BPS: Inflasi Maret 2020 Cukup Terkendali
Jakarta – Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan, meskipun jauh lebih landai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sehingga inflasi cukup terkendali di bulan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, saat menyampaikan jumpa pers secara langsung (live streaming), Rabu (1/4).
“Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 90 Kota inflasi, pada bulan Maret 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,10%. Dengan demikian inflasi per kalender adalah sebesar 0,76% dan inflasi tahunan dari Maret 2020 ke Maret 2019 adalah sebesar 2,96%, berarti ada di bawah 3%,” ujar Suhariyanto seraya memberikan penekanan bahwa dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 cukup terkendali.
Lebih lanjut, Kepala BPS menyampaikan bahwa dari 90 kota ada 43 kota yang mengalami inflasi dan ada 47 kota yang mengalami inflasi.
“Inflasi tertinggi terjadi di Lhokseumawe di mana inflasi bulan Maret adalah sebesar 0,64% dan kalau kita telusuri lebih dalam penyebab utamanya adalah kenaikan berbagai harga jenis ikan dan kemudian juga sumbangan kenaikan harga emas perhiasan,” imbuh Kepala BPS.
Deflasi tertinggi, menurut Kepala BPS, terjadi di Timika, yaitu minus 1, 91% dan penyebab utamanya adalah turunnya tiket angkutan udara sehingga sumbangannya kepada deflasi adalah sebesar 0,77%.
“Kalau kita bandingkan inflasi bulan Maret 2020 dengan inflasi pada bulan Februari 2020. bisa dilihat di sana bahwa inflasi bulan Maret adalah 0,10% lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Februari 2020 yang sebesar 0,28%,” ujarnya.
Hal ini, menurut Kepala BPS, akan sama juga dengan inflasi tahunan dimana pada bulan Maret adalah 2, 96%, bulan Februari 2,98%, jadi inflasi pada bulan Maret ini lebih rendah dibandingkan bulan yang lalu.
“Satu catatan yang perlu digarisbawahi, bahwa pada akhir minggu di bulan April kita akan mulai memasuki bulan puasa. Karena itu, kita semua perlu siap-siap untuk betul-betul menjaga ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi supaya harga-harga tetap terjangkau,” kata Kepala BPS.
Dengan memperhatikan apa yang sudah dicapai pemerintah pada tahun lalu, sambung Kepala BPS, tentu diharapkan bahwa inflasi selama bulan Ramadan dan Lebaran tetap akan terkendali.
“Inflasi bulan Maret adalah 0,10% dan dari 11 kelompok pengeluaran yang ada. Ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi 0,43% dan kemudian kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,09%,” imbuhnya.
Sementara kelompok pengeluaran yang lain, tambah Suhariyanto, mengalami inflasi meskipun tidak terlalu tinggi dan inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasinya adalah sebesar 0,10%, andil inflasinya adalah sebesar 0,03%,” katanya.
Ada beberapa komoditas, lanjut Kepala BPS, yang dominan memberikan memberikan andil atau sumbangan inflasi pada kelompok ini, yaitu:
Pertama, adalah kenaikan telor ayam ras itu menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.
Kedua, adanya kenaikan bawang bombay sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,03%.
Ketiga, kenaikan gula pasir di mana sumbangan atau andil inflasinya adalah sebesar 0,02%.
Keempat, kenaikan rokok kretek filter dan rokok putih masing-masing juga memberikan andil sebesar 0,01%.
“Di sisi lain ada komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga, sehingga memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini, diantaranya adalah hargai cabai merah sudah turun drastis sehingga menyumbang andil inflasi sebesar 0,09%. Cabai rawit menyumbang andil inflasi sebesar 0,04%,” jelas Kepala BPS menguraikan komoditas-komoditas dominan yang memberikan andil inflasi dan deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kemudian berikutnya, sambung Kepala BPS, yang mempunyai andil terbesar adalah kelompok transportasi pada bulan Maret 2020 ini mengalami deflasi sebesar 0,43% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,05%.
“Komoditas yang paling dominan memberikan andil kepada deflasi pada kelompok ini adalah adanya penurunan tarif angkutan udara dimana andil terhadap deflasinya adalah sebesar 0,26%,” sambungnya.
Untuk kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran, Kepala BPS menyampaikan bahwa terjadi inflasi 0,36% dengan dengan andil 0,03%, komoditas yang memberikan andil kepada inflasi adalah kenaikan harga untuk nasi dengan lauk pauk sebesar 0,01%.
“Berikutnya adalah kelompok pengeluaran nomor 11 yang mengalami inflasi paling tinggi, yaitu 0,99% sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,06%. Di sana komoditas yang paling dominan memberikan sumbangan kepada inflasi adalah kenaikan emas perhiasan, sehingga andilnya kepada inflasi adalah sebesar 0,05%. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Maret sebesar 0,10%,” jelasnya.
Dari 3 komponen yang mengalami inflasi, lanjut Kepala BPS, yaitu komponen inti, dimana inflasinya adalah sebesar 0,29% dan andilnya kepada inflasi adalah 0,19%.
“Untuk inflasi inti ini yang menyumbang besar kepada inflasi adalah emas perhiasan 0,05%, bawang bombay 0,03%, dan kemudian juga gula pasir 0,02%. Kita tahu bahwa pergerakan harga emas dipengaruhi pergerakan internasional,” urai Suhariyanto.
Sementara untuk harga yang diatur pemerintah atau administrative price, menurut Suhariyanto, mengalami deflasi 0,19% dan sumbangannya kepada deflasi adalah 0,03%.
“Di sana seperti saya sampaikan tadi ada penurunan tarif angkutan udara dengan andil deflasi 0,06%, meskipun masih ada kenaikan rokok kretek dan rokok filter yang masing-masing menyumbang kepada inflasi sebesar 0,01%,” tutur Kepala BPS.
Sementara untuk kelompok floating price, menurut Kepala BPS, mengalami deflasi dengan berbagai penurunan harga seperti cabai merah dan cabai rawit.
“Jadi dari angka inflasi bulan Maret 2020 ini sekali lagi bisa saya simpulkan bahwa inflasi pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 0, 10%. Penyebab utama inflasi pada bulan Maret 2020 adalah kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan telur ayam ras, kenaikan bawang bombay, dan gula pasir,” tandasnya.
Sebaliknya, tambah Kepala BPS, penghambat utama inflasi akan menyebabkan deflasi karena ada turunnya harga cabai merah, tarif angkutan udara, dan harga cabai rawit.
“Sementara dari sisi komponen inflasi pada bulan Maret ini didorong oleh inflasi inti yang utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan,” tuturnya menyelesaikan penjelasan terkait inflasi di bulan Maret 2020.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
