Connect with us
Parlemen

BPJS Ketenagakerjaan Perlu Lakukan Terobosan Lindungi PMI

BPJS Ketenagakerjaan Perlu Lakukan Terobosan Lindungi PMI
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan kesimpulan rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih saja terjadi. Untuk itu perlu terobosan guna memberikan perlindungan jaminan sosial kepada PMI termasuk awak kapal dan pelaut perikanan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam melindungi PMI. Perlu juga, langkah strategis dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi. Upaya perlindungan bagi pekerja juga perlu dilakukan BPJS Ketengakerjaan bersama BP2MI,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat membacakan kesimpulan rapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Melki melanjutkan, selain perlindungan pihaknya juga meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan pelatihan vokasi bagi PMI baik di dalam maupun di luar negeri. “Pelatihan vokasi bagi para pekerja di dalam maupun di luar negeri perlu ditingkatkan yang diarahkan pada bidang yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap negara serta mempersiapkan perluasan program-program kepada keluarga peserta,” katanya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja yang diinvestasikan, terutama pada surat berharga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memenuhi aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keaman dana dan hasil yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pekerja.

“Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan kepada lembaga negara, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa data-data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Adapun data-data yang diminta yaitu terkait aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dimiliki dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan secara transparan, termasuk penyertaan pada instrumen investasi, data peserta PMI yang bekerja di luar negeri. Roadmap pemberian beasiswa yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, skema pelatihan vokasi Indonesia bekerja termasuk kerja sama dengan perusahaan dalam menjawab kebutuhan SDM, Program kerja tahun 2020, data peserta dan pengelolaan dana peserta aktif dan tidak aktif.

Dalam kesempatan itu, legislator dapil Nusa Tenggara Timur II ini juga mengatakan, guna memberikan perlindungan dan melakukan langkah preventif terhadap PMI yang berada di negara-negara terdampak positif 2019-nCoV, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bantuan masker kepada PMI.

Sebagai wakil rakyat yang rutin bertemu dengan konstituennya, Komisi IX DPR RI juga meminta BPJS Ketengakerjaan untuk bekerja sama dengan Komisi IX dalam pelaksaan kegiatan sosialisasi perlindungan PMI baik di dalam maupun luar negeri dan program pemberdayaan PMI dalam hal pengembangan desa kantong-kantong PMI, literasi keuangan dan pelatihan vokasi. (rnm/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 Per 24 September: 262.022 Positif, 191.853 Sembuh, dan 10.105 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona saat ini masih terjadi di masyarakat. Akibatnya, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga hari ini, Kamis (24/9/2020).

Bahkan, jumlah kasus baru Covid-19 masih tercatat di angka yang mengkhawatirkan, yaitu bertambah lebih dari 4.000 kasus.

Berdasarkan data pada Kamis ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 4.634 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 262.022 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 melalui data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update setiap sore.

Pemerintah menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah. Dalam sehari, ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Akan tetapi, kekhawatiran mengenai ancaman Covid-19 semakin terlihat dengan angka kematian yang meningkat pesat, bahkan kini melewati 10.000 orang.

Pada periode 23 – 24 September 2020, ada penambahan 128 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 10.105 orang.

Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang.

Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek.

Sebanyak 4.634 kasus baru Covid-19 itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 42.564 spesimen dalam sehari.

Jumlah ini melampaui target 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Hingga saat ini kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua.

Secara khusus, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona. Ini berarti lebih dari 96 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya