Buka Raimuna Nasional XII, Wapres Yakini Gerakan Pramuka Mampu Cetak Calon Pemimpin Bangsa
Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguasai ilmu agama dan berakhlak mulia. Hal ini disiapkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, termasuk pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka dan menjadi salah satu instrumen efektif untuk mencetak generasi unggul tersebut.
“Saya meyakini Gerakan Pramuka akan mampu menghasilkan cikal bakal pemimpin, yaitu calon-calon penerus bangsa yang cerdas dan bertakwa, sekaligus berakhlak mulia dan berkarakter kebangsaan,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka saat membuka Raimuna Nasional XII Tahun 2023, di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Wiladatika, Cibubur, Kota Jakarta Timur, Senin (14/08/2023).
Dalam acara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pramuka ke-62 tersebut, ia mengungkapkan, di dalam Gerakan Pramuka terkandung nilai-nilai mulia yang menjadi karakteristik dari SDM unggul tersebut. Menurut Wapres, mulai dari prinsip dasar kepramukaan hingga kode kehormatan pramuka menekankan pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Kemudian Tri Satya Pramuka dan Dasa Darma Pramuka juga menegaskan orientasi pada upaya membangun diri, rasa kepedulian dengan sesama juga alam dan lingkungan, serta semangat berkontribusi pada kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk itu, Wapres meminta, Gerakan Pramuka agar adaptif dan terus memperbarui model dan cara pembinaan kepada para pramuka Indonesia.
“Optimalkan cara-cara kekinian yang efektif untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi insan Indonesia,” pintanya.
Senada dengan hal itu, Wapres mengajak generasi Pramuka Indonesia untuk berani melakukan perbaikan dan gebrakan dalam setiap karyanya.
“Isi ruang-ruang pembangunan dengan berbagai terobosan. Di saat yang sama, terus asah dan kembangkan kapasitas diri sebagai bekal membawa Indonesia menuju kemajuan,” pesannya.
Dengan demikian, Wapres berharap, Gerakan Pramuka nantinya bisa terus melatih generasi muda bangsa Indonesia dalam memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya.
“Ke depan, Gerakan Pramuka saya harapkan dapat terus menjadi wadah pengembangan diri bagi manusia Indonesia di segala rentang usia, baik anak-anak, remaja, kaum muda, maupun dewasa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso melaporkan, kegiatan Raimuna Nasional XII diikuti oleh sekitar 20 ribu peserta yang terdiri atas pramuka penegak, pramuka pandega, pembina pendamping, dan unsur-unsur terkait lainnya.
Melalui penguatan kapasitas SDM pramuka, khususnya pada jenjang penegak dan pandega, ia berharap akan muncul generasi emas pada 2045 mendatang.
“Kami berharap agar pramuka penegak dan pramuka pandega, yang saat ini berusia antara 16 sampai 25 tahun, terus melaju dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik di segala bidang. Sehingga, di masa Indonesia memasuki hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun pada 17 Agustus 2045 nanti, telah muncul generasi-generasi muda penerus bangsa di hadapan kita semua,” ucap Budi.
Sebagai informasi, raimuna merupakan pertemuan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Adapun Raimuna Nasional XII 2023 diselenggarakan selama sepuluh hari pada 14-21 Agustus 2023 dengan mengusung tema “Bangkit (Bangun Generasi Kita)”. Rangkaian kegiatan di antaranya mencakup Bakti, Wisata, Magang Bangkit, Kampus Bangkit, Youth Development Town, Rover Challenge, Jumpa Tokoh, Beranda Nusantara, Kuliner Nusantara, Youth Contingen Talent, Fun Sport, Gelang Ajar, serta Resolusi Bangkit Festival Kopi dan Teh.
Hadir pula dalam kesempatan ini, antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo beserta segenap pengurus Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
