Connect with us

BPJPH Segera Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin Merah Putih

Kepala BPJPH M Aqil Irham

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan segera menerbitkan sertifikat halal Vaksin Merah Putih. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham.

Menurutnya, penerbitan sertifikat halal adalah ujung dari proses Sertifikasi Halal. Berdasarkan UU 33 tahun 2014 dan PP Nomor 39 tahun 2021, sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH, setelah melalui sejumlah tahapan, antara lain: audit produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan halal produk oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI).

“BPJPH Kemenag segera terbitkan sertifikat halal menyusul terbitnya penetapan halal MUI untuk vaksin Merah Putih yang diproduksi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia,” tegas Muhammad Aqil Irham di Surabaya, Senin (14/2/2022).

“Vaksin Merah Putih telah ditetapkan kehalalannya melalui sidang fatwa MUI tertanggal 7 Februari 2022. Sebelumnya, LP POM MUI selaku LPH telah melakukan audit terhadap Vaksin Merah Putih tersebut,” sambungnya.

“Jadi MUI menerbitkan ketetapan halal, BPJPH terbitkan sertifikat halal,” katanya lagi.

Aqil lalu merinci proses penerbitan sertifikat halal suatu produk yang kemudian dikenal dengan istilah sertifikasi halal. Menurut Aqil, dalam menetapkan kehalalan suatu produk yang diajukan pelaku usaha, BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI. Saat ini ada tiga LPH di Indonesia, yaitu: LP POM MUI yang sudah lama berdiri, LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia.

Ketiganya telah menjalankan tugas dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Selain ketiganya, ada sembilan calon LPH baru yang saat ini masih dalam proses akreditasi untuk ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal.

“LPH ini melakukan audit pemenuhan kehalalan produk. MUI melakukan sidang fatwa halal kalau produk itu sudah diaudit LPH. Hasil sidang fatwa itu diserahkan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal,” jelasnya.

Aqil menyatakan, dalam proses layanan sertifikasi halal, BPJPH, LPH, dan MUI merupakan satu kesatuan. Ketiganya membentuk relasi interdependensi dalam layanan sertifikasi halal di Indonesia. Masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, dan tidak saling intervensi.

“Masing-masing punya kewenangan. Sesuai regulasi, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan ketetapan halal yang harus disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” pungkasnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Mastuki menambahkan, PT Biotis Pharmaceutical Indonesia telah mendaftarkan proses sertifikasi halal untuk Vaksin Merah Putih kepada BPJPH pada 25 November 2021.

“Nama produk yang didaftarkan Vaksin Merah Putih – UA SARS-CoV-2 (Vero Cell) Inactivated. Setelah verifikasi petugas BPJPH, produk diteruskan audit ke LPH, yakni LPPOM MUI. Proses audit LPH itu baru selesai pada 6 Februari 2022,” ungkapnya

Setelah diaudit oleh LPPOM, MUI menggelar sidang fatwa pada 7 Februari 2022 dan menerbitkan penetapan kehalalan. Menurut Mastuki, saat ini ketetapan halal beserta lampirannya dari MUI dalam proses unggah ke Sistem Informasi Halal (Sihalal) BPJPH.

“Kalau hasil audit dari LPH dan ketetapan halalnya sudah selesai diunggah oleh MUI, BPJPH akan segera menerbitkan sertifikat halal vaksin Merah Putih,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakan Saat Upacara HUT ke-77 RI

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Lampunf saat memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana Merdeka, pada Selasa, 17 Agustus 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia menebak busana adat dari daerah mana yang akan dikenakannya pada saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI di Istana Merdeka pada Rabu (17/8/2022). Ajakannya ini terlihat dari unggahan di akun Twitter resminya @jokowi pada Senin (15/8/2022) pagi.

“Selamat pagi. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tinggal dua hari lagi. Seperti tahun-tahun yang lalu, saya dan Ibu Negara akan datang ke upacara dengan busana adat daerah,” tulis Presiden Jokowi dalam unggahannya.

“Pilihannya sungguh banyak, sebanyak jumlah suku di Nusantara,” lanjutnya.

Unggahan itu disertai dengan ilustrasi yang menjelaskan ragam pakaian adat yang dikenakannya saat peringatan HUT RI sejak 2019. Pada 2019, Presiden Jokowi mengenakan baju adat dari Bali. Kemudian, pada 2020 dia mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lalu, pada 2021, Kepala Negara mengenakan baju adat dari Lampung. Sementara itu, untuk 2022, ilustrasi tersebut memberikan pertanyaan, “Apakah baju adat yang akan dikenakan Presiden Jokowi saat HUT ke-77 RI?”

Unggahan tersebut mendapat langsung mendapat sambutan beragam tebakan warganet. Ada yang menebak pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan, hingga Papua.

Bahkan, ada pula warganet yang iseng menanyakan apakah jawaban yang benar nantinya akan mendapatkan sepeda.

Sebagaimana diketahui, mengenakan busana adat memang telah menjadi kebiasaan Presiden Jokowi saat menjadi inspektur upacara HUT RI setiap tahunnya.

Selain dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengenakan pakaian adat untuk menghadiri sidang tahunan MPR menjelang 17 Agustus.

Adapun upacara HUT ke-77 RI tahun ini akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 17 Agustus 2022.

Baca Selengkapnya