Connect with us

Bukti DPR Tak Bertanggungjawab

Ilustrasi Sidang DPR

 

Jakarta – Benar salah satu tugas DPR adalah membuat Undang-undang (UU), namun nanti dulu jika DPR harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Coba simak, sepanjang satu semester 2017 ini, DPR baru sekali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab gugatan atas UU.

Mau bukti? Berdasarkan data persidangan yang dihimpun dari website MK, Senin (17/7/2017), satu-satunya sidang yang diikuti DPR pada 2017 adalah sidang gugatan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu terkait PengujianPasal 197 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwaa.
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Duduk sebagai pemohon adalah Juniver Girsang. Nah, yang datang mewakili DPR adalah adiknya yang juga anggota DPR Komisi III, Junimart Girsang.

“Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI,” kata Junimart.

Meski gugatan diajukan pemohon yang notebane kakaknya, tapi Junimart tetap mempertahankan bila UU yang digugat sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana menurut Juniver, Pasal 197 ayat 1 membuat salinan putusan kliennya lama diterima. Akibatnya, honor pengacara pun ikut lambat.

“Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar Junimart.

Sepanjang semester pertama 2017, MK sedikitnya telah menggelar sidang lebih dari 30 persidangan yang dijadwalkan harus diikuti DPR. Berikut sebagian daftar sidang yang tak dihadiri DPR tersebut:

13 Juli 2017

DPR tidak hadir untuk menjelaskan Pasal Makar dalam KUHAP. Pasal terkait digugat oleh sejumlah elemen masyarakat.

“Dari DPR tidak hadir,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

12 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 atas pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

11 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam gugatan kriminalisasi guru. Sejumlah guru menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, karena UU itu membuat mereka kerap berhadapan dengan hukum. DPR lagi-lagi tak datang menjelaskan duduk masalah UU tersebut.

10 Juli 2017

DPR tak hadir saat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara digugat.

14 Juni 2017

DPR lagi-lagi tak hadir saat UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. Ketidakhadiran DPR ini tanpa alasan yang jelas.

“Dari DPR tidak hadir dan tidak ada berita kenapa tidak hadir,” kata Arief.

13 Juni 2017

Sidang gugatan Pasal Makar digelar di MK. Lagi-lagi DPR tak hadir. Kali ini beralasan sedang ada agenda rapat.

“Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 31 Mei yang ditandatangani pimpinan atas nama pimpinan Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal di DPR,” kata Arief.

12 Juni 2017

Sidang kriminalisasi guru digugat, DPR tak hadir.

7 Juni 2017

UU Retribusi Daerah digugat dan DPR tak hadir.

24 Mei 2017

UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. DPR tak hadir menjelaskan posisi terbentuknya UU tersebut.

Nah, bukankah DPR hanya sekedar bisa membuat UU.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

ITB Terapkan Ijazah Format Digital untuk Lulusan yang Batal Diwisuda

Oleh

Fakta News

Bandung – Di tengah wabah pandemi Corona ada banyak inovasi yang dimunculkan, tak terkecuali dari dunia Pendidikan. Institut Teknologi Bandung mulai menerapkan kebijakan penggunaan ijazah digital dengan tanda tangan elektronik bersertifikat (digital signature).

Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan bagi lulusan ITB yang akan diwisuda kedua di Tahun Akademik 2019/2020 yang pelaksanaannya ditiadakan karena pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Jaka Sembiring mengatakan ijazah digital memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih baik terhadap pemalsuan atau perubahan ijazah dan transkrip, proses pembuatan ijazah dan transkrip nilai dapat dilakukan secara efisien karena tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah dari Rektor, Dekan, Kaprodi hingga mahasiswa.

“Semua dapat dilakukan dengan ‘satu klik’. Keabsahan ijazah dan transkrip dapat diperiksa langsung oleh pihak yang berkepentingan tanpa harus melalui proses yang lama dan panjang namun cukup menggunakan aplikasi pembaca PDF yang dapat diunduh secara bebas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut, ITB menggunakan Standar PAdES (PDF Advance Electronic Signature) pada penerapan Ijazah dan Transkrip Digital. Ijazah digital diamankan secara kriptografi dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo.

“Keaslian ijazah akan dapat diverifikasi langsung oleh masyarakat secara kasat mata dengan membuka dokumen ijazah menggunakan Aplikasi Pembaca PDF (Bagian Digital Signature),” ujar Jaka.

“Selain itu, ijazah digital ITB akan tetap diterbitkan dalam dua bentuk, yaitu ijazah bentuk kertas dan ijazah bentuk file pdf,” pungkasnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemkot Semarang Umumkan 10 Pasien Positif Corona Dinyatakan Sembuh, Total Jadi 17 Pasien

Oleh

Fakta News
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam

Jakarta – Kabar baik secara beruntun diinformasikan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait kesembuhan pasien positif virus Corona atau COVID-19 di Kota Semarang. Tak tanggung-tanggung, 10 pasien positif COVID-19 yang berada pada empat rumah sakit rujukan di Ibu Kota Jawa Tengah itu dinyatakan sembuh.

