Buka Musda HIPMI Jatim, Puan Maharani Optimis Ekonomi Segera Pulih Bertahap
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap setiap anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Jawa Timur dan HIPMI nasional terus berinovasi dan punya sikap pantang menyerah, sehingga menjadi bagian dari kekuatan besar yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“HIPMI perlu menjadi bagian dari solusi kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Puan dalam pidato pembukaan Musda XIV HIPMI Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (24/3/2021). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti, Menteri BUMN Erick Tohir dan sejumlah pengurus HIPMI.
Politisi PDI-Perjuangan itu menyatakan HIPMI turut menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.
“Dengan kader-kader yang muda, maka HIPMI ini adalah wajah dari masa depan ekonomi Indonesia yang turut memegang kunci kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Puan.
Puan berpesan agar kader-kader HIPMI bersiap menghadapi kondisi ekonomi pasca setahun pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah kita mulai melihat sebuah titik terang di ujung jalan. Memang titik itu terangnya belum terlalu terang benderang. Tapi hawa hangatnya sudah mulai terasa dan mulai membangkitkan optimisme kita terhadap masa depan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi,” ungkapnya.
Sikap optimistis itu, menurut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut, dilandasi oleh prediksi beberapa lembaga dunia seperti Bank Dunia dan OECD yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini di kisaran empat persen lebih.
“Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia mengalami tren yang meningkat dari bulan ke bulan sejak September 2020 hingga saat ini,” tegasnya.
Di dalam negeri, lanjut Puan, pelaksanaan vaksinasi membuat sikap optimistis lepas dari pandemi Covid-19 makin menguat. Karena itu, Puan mengajak anggota HIPMI ikut menyukseskan program vaksinasi.
“Termasuk ikut berpartisipasi dalam vaksinasi gotong royong. Tentu melalui koordinasi yang kuat dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait lainnya,” ujar Puan.
Namun, Puan meminta anggota HIPMI membangun sikap optimistis yang terkalkulasi, jangan sampai terlena dan lengah karena sudah melakukan vaksinasi sehingga malah menghambat momentum positif yang sudah mulai terbangun.
Anggota DPR dari dapil Jawa Tengah V itu lalu menyinggung tema Musda HIPMI Jawa Timur, yakni “Siap Tancap Gas”.
“Kalau seperti mobil itu mau tancap gas, tidak bisa dari diam atau posisi netral langsung masuk gigi 5, malah bisa mati mesinnya,” pesan Puan.
Karena itu, Puan meminta HIPMI bersiap menyambut pemulihan ekonomi secara bertahap.
“Kalau dengan vaksinasi ini kita anggap sudah seperti masuk gigi 1, atau bahkan gigi 2, tinggal kita lihat bagaimana supaya bisa cepat masuk gigi-gigi berikutnya,” ujar Puan.
Di akhir pidatonya, Puan berpesan agar HIPMI bergotong royong dengan Pemerintah untuk menghadirkan ekosistem dunia usaha yang sehat dan produktif, serta inklusif, baik di masa pandemi Covid-19 maupun untuk ke depannya di era pasca pandemi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
