Bobby Ancam Tutup Diskotek-Karaoke di Medan yang Buka Terbatas saat PPKM
Medan – Tempat hiburan boleh dibuka meski ada pembatasan selama perpanjangan PPKM di Sumatera Utara (Sumut). Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan para pemilik kafe dan tempat hiburan yang sudah memiliki catatan pelanggaran di PPKM sebelumnya.
“Saya selalu katakan, saya selalu ingatkan lagi kepada seluruh pelaku usaha, pemilik kafe, pemilik tempat-tempat hiburan. Ini saya ingatkan keras, catatan yang kemarin ini tetap berlaku sampai hari ini, bukan karena yang kemarin PPKM mikro,” kata Bobby di Balai Kota Medan, Selasa (15/6/2021).
Bobby mengatakan saat ini merupakan PPKM mikro yang ke-12. Dia menyebut tidak akan menghapus catatan pelanggaran para pemilik tempat hiburan di PPKM periode sebelumnya. Dia mengaku bakal melanjutkan dan ancaman sanksi penutupan tempat usaha tetap berlaku.
“Karena ini PPKM mikro yang ke-12, itu catatan lama hapus, buka catatan baru, bukan. Ini berlanjut jadi yang kemarin sudah dapat peringatan. Kalau sekali lagi masih ketemuan, kita tutup,” tegas Bobby.
“Saya tadi juga minta, tadi malam langsung, ‘Mana update laporan tempat usaha yang kemarin, yang dapat peringatan atau langgar aturan’. Saya minta datanya hari ini dan ini bukan di-refreshing buat teguran baru, nggak,” sambung Bobby.
Bobby menegaskan penutupan tempat hiburan akan dilakukan jika pemiliknya mengabaikan peringatan sampai tiga kali. Bobby pun mengaitkan sikapnya dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau sudah ada yang tiga kali kita peringatkan langsung kita tutup. Kita bukan mempersulit teman-teman buka usaha, kami pemerintah daerah selalu diingatkan oleh Bapak Presiden, katanya gas dan remnya harus sesuai,” jelas Bobby.
“Jangan terlalu ngegas di ekonomi meningkat, ekonomi kita sudah mulai baik kemarin disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi kalau ini gasnya terlalu full, COVID-nya naik lagi, menukik tajam lagi ini yang selalu kami diingatkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah,” imbuh Bobby.
Untuk mengawasi kegiatan operasional tempat hiburan, Bobby bakal meminta satgas hingga ke tingkat kelurahan berperan aktif. Ke depan, Bobby bakal menyalahkan kepala lingkungan serta lurah jika masih ada yang membandel di kawasan masing-masing.
“Fungsi satgas sampai ke tingkat kelurahan. Kemarin kita diingatkan lagi fungsi satgas kelurahan itu ada 4. Salah satunya itu adalah pemantauan. Nanti kalau masih buka, bukan hanya Satpol PP, kepling, lurahnya bisa juga kita salahkan karena mereka punya tanggung jawab di situ. Ini yang kita tekankan,” tutur Bobby.
Sebelumnya, Pemprov Sumut memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM demi mencegah penyebaran Corona. Tempat hiburan boleh dibuka dengan berbagai pembatasan selama masa perpanjangan PPKM Sumut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Irman Oemar, mengatakan perpanjangan PPKM Sumut sesuai dengan instruksi Gubernur Sumut nomor 188.54/23/INST/2021. PPKM Sumut diperpanjang sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.
“Instruksi tersebut membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Irman.
“Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” tambahnya.
Selain itu, kata Irman, jam operasional tempat makan dan minum dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung 50 persen selama PPKM Sumut. Tempat hiburan seperti kelab malam juga hanya boleh buka hingga pukul 21.00 WIB selama PPKM Sumut.
“Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal, tempat hiburan lainnya, kelab malam, diskotek, pub/live music, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur, dan area permainan ketangkasan sampai dengan pukul 21.00 WIB,” ucapnya.
Irman mengatakan masa PPKM Sumut diperpanjang karena lonjakan kasus baru COVID-19. Dia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Sumut secara berkala.
“Karena itu, kita meminta kepala daerah agar melakukan monitoring ketat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala untuk mengendalikan COVID-19 di daerah. Setelah itu, kita akan evaluasi kembali untuk membuat kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
