Connect with us

Bukti DPR Tak Bertanggungjawab

Ilustrasi Sidang DPR

 

Jakarta – Benar salah satu tugas DPR adalah membuat Undang-undang (UU), namun nanti dulu jika DPR harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Coba simak, sepanjang satu semester 2017 ini, DPR baru sekali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab gugatan atas UU.

Mau bukti? Berdasarkan data persidangan yang dihimpun dari website MK, Senin (17/7/2017), satu-satunya sidang yang diikuti DPR pada 2017 adalah sidang gugatan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu terkait PengujianPasal 197 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwaa.
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Duduk sebagai pemohon adalah Juniver Girsang. Nah, yang datang mewakili DPR adalah adiknya yang juga anggota DPR Komisi III, Junimart Girsang.

“Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI,” kata Junimart.

Meski gugatan diajukan pemohon yang notebane kakaknya, tapi Junimart tetap mempertahankan bila UU yang digugat sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana menurut Juniver, Pasal 197 ayat 1 membuat salinan putusan kliennya lama diterima. Akibatnya, honor pengacara pun ikut lambat.

“Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar Junimart.

Sepanjang semester pertama 2017, MK sedikitnya telah menggelar sidang lebih dari 30 persidangan yang dijadwalkan harus diikuti DPR. Berikut sebagian daftar sidang yang tak dihadiri DPR tersebut:

13 Juli 2017

DPR tidak hadir untuk menjelaskan Pasal Makar dalam KUHAP. Pasal terkait digugat oleh sejumlah elemen masyarakat.

“Dari DPR tidak hadir,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

12 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 atas pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

11 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam gugatan kriminalisasi guru. Sejumlah guru menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, karena UU itu membuat mereka kerap berhadapan dengan hukum. DPR lagi-lagi tak datang menjelaskan duduk masalah UU tersebut.

10 Juli 2017

DPR tak hadir saat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara digugat.

14 Juni 2017

DPR lagi-lagi tak hadir saat UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. Ketidakhadiran DPR ini tanpa alasan yang jelas.

“Dari DPR tidak hadir dan tidak ada berita kenapa tidak hadir,” kata Arief.

13 Juni 2017

Sidang gugatan Pasal Makar digelar di MK. Lagi-lagi DPR tak hadir. Kali ini beralasan sedang ada agenda rapat.

“Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 31 Mei yang ditandatangani pimpinan atas nama pimpinan Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal di DPR,” kata Arief.

12 Juni 2017

Sidang kriminalisasi guru digugat, DPR tak hadir.

7 Juni 2017

UU Retribusi Daerah digugat dan DPR tak hadir.

24 Mei 2017

UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. DPR tak hadir menjelaskan posisi terbentuknya UU tersebut.

Nah, bukankah DPR hanya sekedar bisa membuat UU.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Uni Eropa Apresiasi Kepemimpinan Indonesia di G20

Oleh

Fakta News
Menlu Retno LP Marsudi saat bertemu Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HRVP) sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa, Josep Borrell

Jakarta – Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (HRVP) sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa, Josep Borrell, menghargai cara Indonesia dalam mengelola kepemimpinannya di G20, di tengah situasi dunia yang sulit karena pandemi COVID-19 serta invasi Rusia ke Ukraina baru-baru ini.

Hal tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan tertulisnya, mengenai pertemuan Perwakilan EU dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/7/2022).

“HRVP Borrel kembali menyampaikan dukungan kuat terhadap Presidensi Indonesia di G20,” kata Kemlu RI.

Dalam pembicaraan bilateral yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Menlu G20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) itu, Menlu Retno dan HRVP Borrel membahas mengenai situasi di Ukraina, termasuk masalah rantai pasok pangan dan pupuk.

Dalam pernyataan terpisah yang dirilis Delegasi EU untuk Indonesia, disebutkan bahwa FMM G20 akan fokus pada kebutuhan untuk menegakkan dan menghidupkan kembali multilateralisme serta mengatasi tantangan ketahanan energi dan pangan yang mendesak, sebagai akibat dari agresi Rusia terhadap Ukraina.

Borrel akan menggunakan FMM G20 untuk menegaskan bahwa keadaan saat ini membutuhkan semakin ditingkatkannya multilateralisme dan solusi global.

“Uni Eropa mendukung mitranya untuk bekerja mencari solusi bersama dan mengatasi tantangan bersama-sama,” kata Delegasi EU.

Di sela-sela FMM G20, Perwakilan Tinggi Borrell juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan para Menlu dari berbagai benua untuk membahas isu-isu regional dan bilateral serta dampak global perang Rusia di Ukraina, khususnya terhadap keamanan pangan.

Sebagai platform multilateral strategis yang berperan mengamankan masa depan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global, G20 memiliki 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Prancis, Tiongkok, Turki, dan EU.

Meskipun FMM G20 tidak akan menghasilkan dokumen resmi atau komunike, pembahasan isu global oleh para menlu diharapkan dapat mendorong kerja sama yang lebih konkret di masa depan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Bagikan Bansos dan Belanja Buah di Pasar Petisah

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berkunjung ke Pasar Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (07/07/2022). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Jakarta – Suasana Pasar Petisah pagi itu, Kamis, 7 Juli 2022, lebih ramai dari biasanya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana rupanya datang ke salah satu pasar yang cukup terkenal di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara tersebut.

