satu tugas DPR adalah membuat Undang-undang (UU), namun nanti dulu jika DPR harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Coba simak, sepanjang satu semester 2017 ini, DPR baru sekali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab gugatan atas UU.

Mau bukti? Berdasarkan data persidangan yang dihimpun dari website MK, Senin (17/7/2017), satu-satunya sidang yang diikuti DPR pada 2017 adalah sidang gugatan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu terkait PengujianPasal 197 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwaa.
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Duduk sebagai pemohon adalah Juniver Girsang. Nah, yang datang mewakili DPR adalah adiknya yang juga anggota DPR Komisi III, Junimart Girsang.

“Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI,” kata Junimart.

Meski gugatan diajukan pemohon yang notebane kakaknya, tapi Junimart tetap mempertahankan bila UU yang digugat sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana menurut Juniver, Pasal 197 ayat 1 membuat salinan putusan kliennya lama diterima. Akibatnya, honor pengacara pun ikut lambat.

“Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar Junimart.

Sepanjang semester pertama 2017, MK sedikitnya telah menggelar sidang lebih dari 30 persidangan yang dijadwalkan harus diikuti DPR. Berikut sebagian daftar sidang yang tak dihadiri DPR tersebut:

13 Juli 2017

DPR tidak hadir untuk menjelaskan Pasal Makar dalam KUHAP. Pasal terkait digugat oleh sejumlah elemen masyarakat.

“Dari DPR tidak hadir,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

12 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 atas pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

11 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam gugatan kriminalisasi guru. Sejumlah guru menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, karena UU itu membuat mereka kerap berhadapan dengan hukum. DPR lagi-lagi tak datang menjelaskan duduk masalah UU tersebut.

10 Juli 2017

DPR tak hadir saat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara digugat.

14 Juni 2017

DPR lagi-lagi tak hadir saat UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. Ketidakhadiran DPR ini tanpa alasan yang jelas.

“Dari DPR tidak hadir dan tidak ada berita kenapa tidak hadir,” kata Arief.

13 Juni 2017

Sidang gugatan Pasal Makar digelar di MK. Lagi-lagi DPR tak hadir. Kali ini beralasan sedang ada agenda rapat.

“Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 31 Mei yang ditandatangani pimpinan atas nama pimpinan Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal di DPR,” kata Arief.

12 Juni 2017

Sidang kriminalisasi guru digugat, DPR tak hadir.

7 Juni 2017

UU Retribusi Daerah digugat dan DPR tak hadir.

24 Mei 2017

UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. DPR tak hadir menjelaskan posisi terbentuknya UU tersebut.

Nah, bukankah DPR hanya sekedar bisa membuat UU.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menaker Ida Fauziyah Terkonfirmasi Positif Covid-19

Oleh

Fakta News
Menaker RI Ida Fauziyah

Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu disampaikan Ida, Kamis (3/12/2020).

“Ya betul, hasil PCR test saya positif Covid-19,” kata Ida.

Saat ditanya kapan tes PCR dilakukan dan aktivitas terakhirnya sebelum dinyatakan positif Covid-19, Ida enggan merespons hal itu.

Kendati demikian, Ida mengatakan, saat ini ia dalam kondisi fisik yang baik. Ia pun tengah melakukan isolasi untuk menghindari penularan.

“Alhamdulillah kondisi fisik saya baik. Sekarang saya melakukan isolasi untuk menghindari penularan. Mohon doanya semoga segera pulih,” kata Ida.

Ida mengingatkan kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Jangan lupa jaga kesehatan ya,” ujarnya.

Adapun Ida merupakan menteri keempat di Kabinet Indonesia Maju yang tertular Covid-19. Ketiga menteri sebelumnya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 3 Desember Kini Total Ada 557.877 Kasus Covid-19 di Indonesia: 77.969 Kasus Aktif, 462.553 Sembuh, dan 17.355 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, kasus baru Covid-19 masih terus bertambah hingga Kamis (3/12/2020). Berdasarkan data pemerintah pada Kamis siang, ada penambahan 8.369 kasus baru Covid-19.

