Connect with us

BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Jakarta – Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi terbentuk. Hal ini seiring dilakukannya penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta, 13 September 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi serta Wakil Direktur Utama BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto.

Milestone bersejarah bagi UMKM ini tidak mengubah porsi kepemilikan pemerintah atas saham pengendali di BRI. Di sisi lain, setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM.

Sebelumnya pembentukan Holding Ultra Mikro telah mendapat persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 5 Februari 2021, Ketua Komite Privatisasi pada 17 Februari 2021, dukungan dari parlemen yakni Komisi XI dan Komisi VI DPR RI pada 16 Maret & 18 Maret 2021, dan telah diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2021 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) BRI tanggal 2 Juli 2021. Holding juga didukung pula dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai PMN BRI pada 16 Juli 2021, persetujuan dari RUPS-LB BRI pada 22 Juli 2021, serta persetujuan OJK Bank serta OJK Pasar Modal pada 24 Agustus & 30 Agustus 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi tonggak bersejarah berdirinya Holding Ultra Mikro yang memiliki visi ekonomi kerakyatan. “Saya berterima kasih atas komitmen tiga BUMN mewujudkan Holding Ultra Mikro dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Holding Ultra Mikro, tambahnya, akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

“Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia Maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro, melalui penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM terutama pengusaha Ultra Mikro dengan pemberdayaan melalui holding ini,” tegas Erick.

Erick menekankan bahwa hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing-masing perseroan. Menurutnya, BRI, Pegadaian dan PNM akan saling melengkapi memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro.

“Kehadiran holding ultra mikro ini akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah, karena itu salah satu tujuan dari hadirnya Holding UMi melalui sinergi ketiga BUMN. Melalui co-location jejaring layanan BRI ke depan akan dilengkapi pula dengan loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM Mekaar. Bahkan melalui berbagai simulasi, co-location mampu mencatatkan efisiensi karena menekan biaya operasional dan biaya dana (cost of fund),” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BRI, Sunarso mengamini Erick. Menurutnya, Holding Ultra Mikro akan menghasilkan lembaga pemberdayaan mikro termasuk ultra mikro terbesar yang memiliki ekosistem keuangan terlengkap. Ekosistem ultra mikro yang dibangun berdasarkan sinergi model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan mampu memberikan journey layanan keuangan yang terintegrasi bagi pelaku usaha di segmen tersebut.

“Journey-nya dimulai dengan fase Empower dimana PNM melalui model bisnis Group Lending-nya memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan unbanked untuk menjadi pengusaha ultra mikro yang lebih independen. Selanjutnya, pada fase Integrate, saat nasabah PNM sudah menjadi feasible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, dapat ditawarkan produk Ultra Mikro BRI dan Pegadaian. Tujuan akhir dari Integrated Journey dalam Ekosistem Ultra Mikro ini adalah fase Upgrade, dimana nasabah UMi telah berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang lebih matang dan siap naik kelas ke segmen Mikro,” ujar Sunarso.

Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan potensi holding dari segi bisnis. Dari data yang dimiliki pihaknya, usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, yang sudah tersentuh lembaga keuangan formal baru sekitar 15 juta nasabah.

“Pembentukan ekosistem ultra mikro akan memperkuat perjalanan BRI dalam mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion, dan terus memberikan value berkelanjutan bagi seluruh stakeholders,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menambahkan jika sinergi ekosistem Ultra Mikro yang yang terbentuk karena holding akan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada pelaku usaha di segmen tersebut.

Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk produk gadai serta layanan investasi dalam bentuk Tabungan Emas juga dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan PNM melalui akses produk berbasis gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible dan bankable sehingga naik kelas.

Ini menjadi momentum bagi Pegadaian untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Langkah ini sejalan dengan latar belakang perusahaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu juga sesuai dengan visi Pegadaian, menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Optimisme senada diungkapkan Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi. Menurutnya, ketiga entitas sudah melakukan integrasi terutama dalam sumber daya, infrastruktur dan data.

Dengan integrasi ekosistem UMi melalui holding, kami pun optimistis program PNM Mekaar akan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat kecil karena dapat mengoptimalkan peran pemberdayaan PNM dengan penurunan biaya overhead.

Kami tentunya lebih yakin ke depan dengan sinergi dan penguatan ekosistem UMi melalui holding akan semakin terakselerasi, dan ini tentunya sebuah kebanggaan bagi kami. Selain sebagai pemacu pertumbuhan, holding UMi ini akan memberikan nilai tambah untuk nasabah.

Tercapainya sinergi ultra mikro ini tak lepas dari dukungan pemerintah, termasuk diantaranya regulator, parlemen, dan pemegang saham serta seluruh manajemen dan karyawan dari ketiga entitas holding.

“Oleh karena itu, dengan ditandatanganinya akta inbreng pada hari ini, kami persembahkan Holding UMi ini khususnya untuk pelaku usaha ultra mikro dan umumnya bagi pelaku UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional serta bagi seluruh stakeholder,” pungkas Catur.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDI Perjuangan Instruksikan Tiga Pilar Partai Terus Teguh Lestarikan Alam dan Lingkungan

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – PDI Perjuangan berkomitmen terus menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan Iingkungan serta dalam rangka mewujudkan politik hijau. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Tiga Pilar Partai untuk terus menjaga, melindungi dan melestarikan pohon-pohon tua dan langka di daerahnya.

Komitmen PDI Perjuangan untuk terus menunjukkan kepedulian lingkungan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (22/10).

“Pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan, penghasil buah-buahan, bahan obat dan bahan nabati lainnya serta sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Namun, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan sehingga pohon menjadi sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia,” jelas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hasto menyebutkan berdasarkan data lnternational Union For Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 487 spesies pohon Indonesia terancam punah, 55 spesies diantaranya merupakan pohon berukuran besar. Hal ini akibat dari alih fungsi kawasan yang menyebabkan hilangnya habitat alami pohon langka, diikuti oleh perambahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, penebangan, kebakaran yang menyebabkan rusaknya habitat dan penurunan populasi, serta perubahan iklim global.

“Bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan kepunahan dan upaya konservasi, maka akan banyak pohon terancam punah dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai program dirancang dan dilaksanakan. Misalnya penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, jelas Hasto, DPP PDI Perjuangan kemarin mengeluarkan sebuah instruksi Partai untuk diperhatikan dan dilaksanakan DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota FPDI Perjuangan dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan kader PDIP di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing.

“Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan, Pak I Made Urip akan memantau langsung dan memberikan laporan kepada Partai terhadap pelaksanaan instruksi ini. Sekali lagi, Partai ingin mewujudkan politik hijau,” tandas Hasto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Istana Paparkan Keberhasilan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Oleh

Fakta News
Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah terjadi transformasi progresif. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja, papar Fadjroel dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel melanjutkan, dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

“Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Fajdroel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif.

Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.

Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan.

“Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

“Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia.

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

“Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Kini Polri Berhasil Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan telah berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 57 tersangka yang terkait kasus ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10/2021).

Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah.

“Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya.

Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus.

Baca Selengkapnya