Bobby Nasution: Program Kita Realistis dan Tidak Nyeleneh
Medan – Bobby Nasution menegaskan, visi misi dan program kerja yang sudah disusun dan disosialisasikannya ke masyarakat, adalah program yang realistis dan tidak nyeleneh.
Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 itu mengatakan, program dan visi misi yang dibuat bersama pendamping Aulia Rachman, adalah hasil dari aspirasi dan keluhan yang diserap dari masyarakat, dan juga masukan dari berbagai tokoh.
“Program kami tidak aneh-aneh, dan normal saja. Yang realistis aja lah. Gak perlu kita mimpi untuk menanam tanaman entah dimana-mana, hanya karena ingin mencari dukungan,” ujar Bobby Nasution sembari tersenyum disambut tepuk tangan dari masyarakat Jalan Bilal Dalam, Gang Mentok, Pulo Brayan Darat 1, Medan timur, Minggu 22 November 2020.
Di kesempatan itu, Bobby Nasution didampingi oleh pengurus Bara JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan) Medan, dan Juru Bicara DPP Bara JP, Theo Cosner Tambunan.
Bobby mengakui, visi misi yang disiapkannya dalam mengarungi kontestasi Pilkada Medan 2020, tidak ada dikerjakan oleh konsultan.
“Kurang lebih satu setengah tahun, kami, saya dan bang Aulia Rachman, turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat dan juga meminta masukan dari para tokoh. Dan alhamdulillah, terwujud lah visi misi kami yang selalu disosialisasikan kepada masyarakat,” kata penggagas #KolaborasiMedanBerkah ini.
Disitu, suami Kahiyang Ayu ini kembali mendapati keluhan dari masyarakat, mulai dari persoalan banjir, tidak adanya bantuan sosial hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan.
“Sebagai warga, kami tidak pernah mendapat PKH ataupun BLT dan bantuan lainnya. Kami hanya dengar kata-kata itu, tapi tidak pernah merasakannya. Tolong ini jadi perhatian bang Bobby,” beber Suparida, warga sekitar.
Begitu juga dengan Sunarti dan Syahrizal yang mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan dan perosalan banjir.
Menjawab itu semua, Bobby Nasution mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan perubahan di Medan.
“Caranya adalah datang ke TPS pada 9 Desember 2020, dan coblos nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman,” tutur Bobby.
Kenapa harus nomor urut 2 Bobby-Aulia, sambung Bobby, karena program dan visi misi yang disiapkan memang sangat realistis dan berdasarkan hasil serapan aspirasi dari masyarakat.
“Untuk solusi banjir, selain aliran sungai yang harus dibersihkan berkolaborasi dengan provinsi dan pusat. Ya parit ini dulu kita bersihkan, kita korek sampai bersih. Dan sampahnya nanti kita buang. Kalo selama ini kan hanya korek parit, tapi sampahnya tetap dibiarkan dipinggir jalan. Kalau hujan, alhasil sampahnya hanyut lagi ke parit dan jorok sehingga membuat parit sumbat lagi,” jelas Bobby.
Mengenai warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BLT atau bantuan lainnya, Bobby menegaskan, itu adalah program pusat. Dan penyebab utama tidak tepatnya bantuan adalah buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pendataan.
“Itu terjadi karena data yang tidak valid, data yang buruk. Ini menjadi perhatian kita bila diamanahkan untuk memimpin. Memperbaiki data, mendata ulang warga agar bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Menjawab soal lapangan pekerjaan, Bobby mengajak masyarakat untuk berwirausaha. “Di masa pandemi ini, ekonomi betul-betul sulit. Andaikata pandemi berakhir di menit ini juga, perekonomian tidak langsung membaik. Artinya masih membutuhkan waktu dan proses untuk perbaikan ekonomi,” beber Bobby.
Karenanya, Bobby menyarankan masyarakat untuk membuat kelompok usaha, yang nantinya akan dibantu baik peralatan, permodalan hingga pemasaran.
“Kita udah siapkan programnya, satu kelurahan satu sentra usaha. Karenanya, warga bisa membentuk kelompok usaha dan bukan perorangan. Nanti kita bantu mulai dari peralatan, modal, pelatihan dan pendampingan, hingga menyediakan pasarnya. Seperti produk sepatu, bila kami diamanahkan menjabat, maka seluruh ASN di Pemko Medan diharuskan untuk membeli sepatu yang menjadi produksi sentra usaha kita. Itu satu contoh dalam menyediakan pasarnya. Dan bila usahanya berkembang, tentu sentra usaha ini akan dapat menciptakan lapangan kerja juga,” terang Bobby.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
