Connect with us

BPOM Terbitkan Panduan New Normal dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan panduan menjalani ‘new normal’ dalam menghadapi pandemi COVID-19. Panduan ini berisi mulai dari penjelasan apa itu COVID-19, penularannya, hingga tips mencegah penularan.

Berikut rangkuman panduan tersebut:

1. Pencegahan penularan untuk masyarakat umum

Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu masyarakat umum dalam menjalani fase ‘new normal‘ di tengah pandemi COVID-19. Mulai dari tips pencegahan COVID-19 di kendaraan umum hingga bagaimana menjalani ‘new normal’ saat di tempat kerja.

Sebenarnya, sama seperti cara mencegah penularan COVID-19 pada umumnya, panduan ‘new normal‘ saat menggunakan kendaraan umum dan di tempat kerja pun mirip seperti berikut.

  • Memakai masker saat bepergian
  • Menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol
  • Menjaga jarak antar penumpang minimal 1-2 meter
  • Memastikan tempat kerja mempunyai ventilasi yang baik
  • Menjaga kebersihan dan rutin mendesinfeksi area kerja
  • Bekerja dari rumah ketika sakit
  • Membungkus tisu bekas pakai ke kantung plastik sebelum dibuang

Selain BPOM, Kementerian Kesehatan RI juga menerbitkan Keputusan Menteri nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. Keputusan tersebut berisi Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di tempat kerja.

Isinya pun kurang lebih sama dengan panduan yang diterbitkan oleh BPOM. Hanya saja peraturannya lebih lengkap, termasuk kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19.

Mulai dari panduan selama PSBB di tempat kerja, aturan jadwal giliran bekerja, hingga menyediakan fasilitas tempat kerja yang sehat.

Menurut Menteri Kesehatan RI, dr. Terawan Agus Putranto, panduan menjalani ‘new normal’ ini diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak COVID-19. Mulai dari tempat kerja, termasuk perkantoran dan industri, hingga sarana publik lainnya.

2. Pencegahan penularan untuk pedagang dan penjual makanan

Panduan menjalani ‘new normal’ yang diterbitkan BPOM dalam menghadapi COVID-19 ternyata tidak hanya berlaku pada masyarakat umum, melainkan juga pedagang.

Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sejumlah pedagang. Berkurangnya pelanggan tentu memengaruhi pendapatan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang mengubah sistem tempat makan menjadi hanya untuk dibungkus hingga menutup usaha mereka semetara waktu.

Apabila aturan PSBB sudah mulai dilonggarkan dan masyarakat menjalani ‘new normal’, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penjual makanan sebagai berikut.

  • Memastikan kebersihan dapur dan alat makan terjaga
  • Pegawai restoran tetap menggunakan masker
  • Memastikan tubuh dalam keadaan sehat untuk berjualan
  • Menggunakan sarung tangan saat mengambil makanan
  • Makanan dibungkus dengan kemasan yang bersih
  • Menghindari penggunaan koran atau kertas sebagai pembungkus

3. Berhati-hati dalam membeli obat dan suplemen

Salah satu cara mencegah infeksi COVID-19 adalah menjaga kesehatan tubuh. Baik memenuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan bergizi maupun tambahan suplemen. Bahkan, ketika merasakan gejala COVID-19, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meringankan gejala tersebut.

Mulai dari membeli obat penurun panas hingga mengonsumsi suplemen tambahan agar tubuh lebih cepat pulih. Tidak mengherankan jika angka penjualan obat dan suplemen meningkat drastis dan terkadang membuat keduanya menjadi langka ditemukan.

Maka dari itu, panduan ‘new normal‘ lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah mulai berhati-hati dalam memilih obat. Berikut ini ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan ketika membeli obat dan suplemen di tengah pandemi.

  • Membeli obat di apotek atau sarana kesehatan resmi
  • Memakai resep dokter jika membeli obat keras
  • Selalu cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kadaluarsa)
  • Berhati-hati terhadap penawaran online dari sumber yang tidak jelas

Sementara itu, penggunaan suplemen pun perlu diperhatikan, apakah Anda sudah mengonsumsinya sesuai aturan dosis atau belum. Selain itu, beberapa kandungan suplemen dapat berinteraksi dengan obat, sehingga dianjurkan untuk meminumnya 1-1.5 jam setelah mengonsumsi obat.

Jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker jika suplemen digunakan pada beberapa situasi tertentu, seperti:

  • Pemakaian pada anak
  • Penggunaan bersama dengan resep dokter
  • Ibu hamil
  • Sebelum atau sesudah menjalani operasi
  • Mengalami efek samping

Pada dasarnya, panduan menjalani ‘new normal’ dalam menghadapi COVID-19 memerlukan perhatian dan kewaspadan tinggi. Mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain kini sudah menjadi kebiasaan baru yang perlu dilakukan demi mencegah penularan. Masyarakat dihimbau untuk menjaga kebersihan di mana pun dan kapan pun Anda berada.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.

”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.

Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.

“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali

Oleh

Fakta News
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Serap aspirasi ini sekaligus untuk menggali situasi di daerah agar nantinya DPR dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rencana mengevaluasi Undang-Undang Pemilu tersebut lahir setelah munculnya beberapa pernyataan yang mengarahkan agar sistem pemilu di Indonesia disempurnakan,” ungkap Politisi Partai Golkar ini usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024).
Menurut Doli, pihaknya harus menyempurnakan lagi sistem pemilu ke depan. Ada beberapa pernyataan, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pembuat undang-undang harus melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sebelum 2029. Selanjutnya pertimbangan merevisi UU Pemilu berangkat dari pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan demokrasi Indonesia mahal dan melelahkan.
“Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden, di mana ada tiga hakim yang menyarankan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Jadi, artinya peristiwa itu sudah mewakili semua elemen bahwa kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu,” tandas Legislator Dapil Sumatera Utara III tersebut.
Di Bali, Ahmad Doli dan rombongan Komisi II DPR mendapat penjelasan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali berjalan baik. Dalam upaya menjaring masalah kepemiluan di daerah, Komisi II DPR RI justru mendapat catatan positif di Bali karena pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata berjalan lancar.
“Hingga akhir pemilu bergulir, tidak ada sengketa di Bali yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sehingga saat ini calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2024 sudah dapat memetakan koalisi. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,34 persen. Ini jadi catatan penting, artinya komunikasi yang dibangun penyelenggara dan kontestan cukup baik, bisa diselesaikan di tempat,” katanya.
Hal yang bisa dipetik rombongan Komisi II DPR RI adalah evaluasi upaya peningkatan performa penyelenggara pemilu dengan mendukung kerja mereka, seperti pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan laporan bahwa tidak ada permasalahan besar saat pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata.
Namun, beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi tentang pemilu adalah kejadian seperti ASN yang kedapatan tidak netral, perusakan alat peraga kampanye, serta pemungutan suara ulang di dua kabupaten. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI membagi rombongan di tiga lokasi untuk mendengar aspirasi. Selain Bali, anggota Komisi II DPR juga menjaring aspirasi dari masyarakat di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya

BERITA

Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran

Oleh

Fakta News
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.

“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.

Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya