Bobby Ancam Tutup Diskotek-Karaoke di Medan yang Buka Terbatas saat PPKM
Medan – Tempat hiburan boleh dibuka meski ada pembatasan selama perpanjangan PPKM di Sumatera Utara (Sumut). Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan para pemilik kafe dan tempat hiburan yang sudah memiliki catatan pelanggaran di PPKM sebelumnya.
“Saya selalu katakan, saya selalu ingatkan lagi kepada seluruh pelaku usaha, pemilik kafe, pemilik tempat-tempat hiburan. Ini saya ingatkan keras, catatan yang kemarin ini tetap berlaku sampai hari ini, bukan karena yang kemarin PPKM mikro,” kata Bobby di Balai Kota Medan, Selasa (15/6/2021).
Bobby mengatakan saat ini merupakan PPKM mikro yang ke-12. Dia menyebut tidak akan menghapus catatan pelanggaran para pemilik tempat hiburan di PPKM periode sebelumnya. Dia mengaku bakal melanjutkan dan ancaman sanksi penutupan tempat usaha tetap berlaku.
“Karena ini PPKM mikro yang ke-12, itu catatan lama hapus, buka catatan baru, bukan. Ini berlanjut jadi yang kemarin sudah dapat peringatan. Kalau sekali lagi masih ketemuan, kita tutup,” tegas Bobby.
“Saya tadi juga minta, tadi malam langsung, ‘Mana update laporan tempat usaha yang kemarin, yang dapat peringatan atau langgar aturan’. Saya minta datanya hari ini dan ini bukan di-refreshing buat teguran baru, nggak,” sambung Bobby.
Bobby menegaskan penutupan tempat hiburan akan dilakukan jika pemiliknya mengabaikan peringatan sampai tiga kali. Bobby pun mengaitkan sikapnya dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau sudah ada yang tiga kali kita peringatkan langsung kita tutup. Kita bukan mempersulit teman-teman buka usaha, kami pemerintah daerah selalu diingatkan oleh Bapak Presiden, katanya gas dan remnya harus sesuai,” jelas Bobby.
“Jangan terlalu ngegas di ekonomi meningkat, ekonomi kita sudah mulai baik kemarin disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi kalau ini gasnya terlalu full, COVID-nya naik lagi, menukik tajam lagi ini yang selalu kami diingatkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah,” imbuh Bobby.
Untuk mengawasi kegiatan operasional tempat hiburan, Bobby bakal meminta satgas hingga ke tingkat kelurahan berperan aktif. Ke depan, Bobby bakal menyalahkan kepala lingkungan serta lurah jika masih ada yang membandel di kawasan masing-masing.
“Fungsi satgas sampai ke tingkat kelurahan. Kemarin kita diingatkan lagi fungsi satgas kelurahan itu ada 4. Salah satunya itu adalah pemantauan. Nanti kalau masih buka, bukan hanya Satpol PP, kepling, lurahnya bisa juga kita salahkan karena mereka punya tanggung jawab di situ. Ini yang kita tekankan,” tutur Bobby.
Sebelumnya, Pemprov Sumut memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM demi mencegah penyebaran Corona. Tempat hiburan boleh dibuka dengan berbagai pembatasan selama masa perpanjangan PPKM Sumut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar, mengatakan perpanjangan PPKM Sumut sesuai dengan instruksi Gubernur Sumut nomor 188.54/23/INST/2021. PPKM Sumut diperpanjang sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.
“Instruksi tersebut membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Irman.
“Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” tambahnya.
Selain itu, kata Irman, jam operasional tempat makan dan minum dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung 50 persen selama PPKM Sumut. Tempat hiburan seperti kelab malam juga hanya boleh buka hingga pukul 21.00 WIB selama PPKM Sumut.
“Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal, tempat hiburan lainnya, kelab malam, diskotek, pub/live music, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur, dan area permainan ketangkasan sampai dengan pukul 21.00 WIB,” ucapnya.
Irman mengatakan masa PPKM Sumut diperpanjang karena lonjakan kasus baru COVID-19. Dia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Sumut secara berkala.
“Karena itu, kita meminta kepala daerah agar melakukan monitoring ketat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala untuk mengendalikan COVID-19 di daerah. Setelah itu, kita akan evaluasi kembali untuk membuat kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