Ini merupakan rekor penambahan pasien Covid-19 tertinggi dalam sehari semasa pandemi. Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 557.877 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Hal ini mempelihatkan bahwa kasus Covid-19 belum bisa dikendalikan setelah pandemi berjalan lebih dari sembilan bulan di Indonesia. Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 lewat data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Selain itu, data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Selain itu, berdasarkan data yang sama, ada penambahan 3.673 pasien Covid-19 sembuh. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien sembuh kini berjumlah 462.553 orang sejak pandemi berjalan di Tanah Air.

Kemudian, masih ada pula penambahan pasien meninggal setelah dinyatakan positif virus corona. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 156 pasien Covid-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat Covid-19 kini mencapai 17.355 orang.

Dengan melihat perubahan data dibandingkan kemarin, maka saat ini tercatat ada 77.969 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih dinyatakan positif Covid-19. Saat ini mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, tercatat ada 69.027 orang yang saat ini berstatus suspek.

Rekor kasus baru Covid-19 kali ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 62.397 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 45.479 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Secara kumulatif, pemerintah telah memeriksa 5.867.621 spesimen Covid-19 dari 3.952.752 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 507 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Ini artinya, penularan virus corona sudah berdampak ke lebih dari 98 persen wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indo Survey & Strategy: Raih 47,95 Persen, Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman

Oleh

Fakta News
Paslon Pilkada Surabaya Eri Cahyadi-Armuji

Surabaya – Menjelang Pilwali Surabaya, lembaga survei ramai-ramai membeberkan hasilnya. Yang terbaru, Indo Survey & Strategy menempatkan Eri Cahyadi sebagai calon wali kota dengan elektabilitas tertinggi dibanding lawannya, Machfud Arifin.

Dalam survei dengan rentang waktu 5-12 November 2020 dengan margin of error 4,77 persen ini, elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen, mengungguli lawannya Machfud Arifin-Mujiaman yang hanya mendapatkan nilai 27,73 persen. Selisih di antara kedua kandidat itu sekitar 20,22 persen.

Menurut Peneliti Indo Survey & Strategi Karyono Wibowo, warga memilih Eri karena latar belakang dan pengalamannya di bidang pemerintahan. Eri dinilai sudah punya bukti nyata hasil kerjanya selama menjadi ASN Pemkot Surabaya.

“Untuk pemilih loyal pasangan Eri-Armuji sebesar 33,41 persen dan Machfud Arifin-Mujiaman hanya 17,76 persen,” ujar Karyono, saat konferensi pers survei Pilwali Surabaya melalui Zoom Meeting, Kamis (3/12/2020).

Sementara untuk tingkat pengenalan dan kesukaan, cawali-cawawali yang paling tinggi kembali diraih Eri-Armuji. Angkanya 87,50 persen untuk Eri dan 75,32 persen untuk Armuji. Sedangkan Machfud Arifin 84,32 persen dan Mujiaman 70,89 persen. Untuk top of mind cawali, responden menyebut Eri Cahyadi sebesar 38,41 persen dan Machfud Arifin angkanya 20,91 persen.

Untuk program yang paling disukai responden, jelas Karyono, sebanyak 69 persen responden ingin wali kota Surabaya selanjutnya melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah dilakukan Wali Kota Risma.

“Ada sebanyak 23 persen berharap program baru, utamanya untuk peningkatan ekonomi,” tandasnya.

Dalam survei tersebut, jelas Karyono, juga disinggung soal kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hasilnya, sebanyak 96,36 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja wali kota perempuan pertama Surabaya tersebut. Menurut Karyono, angka ini sangat tinggi sekali dan jarang ada kepala daerah di Indonesia yang bisa menembus angka mencapai 96 persen.

“Begitu pula dengan tingkat pengaruh Bu Risma sangat tinggi di Kota Surabaya. Angkanya mencapai 92,73 persen. Sebanyak 36,59 persen responden akan mempertimbangkan dukungan Risma dalam memillih wali kota Surabaya selanjutnya. Sementara yang pasti mengikuti 31,36 persen,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya