Buka ASEAN IIDC, Presiden Jokowi: ASEAN Harus Jadi Jangkar Perdamaian Dunia
Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi Dialog Antarbudaya dan Antaragama ASEAN Tahun 2023 atau ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Senin, 7 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meyakini bahwa ASEAN dapat menjadi teladan toleransi dan persatuan.
“Saya yakin Bapak, Ibu yang hadir di sini memiliki komitmen yang sama dengan saya bahwa ASEAN harus menjadi teladan toleransi dan persatuan. ASEAN harus menjadi jangkar perdamaian dunia,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa menurut Global Peace Index 2023, konflik global makin marak. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya negara yang terlibat konflik dari 58 negara pada tahun 2008 menjadi 91 negara pada saat ini.
“Angka kematian akibat konflik global pun meningkat menjadi 238 ribu jiwa dan dampak kerugian ekonomi naik 17 persen menjadi 17,5 triliun US dollar, setara dengan 13 persen dari GDP global,” jelasnya.
Di sisi yang lain, di bidang keagamaan, masyarakat dunia mulai makin tidak religius. Survei dari Ipsos Global Religion tahun 2023 terhadap 19.731 orang dari 26 negara di dunia menunjukkan 29 persen menyatakan bahwa mereka agnostik dan ateis. Selain itu, jumlah kekerasan fisik atas nama agama dan kepercayaan juga makin meningkat berdasarkan data Pew Research Center.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Jokowi meyakini bahwa masyarakat ASEAN justru memiliki semangat keagamaan yang makin meningkat. Indonesia misalnya, adalah negara yang masyarakatnya paling percaya Tuhan dan angkanya tertinggi di dunia.
“Ini menurut Pew Research Center, 96 persen responden di Indonesia meyakini bahwa moral yang baik ditentukan kepercayaan kepada Tuhan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara-negara ASEAN, antara lain Indonesia, telah berhasil mempertahankan tradisi toleransi yang kuat. Di tengah keberagaman budaya dan agama, Indonesia mampu terus menjaga kerukunan dan mengelola keragaman etnisitas, suku, budaya, agama, dan kepercayaan.
“Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, mampu menjadi a caring and sharing community, bukan hanya menjadi epicentrum of growth, tetapi juga menjadi epicentrum of harmony yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyambut hangat peran konstruktif para pemimpin agama dan budaya di ASEAN melalui prakarsa strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menggelar Konferensi Dialog Antarbudaya dan Antaragama ASEAN tahun 2023.
“Saya harapkan forum ini akan menghadirkan saling pengertian yang makin meluas, bisa menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun ASEAN sebagai epicentrum of growth, epicentrum of harmony,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Mustasyar NU K.H. Mustofa Bisri, perwakilan aktivis NU Yenny Wahid, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
