Buka Raimuna Nasional XII, Wapres Yakini Gerakan Pramuka Mampu Cetak Calon Pemimpin Bangsa
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguasai ilmu agama dan berakhlak mulia. Hal ini disiapkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, termasuk pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dan menjadi salah satu instrumen efektif untuk mencetak generasi unggul tersebut.
“Saya meyakini Gerakan Pramuka akan mampu menghasilkan cikal bakal pemimpin, yaitu calon-calon penerus bangsa yang cerdas dan bertakwa, sekaligus berakhlak mulia dan berkarakter kebangsaan,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka saat membuka Raimuna Nasional XII Tahun 2023, di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Wiladatika, Cibubur, Kota Jakarta Timur, Senin (14/08/2023).
Dalam acara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pramuka ke-62 tersebut, ia mengungkapkan, di dalam Gerakan Pramuka terkandung nilai-nilai mulia yang menjadi karakteristik dari SDM unggul tersebut. Menurut Wapres, mulai dari prinsip dasar kepramukaan hingga kode kehormatan pramuka menekankan pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Kemudian Tri Satya Pramuka dan Dasa Darma Pramuka juga menegaskan orientasi pada upaya membangun diri, rasa kepedulian dengan sesama juga alam dan lingkungan, serta semangat berkontribusi pada kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk itu, Wapres meminta, Gerakan Pramuka agar adaptif dan terus memperbarui model dan cara pembinaan kepada para pramuka Indonesia.
“Optimalkan cara-cara kekinian yang efektif untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi insan Indonesia,” pintanya.
Senada dengan hal itu, Wapres mengajak generasi Pramuka Indonesia untuk berani melakukan perbaikan dan gebrakan dalam setiap karyanya.
“Isi ruang-ruang pembangunan dengan berbagai terobosan. Di saat yang sama, terus asah dan kembangkan kapasitas diri sebagai bekal membawa Indonesia menuju kemajuan,” pesannya.
Dengan demikian, Wapres berharap, Gerakan Pramuka nantinya bisa terus melatih generasi muda bangsa Indonesia dalam memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya.
“Ke depan, Gerakan Pramuka saya harapkan dapat terus menjadi wadah pengembangan diri bagi manusia Indonesia di segala rentang usia, baik anak-anak, remaja, kaum muda, maupun dewasa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso melaporkan, kegiatan Raimuna Nasional XII diikuti oleh sekitar 20 ribu peserta yang terdiri atas pramuka penegak, pramuka pandega, pembina pendamping, dan unsur-unsur terkait lainnya.
Melalui penguatan kapasitas SDM pramuka, khususnya pada jenjang penegak dan pandega, ia berharap akan muncul generasi emas pada 2045 mendatang.
“Kami berharap agar pramuka penegak dan pramuka pandega, yang saat ini berusia antara 16 sampai 25 tahun, terus melaju dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di segala bidang. Sehingga, di masa Indonesia memasuki hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun pada 17 Agustus 2045 nanti, telah muncul generasi-generasi muda penerus bangsa di hadapan kita semua,” ucap Budi.
Sebagai informasi, raimuna merupakan pertemuan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Adapun Raimuna Nasional XII 2023 diselenggarakan selama sepuluh hari pada 14-21 Agustus 2023 dengan mengusung tema “Bangkit (Bangun Generasi Kita)”. Rangkaian kegiatan di antaranya mencakup Bakti, Wisata, Magang Bangkit, Kampus Bangkit, Youth Development Town, Rover Challenge, Jumpa Tokoh, Beranda Nusantara, Kuliner Nusantara, Youth Contingen Talent, Fun Sport, Gelang Ajar, serta Resolusi Bangkit Festival Kopi dan Teh.
Hadir pula dalam kesempatan ini, antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo beserta segenap pengurus Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