Tepat pukul 08.00 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Pasar Petisah dan langsung disambut hangat oleh para pedagang dan masyarakat yang berada di pasar tersebut. Presiden pun langsung membagikan sejumlah bantuan sosial antara lain berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Sebelum masuk ke dalam pasar, Presiden dan Ibu Iriana menyempatkan membeli dagangan dari penjual asongan dan penjual sate. Yunita, salah seorang pedagang sate mengaku sangat senang bisa berjumpa dengan Kepala Negara yang juga membeli sate dagangannya. Ia berharap suatu saat bisa diundang ke Istana Negara.

“Alhamdulillah kami keliling-keliling, kami tegur Bapak Jokowi, dia panggil, dia beli, alhamdulillah dikasih lagi sembako. Sangat senang, jarang-jarang bisa berjumpa Kepala Negara Republik Indonesia. Cuma saya kepengin Pak Jokowi undang saya ke Istana Negara,” ujar Yunita.

Selepas membeli sate, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beranjak ke dalam pasar dan tampak menghampiri penjual buah dan sayur. Presiden Jokowi tampak membeli jagung, sementara Ibu Iriana membeli buah mangga kweni dan jambu merah.

“Sebenarnya tadi jagungnya harganya Rp36 ribu, tapi dibayar sama Bapak itu Rp200 ribu. Makasih banyak Pak, dapat rezeki. Senang sekali Bapak Jokowi datang ke Pasar Petisah, sering-seringlah Bapak datang ke sini,” ujar Sopiana, penjual jagung.

“Saya sampaikan Bapak Jokowi sehat selalu, bisa menyetabilkan ekonomi kita di Indonesia ini,” tambahnya.

Tidak hanya memberikan bantuan sosial kepada pedagang, Presiden juga turut memberikan bantuan tunai kepada para pengendara becak motor. Hendika, salah seorang pengendara becak motor mengaku senang mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi dan akan menggunakan bantuan tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan.

“Mudah-mudahan Pak Jokowi panjang umur, murah rezeki,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tinjau Mina, Menag Yaqut: Tenda Representatif, KKHI Luar Biasa, Toilet Jauh Lebih Baik

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat meninjau kesiapan Mina sehari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah

Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meninjau kesiapan Mina sehari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Menag ingin memastikan langsung bahwa seluruh fasilitas dan sarana prasarana bagi jemaah sudah siap.

“Kalau dari sisi tenda untuk jemaah, saya kira sudah representatif, jauh lebih baik dari 2019, pengalaman terakhir saya berhaji. Saat itu belum dikeramik di bawahnya, sekarang sudah sehingga lebih nyaman,” ujar Menag usai melihat tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Rabu (6/7/2022).

“Pendinginnya, AC nya jauh lebih dingin dibanding terakhir saya berhaji. Saya kira ini perkembangan yang baik,” sambungnya.

Selain tenda, Menag juga mengecek kesiapan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mina. Hadir, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana yang juga memberikan penjelasan kesiapan KKHI melayani jemaah haji Indonesia selama menginap (mabit) di Mina.

“Saya cek juga KKHI, luar biasa, sudah sangat layak menangani jemaah yang membutuhkan pertolongan. Tapi, sebagus apapun kita tetap berharap klinik tidak dipakai,” tutur Menag.

“Biarlah itu (KKHI) menjadi ruang untuk melakukan antisipasi jika ada yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak dipakai,” sambung Menag berharap seluruh jemaah haji Indonesia sehat sehingga tidak perlu berobat.

Fasilitas lainnya yang ditinjau Menag adalah toilet. Menag mengecek dan memastikan setiap kran berfungsi dengan baik untuk mengalirkan air. Menag juga mengecek satu per satu ruang kamar mandi pada salah satu deret toilet di Mina, sembari sesekali mengecek kran airnya.

Toilet Mina menjadi perhatian Menag karena selalu menjadi isu di setiap fase jemaah mabit di sana. “Kita sudah lihat toilet jauh lebih baik dari yang dulu. Kalau dulu nilainya D sekarang B plus. Karena sudah ada yang lebar dikit. Mungkin itu disediakan bagi jemaah yang sepuh atau jemaah difable. Ini lebih besar dari ukuran yang lain. Sudah dipoles. Airnya juga bagus dibanding 2019,” jelasnya.

Meski melihat banyak perbaikan sarana prasarana yang ada, Menag mengaku masih berharap ada perbaikan ke depan. Menag mengibaratkan kalau saat ini nilainya B Plus, maka dia berharap tahun depan kualitas sarana prasarana nilainya bisa A.

“Saya maklum dengan persiapan yang dilakukan. Teman-teman petugas sudah ok semua, panitia PPIH sudah ok. Kita harus maklum dengan waktu yang sangat terbatas. Tahun depan kita masih punya banyak waktu. Masih bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Saya optimis tahun depan insya Allah akan jauh lebih lagi, Insya Allah,” harapnya.

Menag juga akan menambah sejumlah personel di Mina. Sebab, selain masa tinggal jemaah haji di Mina relatif lebih lama dibanding saat di Arafah dan Muzdalifah, mobilitasnya juga tinggi.

“Semakin banyak tantangannya harus semakin banyak yang menghandel supaya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” tandasnya.

Baca Selengkapnya