Connect with us

BPS Catat Kenaikan Nilai Tukar Petani

upah buruh petani dan buruh bangunan
Presiden Jokowi saat berdialog dengan petani. Istimewa

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai tukar petani (NTP) nasional pada September 2017 naik 0,61 persen atau naik sebesar 102,22. Kenaikan NTP ini disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) yang juga naik sebesar 0,49 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) turun sebesar 0,12 persen.

Perlu dicatat, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP pun bisa menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Singkatnya, semakin tinggi NTP, maka semakin kuat pula kemampuan daya beli petani.

“Kenaikan NTP pada September 2017 itu berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia. Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga hasil produksi pertanian mengalami kenaikan, sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dibayar mengalami penurunan,” terang Kepala BPS Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Senin (2/10) kemarin.

Sementara dibandingkan provinsi lainnya, NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan tertinggi sebesar 2,16 persen di bulan September 2017. Di sisi lain, NTP Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami penurunan terbesar yakni 0,95 persen.

Menurut Suhariyanto, kenaikan NTP September 2017 dipengaruhi oleh naiknya NTP pada seluruh subsektor. Adapun subsektor tersebut meliputi tanaman pangan sebesar 1,60 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,18 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,18 persen.

Dijelaskan juga bahwa subsektor tanaman holtikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan, sebesar 0,37 persen dan 0,40 persen. Namun It secara nasional naik sebesar 0,49 persen pada September 2017, dibanding It Agustus 2017, dari 130,31 menjadi 130,94.

Kenaikan It tersebut disebabkan naiknya It pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,41 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,09 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,10 persen. Sedangkan It subsektor holtikultura dan subsektor peternakan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,41 persen.

Garis besarnya, secara nasional Ib pada September 2017 turun sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan Ib Agustus 2017, yaitu dari 128,25 menjadi 128,10. “Penurunan Ib disebabkan turunnya Ib di semua subsektor pertanian,” kata Suhariyanto kembali.

Penurunan Ib di subsektor tanaman pangan sebesar 0,19 persen, subsektor tanaman holtikultura sebesar 0,17 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,09 persen, subsektor peternakan sebesar 0,01 persen, dan subsektor perikanan sebesar 0,09 persen.

Diikuti Naiknya Gabah
Kenaikan NTP pun turut diikuti oleh kenaikan harga gabah. Suhariyanto menjelaskan, dibandingkan September 2016, rata-rata harga pada September tahun ini mengalami peningkatan. Harga gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 2,6 persen, 4,11 persen, dan 4,91 persen.

Sedangkan di tingkat penggilingan, rata-rata harga untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 2,64 persen, 3,58 persen, dan 4,4 persen. Selama September 2017, harga GKP di tingkat petani Rp4655 atau naik 3,22 persen dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4744 atau naik 3,31 dibandingkan bulan sebelumnya.

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya