Connect with us

BNPT: Ponpes sebagai Benteng Pertahanan Islam dari Ideologi Ekstremisme

Makassar – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Komjen Boy mengatakan ponpes punya peran besar dalam memperkuat semangat kebangsaan.

Dia menilai pesantren sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya melahirkan santri yang menguasai ilmu agama, namun juga melahirkan para pejuang bangsa yang ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara seperti yang dilakukan beberapa pahlawan yang juga menempuh pendidikannya di ponpes. Tidak hanya itu, peran pesantren sebagai lembaga dakwah (syiar agama) Islam mengajarkan Islam dengan damai.

Ponpes dinilai sebagai benteng pertahanan Islam dari ideologi ekstremisme yang dapat mengembangkan serta menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi di masyarakat. Oleh karena itu, santri sebagai salah satu generasi penerus bangsa, mempunyai andil besar dalam memerangi paham radikal intoleran yang akhir-akhir ini semakin marak keberadaannya.

“Munculnya radikalisme dan aksi terorisme salah satunya berasal dari pemahaman keagamaan yang sempit dan tekstualis yang seringkali terlepas dari konteksnya. Selain kedua peran tersebut, peran utama pesantren juga sebagai garda terdepan dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme, hal inilah yang mendorong BNPT untuk mencegah munculnya sikap dan perilaku intoleran, serta munculnya paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila,” tutur Komjen Boy Rafli, Senin (28/9/2020).

Dia mengatakan BNPT sesuai amanat negara perlu menyebarkan wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah yang lebih menyeluruh termasuk ke dalam lingkungan pondok pesantren. Upaya pencegahan yang dilakukan BNPT yakni dengan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontraradikalisasi, dan Deradikalisasi.

Dia mengatakan BNPT juga terus membangun ukhuwah dengan terus bersilaturahmi dan sinergi dengan pimpinan ponpes di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya merupakan bagian dalam upaya mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan pendidikan khususnya ponpes agar di masa yang akan datang generasi penerus bangsa ini memiliki daya tangkal yang kuat agar terhindar dari propaganda penyebaran paham radikal terorisme.

“Pondok Pesantren merupakan learning pendidikan yang sangat penting untuk dapat membangun sinergisitas jadi sinergi kita bukan dengan ponpes saja dengan perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah formal yang selama ini kita jalankan karena BNPT memandang penting kesiapsiagaan secara kolektif oleh bangsa ini dalam mengantisipasi kejahatan terorisme yang harus kita redupkan,” ujar Komjen Boy.

Acara silaturahmi dengan pimpinan ponpes se-Sulsel bertema “Peran dan Eksistensi Pondok Pesantren dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini diselenggarakan di Masjid Islamic Center Tanassang Sinjai, Senin (28/9). Acara ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, A Sudirman Sulaiman, berharap kedatangan BNPT ke Kabupaten Sinjai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pemahaman radikalisme dan aksi terorisme.

“Perlu dipahami ini merupakan kerja sama bersama untuk mendeteksi munculnya paham-paham radikalisme yang ada di tengah masyarakat, dalam hal ini kewaspadaan lebih didominasi oleh timbulnya pembelajaran agama yang salah, padahal faktor munculnya radikalisme tidak hanya karena agama, namun faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman ideologi yang salah juga menjadi faktor munculnya paham paham radikalisme,” kata Sudirman.

Sedangkan Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, berharap silaturahmi ini bisa menjadi ajang koordinasi yang baik untuk mengembangkan pendidikan di ponpes dengan menjunjung tinggi rasa nasionalisme.

“Suasana kebersamaan seperti ini senantiasa terbina dengan baik dan menjadi motivasi, semangat dan tekad dalam bingkai silaturrahmi antar pondok pesantren di Sulawesi Selatan. Tak lain momentum ini adalah untuk menyatukan persepsi para pimpinan pondok pesantren di Sulawesi Selatan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara,” kata Andi Seto.

Dalam acara ini turut diikuti Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris; Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPT, Kolonel (Sus) Solihuddin Nasution; Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan; Dandim 1424 Sinjai; serta para pimpinan Ponpes se-Sulsel.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Oleh

Fakta News
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.

“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).

Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.

“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.

Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.

“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.

“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Oleh

Fakta News
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).

Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.

Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK,  yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.

“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.

Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.

Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.

Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Baca Selengkapnya