Bobby Nasution: Program Kita Realistis dan Tidak Nyeleneh
Medan – Bobby Nasution menegaskan, visi misi dan program kerja yang sudah disusun dan disosialisasikannya ke masyarakat, adalah program yang realistis dan tidak nyeleneh.
Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 itu mengatakan, program dan visi misi yang dibuat bersama pendamping Aulia Rachman, adalah hasil dari aspirasi dan keluhan yang diserap dari masyarakat, dan juga masukan dari berbagai tokoh.
“Program kami tidak aneh-aneh, dan normal saja. Yang realistis aja lah. Gak perlu kita mimpi untuk menanam tanaman entah dimana-mana, hanya karena ingin mencari dukungan,” ujar Bobby Nasution sembari tersenyum disambut tepuk tangan dari masyarakat Jalan Bilal Dalam, Gang Mentok, Pulo Brayan Darat 1, Medan timur, Minggu 22 November 2020.
Di kesempatan itu, Bobby Nasution didampingi oleh pengurus Bara JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan) Medan, dan Juru Bicara DPP Bara JP, Theo Cosner Tambunan.
Bobby mengakui, visi misi yang disiapkannya dalam mengarungi kontestasi Pilkada Medan 2020, tidak ada dikerjakan oleh konsultan.
“Kurang lebih satu setengah tahun, kami, saya dan bang Aulia Rachman, turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat dan juga meminta masukan dari para tokoh. Dan alhamdulillah, terwujud lah visi misi kami yang selalu disosialisasikan kepada masyarakat,” kata penggagas #KolaborasiMedanBerkah ini.
Disitu, suami Kahiyang Ayu ini kembali mendapati keluhan dari masyarakat, mulai dari persoalan banjir, tidak adanya bantuan sosial hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan.
“Sebagai warga, kami tidak pernah mendapat PKH ataupun BLT dan bantuan lainnya. Kami hanya dengar kata-kata itu, tapi tidak pernah merasakannya. Tolong ini jadi perhatian bang Bobby,” beber Suparida, warga sekitar.
Begitu juga dengan Sunarti dan Syahrizal yang mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan dan perosalan banjir.
Menjawab itu semua, Bobby Nasution mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan perubahan di Medan.
“Caranya adalah datang ke TPS pada 9 Desember 2020, dan coblos nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman,” tutur Bobby.
Kenapa harus nomor urut 2 Bobby-Aulia, sambung Bobby, karena program dan visi misi yang disiapkan memang sangat realistis dan berdasarkan hasil serapan aspirasi dari masyarakat.
“Untuk solusi banjir, selain aliran sungai yang harus dibersihkan berkolaborasi dengan provinsi dan pusat. Ya parit ini dulu kita bersihkan, kita korek sampai bersih. Dan sampahnya nanti kita buang. Kalo selama ini kan hanya korek parit, tapi sampahnya tetap dibiarkan dipinggir jalan. Kalau hujan, alhasil sampahnya hanyut lagi ke parit dan jorok sehingga membuat parit sumbat lagi,” jelas Bobby.
Mengenai warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial baik PKH, BLT atau bantuan lainnya, Bobby menegaskan, itu adalah program pusat. Dan penyebab utama tidak tepatnya bantuan adalah buruknya kinerja pemerintah daerah dalam pendataan.
“Itu terjadi karena data yang tidak valid, data yang buruk. Ini menjadi perhatian kita bila diamanahkan untuk memimpin. Memperbaiki data, mendata ulang warga agar bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Menjawab soal lapangan pekerjaan, Bobby mengajak masyarakat untuk berwirausaha. “Di masa pandemi ini, ekonomi betul-betul sulit. Andaikata pandemi berakhir di menit ini juga, perekonomian tidak langsung membaik. Artinya masih membutuhkan waktu dan proses untuk perbaikan ekonomi,” beber Bobby.
Karenanya, Bobby menyarankan masyarakat untuk membuat kelompok usaha, yang nantinya akan dibantu baik peralatan, permodalan hingga pemasaran.
“Kita udah siapkan programnya, satu kelurahan satu sentra usaha. Karenanya, warga bisa membentuk kelompok usaha dan bukan perorangan. Nanti kita bantu mulai dari peralatan, modal, pelatihan dan pendampingan, hingga menyediakan pasarnya. Seperti produk sepatu, bila kami diamanahkan menjabat, maka seluruh ASN di Pemko Medan diharuskan untuk membeli sepatu yang menjadi produksi sentra usaha kita. Itu satu contoh dalam menyediakan pasarnya. Dan bila usahanya berkembang, tentu sentra usaha ini akan dapat menciptakan lapangan kerja juga,” terang Bobby.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
