BNPT: Ponpes sebagai Benteng Pertahanan Islam dari Ideologi Ekstremisme
Makassar – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Komjen Boy mengatakan ponpes punya peran besar dalam memperkuat semangat kebangsaan.
Dia menilai pesantren sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya melahirkan santri yang menguasai ilmu agama, namun juga melahirkan para pejuang bangsa yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara seperti yang dilakukan beberapa pahlawan yang juga menempuh pendidikannya di ponpes. Tidak hanya itu, peran pesantren sebagai lembaga dakwah (syiar agama) Islam mengajarkan Islam dengan damai.
Ponpes dinilai sebagai benteng pertahanan Islam dari ideologi ekstremisme yang dapat mengembangkan serta menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi di masyarakat. Oleh karena itu, santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa, mempunyai andil besar dalam memerangi paham radikal intoleran yang akhir-akhir ini semakin marak keberadaannya.
“Munculnya radikalisme dan aksi terorisme salah satunya berasal dari pemahaman keagamaan yang sempit dan tekstualis yang seringkali terlepas dari konteksnya. Selain kedua peran tersebut, peran utama pesantren juga sebagai garda terdepan dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme, hal inilah yang mendorong BNPT untuk mencegah munculnya sikap dan perilaku intoleran, serta munculnya paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila,” tutur Komjen Boy Rafli, Senin (28/9/2020).
Dia mengatakan BNPT sesuai amanat negara perlu menyebarkan wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah yang lebih menyeluruh termasuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Upaya pencegahan yang dilakukan BNPT yakni dengan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontraradikalisasi, dan Deradikalisasi.
Dia mengatakan BNPT juga terus membangun ukhuwah dengan terus bersilaturahmi dan sinergi dengan pimpinan ponpes di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya merupakan bagian dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan pendidikan khususnya ponpes agar di masa yang akan datang generasi penerus bangsa ini memiliki daya tangkal yang kuat agar terhindar dari propaganda penyebaran paham radikal terorisme.
“Pondok Pesantren merupakan learning pendidikan yang sangat penting untuk dapat membangun sinergisitas jadi sinergi kita bukan dengan ponpes saja dengan perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah formal yang selama ini kita jalankan karena BNPT memandang penting kesiapsiagaan secara kolektif oleh bangsa ini dalam mengantisipasi kejahatan terorisme yang harus kita redupkan,” ujar Komjen Boy.
Acara silaturahmi dengan pimpinan ponpes se-Sulsel bertema “Peran dan Eksistensi Pondok Pesantren dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini diselenggarakan di Masjid Islamic Center Tanassang Sinjai, Senin (28/9). Acara ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, A Sudirman Sulaiman, berharap kedatangan BNPT ke Kabupaten Sinjai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pemahaman radikalisme dan aksi terorisme.
“Perlu dipahami ini merupakan kerja sama bersama untuk mendeteksi munculnya paham-paham radikalisme yang ada di tengah masyarakat, dalam hal ini kewaspadaan lebih didominasi oleh timbulnya pembelajaran agama yang salah, padahal faktor munculnya radikalisme tidak hanya karena agama, namun faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman ideologi yang salah juga menjadi faktor munculnya paham paham radikalisme,” kata Sudirman.
Sedangkan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, berharap silaturahmi ini bisa menjadi ajang koordinasi yang baik untuk mengembangkan pendidikan di ponpes dengan menjunjung tinggi rasa nasionalisme.
“Suasana kebersamaan seperti ini senantiasa terbina dengan baik dan menjadi motivasi, semangat dan tekad dalam bingkai silaturrahmi antar pondok pesantren di Sulawesi Selatan. Tak lain momentum ini adalah untuk menyatukan persepsi para pimpinan pondok pesantren di Sulawesi Selatan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara,” kata Andi Seto.
Dalam acara ini turut diikuti Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris; Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPT, Kolonel (Sus) Solihuddin Nasution; Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan; Dandim 1424 Sinjai; serta para pimpinan Ponpes se-Sulsel.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
