BPJS Ketenagakerjaan Perlu Lakukan Terobosan Lindungi PMI
Jakarta – Kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih saja terjadi. Untuk itu perlu terobosan guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI termasuk awak kapal dan pelaut perikanan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam melindungi PMI. Perlu juga, langkah strategis dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi. Upaya perlindungan bagi pekerja juga perlu dilakukan BPJS Ketengakerjaan bersama BP2MI,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan kesimpulan rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Melki melanjutkan, selain perlindungan pihaknya juga meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan pelatihan vokasi bagi PMI baik di dalam maupun di luar negeri. “Pelatihan vokasi bagi para pekerja di dalam maupun di luar negeri perlu ditingkatkan yang diarahkan pada bidang yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap negara serta mempersiapkan perluasan program-program kepada keluarga peserta,” katanya.
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja yang diinvestasikan, terutama pada surat berharga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keaman dana dan hasil yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pekerja.
“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan kepada lembaga negara, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa data-data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Adapun data-data yang diminta yaitu terkait aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dimiliki dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, termasuk penyertaan pada instrumen investasi, data peserta PMI yang bekerja di luar negeri. Roadmap pemberian beasiswa yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, skema pelatihan vokasi Indonesia bekerja termasuk kerja sama dengan perusahaan dalam menjawab kebutuhan SDM, Program kerja tahun 2020, data peserta dan pengelolaan dana peserta aktif dan tidak aktif.
Dalam kesempatan itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur II ini juga mengatakan, guna memberikan perlindungan dan melakukan langkah preventif terhadap PMI yang berada di negara-negara terdampak positif 2019-nCoV, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan masker kepada PMI.
Sebagai wakil rakyat yang rutin bertemu dengan konstituennya, Komisi IX DPR RI juga meminta BPJS Ketengakerjaan untuk bekerja sama dengan Komisi IX dalam pelaksaan kegiatan sosialisasi perlindungan PMI baik di dalam maupun luar negeri dan program pemberdayaan PMI dalam hal pengembangan desa kantong-kantong PMI, literasi keuangan dan pelatihan vokasi. (rnm/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
