BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro
Jakarta – Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi terbentuk. Hal ini seiring dilakukannya penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta, 13 September 2021.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi serta Wakil Direktur Utama BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto.
Milestone bersejarah bagi UMKM ini tidak mengubah porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI. Di sisi lain, setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM.
Sebelumnya pembentukan Holding Ultra Mikro telah mendapat persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 5 Februari 2021, Ketua Komite Privatisasi pada 17 Februari 2021, dukungan dari parlemen yakni Komisi XI dan Komisi VI DPR RI pada 16 Maret & 18 Maret 2021, dan telah diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2021 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) BRI tanggal 2 Juli 2021. Holding juga didukung pula dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai PMN BRI pada 16 Juli 2021, persetujuan dari RUPS-LB BRI pada 22 Juli 2021, serta persetujuan OJK Bank serta OJK Pasar Modal pada 24 Agustus & 30 Agustus 2021.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi tonggak bersejarah berdirinya Holding Ultra Mikro yang memiliki visi ekonomi kerakyatan. “Saya berterima kasih atas komitmen tiga BUMN mewujudkan Holding Ultra Mikro dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Holding Ultra Mikro, tambahnya, akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia Maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro, melalui penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM terutama pengusaha Ultra Mikro dengan pemberdayaan melalui holding ini,” tegas Erick.
Erick menekankan bahwa hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing-masing perseroan. Menurutnya, BRI, Pegadaian dan PNM akan saling melengkapi memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro.
“Kehadiran holding ultra mikro ini akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah, karena itu salah satu tujuan dari hadirnya Holding UMi melalui sinergi ketiga BUMN. Melalui co-location jejaring layanan BRI ke depan akan dilengkapi pula dengan loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM Mekaar. Bahkan melalui berbagai simulasi, co-location mampu mencatatkan efisiensi karena menekan biaya operasional dan biaya dana (cost of fund),” ujarnya optimistis.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BRI, Sunarso mengamini Erick. Menurutnya, Holding Ultra Mikro akan menghasilkan lembaga pemberdayaan mikro termasuk ultra mikro terbesar yang memiliki ekosistem keuangan terlengkap. Ekosistem ultra mikro yang dibangun berdasarkan sinergi model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan mampu memberikan journey layanan keuangan yang terintegrasi bagi pelaku usaha di segmen tersebut.
“Journey-nya dimulai dengan fase Empower dimana PNM melalui model bisnis Group Lending-nya memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan unbanked untuk menjadi pengusaha ultra mikro yang lebih independen. Selanjutnya, pada fase Integrate, saat nasabah PNM sudah menjadi feasible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, dapat ditawarkan produk Ultra Mikro BRI dan Pegadaian. Tujuan akhir dari Integrated Journey dalam Ekosistem Ultra Mikro ini adalah fase Upgrade, dimana nasabah UMi telah berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang lebih matang dan siap naik kelas ke segmen Mikro,” ujar Sunarso.
Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan potensi holding dari segi bisnis. Dari data yang dimiliki pihaknya, usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, yang sudah tersentuh lembaga keuangan formal baru sekitar 15 juta nasabah.
“Pembentukan ekosistem ultra mikro akan memperkuat perjalanan BRI dalam mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion, dan terus memberikan value berkelanjutan bagi seluruh stakeholders,” ujar Sunarso.
Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menambahkan jika sinergi ekosistem Ultra Mikro yang yang terbentuk karena holding akan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada pelaku usaha di segmen tersebut.
Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk produk gadai serta layanan investasi dalam bentuk Tabungan Emas juga dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan PNM melalui akses produk berbasis gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible dan bankable sehingga naik kelas.
Ini menjadi momentum bagi Pegadaian untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Langkah ini sejalan dengan latar belakang perusahaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu juga sesuai dengan visi Pegadaian, menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.
Optimisme senada diungkapkan Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi. Menurutnya, ketiga entitas sudah melakukan integrasi terutama dalam sumber daya, infrastruktur dan data.
Dengan integrasi ekosistem UMi melalui holding, kami pun optimistis program PNM Mekaar akan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat kecil karena dapat mengoptimalkan peran pemberdayaan PNM dengan penurunan biaya overhead.
Kami tentunya lebih yakin ke depan dengan sinergi dan penguatan ekosistem UMi melalui holding akan semakin terakselerasi, dan ini tentunya sebuah kebanggaan bagi kami. Selain sebagai pemacu pertumbuhan, holding UMi ini akan memberikan nilai tambah untuk nasabah.
Tercapainya sinergi ultra mikro ini tak lepas dari dukungan pemerintah, termasuk diantaranya regulator, parlemen, dan pemegang saham serta seluruh manajemen dan karyawan dari ketiga entitas holding.
“Oleh karena itu, dengan ditandatanganinya akta inbreng pada hari ini, kami persembahkan Holding UMi ini khususnya untuk pelaku usaha ultra mikro dan umumnya bagi pelaku UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional serta bagi seluruh stakeholder,” pungkas Catur.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
