Connect with us

Bukti DPR Tak Bertanggungjawab

Ilustrasi Sidang DPR

 

Jakarta – Benar salah satu tugas DPR adalah membuat Undang-undang (UU), namun nanti dulu jika DPR harus bertanggung jawab atas produk hukumnya. Coba simak, sepanjang satu semester 2017 ini, DPR baru sekali menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjawab gugatan atas UU.

Mau bukti? Berdasarkan data persidangan yang dihimpun dari website MK, Senin (17/7/2017), satu-satunya sidang yang diikuti DPR pada 2017 adalah sidang gugatan KUHAP dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016. Perkara itu terkait PengujianPasal 197 ayat 1 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi:

Surat putusan pemidanaan memuat:

  1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
  3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwaa.
  5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
  7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
  9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Ietaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l.hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Duduk sebagai pemohon adalah Juniver Girsang. Nah, yang datang mewakili DPR adalah adiknya yang juga anggota DPR Komisi III, Junimart Girsang.

“Berdasarkan Putusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/pimpinan/III/2016, tertanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yang pada siang hari ini dihadiri oleh saya sendiri Dr Junimart Girsang, Nomor Anggota A128, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI,” kata Junimart.

Meski gugatan diajukan pemohon yang notebane kakaknya, tapi Junimart tetap mempertahankan bila UU yang digugat sudah sesuai dengan UUD 1945. Di mana menurut Juniver, Pasal 197 ayat 1 membuat salinan putusan kliennya lama diterima. Akibatnya, honor pengacara pun ikut lambat.

“Bahwa terkait kerugian yang didalilkan Pemohon berupa keterlambatan imbalan jasa atau success fee dan membuka peluang korupsi, DPR RI berpandangan bahwa Pasal a quo tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Karena hal tersebut sejatinya adalah tidak ada korelasinya, baik secara konstitusionalitas norma, maupun penerapannya dengan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon,” ujar Junimart.

Sepanjang semester pertama 2017, MK sedikitnya telah menggelar sidang lebih dari 30 persidangan yang dijadwalkan harus diikuti DPR. Berikut sebagian daftar sidang yang tak dihadiri DPR tersebut:

13 Juli 2017

DPR tidak hadir untuk menjelaskan Pasal Makar dalam KUHAP. Pasal terkait digugat oleh sejumlah elemen masyarakat.

“Dari DPR tidak hadir,” kata Ketua MK Arief Hidayat.

12 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 atas pengujian UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

11 Juli 2017

DPR tidak hadir dalam gugatan kriminalisasi guru. Sejumlah guru menggugat UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, karena UU itu membuat mereka kerap berhadapan dengan hukum. DPR lagi-lagi tak datang menjelaskan duduk masalah UU tersebut.

10 Juli 2017

DPR tak hadir saat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara digugat.

14 Juni 2017

DPR lagi-lagi tak hadir saat UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. Ketidakhadiran DPR ini tanpa alasan yang jelas.

“Dari DPR tidak hadir dan tidak ada berita kenapa tidak hadir,” kata Arief.

13 Juni 2017

Sidang gugatan Pasal Makar digelar di MK. Lagi-lagi DPR tak hadir. Kali ini beralasan sedang ada agenda rapat.

“Dari DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 31 Mei yang ditandatangani pimpinan atas nama pimpinan Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat internal di DPR,” kata Arief.

12 Juni 2017

Sidang kriminalisasi guru digugat, DPR tak hadir.

7 Juni 2017

UU Retribusi Daerah digugat dan DPR tak hadir.

24 Mei 2017

UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter digugat ke MK. DPR tak hadir menjelaskan posisi terbentuknya UU tersebut.

Nah, bukankah DPR hanya sekedar bisa membuat UU.

M Riz

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Saat Presiden Jokowi Beli Jaket Bomber dengan Motif Khas Dayak Sintang

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat membeli jaket bomber dengan motif khas Dayak Sintang, Rabu (08/12/2021), di Sintang, Kalbar. (Foto: BPMI Setpres/Muchlir Jr)

Sintang – Ketika akan meresmikan Bandar Udara Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melihat produksi UMKM setempat yang digelar di sebuah sudut ruang bandara.

Presiden bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, sempat melihat-melihat kain tenun ikat sintang.

Di sini, Presiden membeli sebuah jaket bomber dengan motif tenun Dayak Sintang yang didominasi warna merah dan langsung dikenakannya.

Semula Presiden tampak lebih tertarik untuk membeli kain tenun, namun para menteri dan gubernur merayu Presiden untuk membeli sebuah jaket.

“Ayo Pak beli Pak, untuk mempromosikan kain tenun Sintang,” ucap Gubernur Kalbar.

Presiden Jokowi pun memilih jaket bomber tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeli seulas kain tenun yang juga langsung dipakai.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Tingkatkan Investasi di Luar Jawa

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Tebelian, di Kab. Sintang, Kalbar, Rabu (08/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sintang – Nilai investasi di luar Jawa semakin meningkat bahwa mampu melebihi nilai investasi di Pulau Jawa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia memicu peningkatan investasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Udara Tebelian, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (08/12/2021) pagi.

“Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya berpusat di Jawa tetapi Indonesia sentris.

“Kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya, sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) realisasi investasi Triwulan III-2021 atau periode Juli-September mencapai Rp216,7 triliun. Realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp104,2 triliun (48,1 persen), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp112,5 triliun (51,9 persen).

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertama Kali, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Hadir di Kota Medan

Oleh

Fakta News
PLN Medan
Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Medan – Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. SPKLU ini berlokasi di PLN ULP Medan Kota di Jalan Listrik No. 8. General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, menyebutkan kehadiran SPKLU ini merupakan komitmen PT PLN (Persero) untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di berbagai daerah.

Menurut Pandapotan, PLN menyambut baik program pemerintah dalam penggunaan kendaraan dengan energi ramah lingkungan secara masif. Hadirnya satu SPKLU yang , menjadi bukti komitmen PLN dalam percepatan pemenuhan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara.

“Kami akan segera mengoperasikan beberapa SPKLU di lokasi strategis lainnya. Dalam hal ini PLN membuka peluang bisnis bagi yang berminat untuk berkolaborasi dengan penyediaan SPKLU, karena PLN sudah menyediakan skemanya,” ujarnya.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Untuk mempermudah investor, PLN juga telah meluncurkan website khusus untuk layanan kemitraan penyediaan SPKLU. Website ini ditujukan untuk memfasilitasi pihak ketiga yang ingin membangun SPKLU.

Tak hanya itu saja, PLN juga sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang terdekat dan aktif, riwayat pembelian listrik pada saat pengisian, riwayat penggunaan listrik pada kendaraan dan memulai proses pengisian.

“Caranya gampang, masyarakat tinggal mengunjungi SPKLU terdekat, buka aplikasi PLN Mobile, pilih fitur Charge.IN. Kemudian pindai QR Code dan pilih jumlah kWh yang diinginkan, masukkan kabel konektor dan klik Start untuk memulai pengisian. Tapi sebelumnya harus sudah punya saldo di Link Aja dulu ya,” kata Pandapotan.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Selain itu, PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN.

Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Berikutnya peralatan, layanan pemasangan, dan integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, tempat konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30 persen. []

Baca Selengkapnya