“Pagi ini (rabu, red) ada 3 pasien positif yang sembuh dari RST, RS Tugurejo, dan RSDK, kemudian di sore hari kita mendapatkan data kembali untuk menyatakan 7 pasien lagi sembuh. Jadi total ada 10 pasien COVID-19 sembuh hari ini,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Abdul Hakam menjelaskan kesepuluh pasien yang dinyatakan sembuh itu terdiri dari 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang (RST), 2 pasien di Rumah Sakit Tugurejo, 3 pasien di Rumah Sakit Dokter Karyadi (RSDK), dan 4 pasien Rumah Saki St. Elisabeth.

Dengan penambahan 10 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, berarti hingga saat ini ada 17 pasien positif virus Corona yang dinyatakan sembuh. Kesembuhan sejumlah pasien positif COVID-19 di Kota Semarang ini tentu saja menjadi sebuah tren positif penanganan virus tersebut di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

“Pasalnya bila dihitung, kesembuhan 17 pasien positif di Kota Semarang itu secara beruntun diumumkan dalam kurun waktu 8 hari sejak Pemerintah Kota Semarang pertama kali mengumumkan adanya pasien sembuh di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN),” tambahnya.

Apalagi di sisi lain pada saat ini juga tercatat ada 21 dari 54 pasien positif COVID-19 dirawat dalam perbaikan klinis, yang berarti 21 pasien tersebut tinggal menunggu hasil swab test negatif untuk bisa dinyatakan benar-benar sembuh dari virus Corona.

Namun walaupun begitu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menegaskan jika perjuangan Kota Semarang untuk melawan virus corona masih perlu terus dilakukan bersama.

“Saya tidak mengharapkan setelah ada banyak kabar pasien yang dinyatakan sembuh, lalu masyarakat menjadi kendur dalam physical distancing. Justru harus diyakini menjadi momentum untuk lebih tertib, supaya mata rantai COVID-19 ini dapat semakin cepat diputus,” tandasnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Total 32 Pasien Positif Corona di RSPI Sulianti Saroso Dinyatakan Sembuh Per 8 April 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Empat pasien positif Corona yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso kini kembali telah dinyatakan sembuh. Hingga hari ini, angka tersebut menambah jumlah kasus positif Corona yang sembuh di RSPI Sulianti Saroso sebanyak 32 kasus.

“Dalam 24 jam terakhir, pasien sembuh confirmed (positif) sebanyak empat orang,” demikian pernyataan tertulis dari RSPI Sulianti Saroso, Rabu (8/4/2020).

Pihak rumah sakit juga mengatakan, dalam satu hari terakhir, ada dua kasus pasien meninggal akibat virus Corona. Masing-masing satu orang untuk pasien positif dan satu kasus lainnya untuk pasien dengan status pasien dalam pemantauan (PDP).

RSPI Sulianti Saroso juga kembali mengumumkan setidaknya ada empat pasien baru terkait virus Corona yang kini ditangani pihaknya. Kini, total ada 25 pasien virus Corona yang masih dirawat di RSPI Sulianti Saroso.

Dari 25 pasien yang masih dirawat tersebut, terdapat tiga orang yang kini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Diketahui, total pasien di ruang ICU tersebut berkurang satu dari jumlah kemarin.

“Pasien yang masih dirawat kriteria PDP 16 orang. Pasien yang masih dirawat kriteria confirmed (positif) 9 orang,” imbuhnya.

Salah satu rumah sakit rujukan penanganan virus Corona di Jakarta ini juga mengumumkan, dalam 24 jam terakhir, setidaknya ada pengurangan tujuh kasus orang dalam pemantauan (ODP) yang ditangani pihak RSPI Sulianti Saroso. Per hari ini, pihak rumah sakit hanya menangani sembilan kasus ODP.

Berikut ini rincian pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso hingga 8 April 2020:

1. ODP sampai 8 April 2020

– Jumlah per 8 April: 9

– Jumlah total: 2.832

2. Pasien yang dirawat

– PDP:

Masih Dirawat: 16

Sembuh: 38

Meninggal: 7

Total: 61

– Confirmed:

Masih Dirawat: 9

Sembuh: 32

Meninggal: 15

Total: 56

Jumlah Total: 117

3. Pasien Yang Masih Dirawat

– PDP:

Ruang Isolasi: 14

ICU: 2

– Confirmed:

Ruang Isolasi: 8

ICU: 1

Total: 25

Baca Selengkapnya